KUPANG, HN – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memperpanjang masa tanggap darurat penanganan gempa bumi Flores selama 14 hari. Masa tanggap darurat diperpanjang mulai 29 Agustus hingga 12 September 2026.
Keputusan itu diambil Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena dalam rapat koordinasi penanganan tanggap darurat gempa Flores di Posko Tanggap Darurat BPBD Kabupaten Ende, Kamis 27 Agustus 2026.
Rapat digelar secara hybrid dan diikuti Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma, Ketua DPRD NTT Emilia J. Nomleni, jajaran Forkopimda Provinsi NTT, para bupati di wilayah terdampak gempa Flores, pimpinan perangkat daerah lingkup Pemprov NTT, serta jajaran Forkopimda kabupaten.
Gubernur Melki menyebut perpanjangan masa tanggap darurat dilakukan setelah pemerintah mengevaluasi kondisi di lapangan. Salah satu pertimbangannya adalah aktivitas gempa susulan yang masih terjadi di sejumlah wilayah terdampak.
“Melihat situasi yang ada, untuk itu kita akan perpanjang masa tanggap darurat provinsi. Saya juga lihat semua kabupaten hampir sama, kita perpanjang lagi masa tanggap darurat selama dua minggu,” ujar Melki.
Meski status tanggap darurat diperpanjang, Melki menegaskan kondisi itu bukan berarti seluruh aktivitas pemerintahan dan pelayanan publik dihentikan.
Sebaliknya, pemerintah diminta mulai mengaktifkan kembali berbagai fungsi pelayanan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi dan tingkat keamanan di masing-masing wilayah.
“Selama masa tanggap darurat tersebut, kita segera juga mengaktifkan beberapa kegiatan. Bagian kesehatan saya lihat sudah punya pola tersendiri di bawah asuhan Pak Menkes. Saya pikir pola yang sama juga bisa kita pakai di semua bidang, walaupun masih masa tanggap darurat,” jelasnya.
Sektor pendidikan menjadi salah satu bidang yang diminta segera dipersiapkan untuk kembali beraktivitas. Melki meminta proses pendidikan mulai dipersiapkan sejak pekan depan. Namun, pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kondisi bangunan dan tingkat keamanan di masing-masing wilayah.
“Termasuk sektor pendidikan pun saya kira perlu segera diaktifkan. Jadi, walaupun tanggap darurat, pendidikan pun diaktifkan dengan cara yang tetap menjaga keselamatan dari peserta didik,” jelasnya.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT diminta segera melakukan konsolidasi untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB.
Sementara untuk TK, PAUD, SD, dan SMP, koordinasi dilakukan dinas pendidikan kabupaten bersama kepala sekolah di wilayah masing-masing.
Pemerintah akan melakukan pemetaan terhadap kondisi sekolah, kebutuhan sarana pendukung, hingga metode pembelajaran yang paling sesuai.
Melki menegaskan proses belajar tidak harus selalu berlangsung di gedung sekolah apabila kondisi bangunan belum memungkinkan. Sekolah lapangan maupun ruang belajar sementara dapat digunakan selama memenuhi aspek keselamatan.
“Kalaupun rumah sakit lapangan bisa digelar, puskesmas bisa digelar, sekolah lapangan pun masih bisa kita gelar,” ungkapnya.
Teknis pembelajaran nantinya dapat disesuaikan dengan karakteristik setiap wilayah. Pemerintah dapat menggunakan sekolah masing-masing, menggabungkan siswa di lokasi yang lebih aman, atau menerapkan pembelajaran berdasarkan domisili maupun lokasi terdekat.
Pemerintah juga diminta tidak memaksakan penggunaan fasilitas publik yang secara struktur dinyatakan tidak aman. Pemeriksaan terhadap sekolah, perkantoran, rumah sakit, dan fasilitas publik lainnya terus dilakukan oleh perangkat terkait, termasuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
“Memang di pemerintahan ini yang saya pikir, kita harus menyesuaikan. Tentu kalau kantor pemerintahannya dalam kondisi merah, karena saya lihat PUPR sudah bergerak untuk mengecek berbagai sekolah, kantor-kantor dan rumah sakit dan sebagainya, kalau kategori merah jangan dipaksa,” tegas Melki.
Menurutnya, keselamatan masyarakat harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap keputusan selama masa tanggap darurat. Di sisi lain, pelayanan dasar tetap harus berjalan dengan pola yang menyesuaikan kondisi di lapangan.
Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan gempa Flores.
Apresiasi diberikan kepada jajaran pemerintah, TNI-Polri, relawan, organisasi kemanusiaan, hingga masyarakat yang turut membantu warga terdampak.
Johni juga meminta pemerintah kabupaten segera memanfaatkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat untuk memperkuat penanganan bencana sesuai petunjuk teknis kementerian.
Dukungan tersebut berupa Rp40 miliar untuk Pemerintah Provinsi NTT dan Rp20 miliar untuk masing-masing kabupaten terdampak.
Wagub menegaskan penggunaan anggaran harus diarahkan untuk kepentingan penanganan bencana serta dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain anggaran, pemerintah kabupaten juga diminta memastikan tidak ada wilayah terdampak yang luput dari penyaluran bantuan.
Johni meminta para bupati bersama camat, lurah, dan kepala desa melakukan pemetaan secara menyeluruh terhadap titik-titik yang hingga kini belum tersentuh bantuan.
“Para bupati, camat, lurah, dan kepala desa harus memetakan betul titik-titik yang sampai saat ini belum tersentuh bantuan agar segera ditindaklanjuti,” tegas Johni.
Pemetaan dinilai penting agar distribusi bantuan dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran, terutama di wilayah yang aksesnya masih menghadapi kendala akibat dampak gempa.
Perpanjangan masa tanggap darurat hingga 12 September 2026 menjadi langkah Pemprov NTT untuk memastikan penanganan dampak gempa Flores tetap berjalan secara terkoordinasi.
Pada saat yang sama, pemerintah mulai mendorong pemulihan pelayanan dasar, termasuk kesehatan dan pendidikan, sembari memastikan seluruh fasilitas yang digunakan masyarakat berada dalam kondisi aman.
Pemprov NTT dan pemkab terdampak akan terus mengevaluasi perkembangan situasi di lapangan dan menyesuaikan langkah penanganan berdasarkan kebutuhan masyarakat serta tingkat keamanan masing-masing wilayah.***