KUPANG, HN – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mendorong program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) segera direalisasikan untuk membantu warga terdampak gempa Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Menurut dia, percepatan implementasi program BSPS dinilai sangat penting untuk mendukung pemulihan hunian atau rumah warga yang mengalami kerusakan akibat gempa.
Maruarar meminta pemerintah daerah memastikan data kerusakan rumah terus diperbarui dan divalidasi. Data yang akurat diperlukan agar bantuan pemerintah dapat diberikan kepada warga yang benar-benar terdampak atau tepat sasaran.
Gubernur NTT Melki Laka Lena menyampaikan kondisi rumah warga terdampak gempa masih dapat berubah. Gempa susulan yang terjadi membuat sejumlah rumah yang sebelumnya masuk kategori rusak ringan mengalami kerusakan lebih parah.
“Khusus untuk rumah, data yang ada sekarang berpotensi ada penambahan karena banyak rumah yang awalnya rusak ringan sudah mulai rusak berat dan nyaris tidak bisa digunakan lagi,” ujar Melki.
Melki menilai pembaruan data sangat penting dalam menentukan kebijakan penanganan rumah warga. Pendataan, kata dia, harus dilakukan secara berjenjang dengan mengikuti perkembangan kondisi bangunan di wilayah terdampak. Dengan begitu, bantuan yang diberikan pemerintah dapat lebih tepat sasaran.
Percepatan penanganan rumah warga menjadi salah satu pembahasan dalam rapat koordinasi yang diikuti Melki pada Kamis 20 Agustus 2026 malam.
Rapat tersebut mempertemukan Melki dengan Menteri PKP Maruarar Sirait dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melalui konferensi video.
Rapat itu Melki menyampaikan perlunya review terhadap data kerusakan rumah akibat gempa. Pemerintah Provinsi NTT juga terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten untuk memastikan data terbaru segera dihimpun.
Mendagri Tito Karnavian kemudian mengusulkan penanganan rumah terdampak menggunakan pendekatan gotong royong.
Skema itu dinilai dapat mempercepat pembangunan kembali rumah warga sebagaimana pernah dilakukan dalam penanganan bencana di sejumlah daerah. Tito juga meminta agar pendataan pendataan dilakukan by name by address.
Pendataan tersebut diperlukan agar bantuan pemerintah tidak salah sasaran dan benar-benar diterima oleh masyarakat yang rumahnya terdampak gempa.
Di tengah upaya mempercepat pemulihan, Melki juga turun langsung melihat kondisi warga terdampak. Pada Kamis (20/8), dia meninjau Posko Dampek, Kecamatan Lambaleda Utara, Kabupaten Manggarai Timur. Melki berdialog dengan penyintas dan melihat langsung kondisi pelayanan serta kebutuhan warga di lokasi pengungsian.
Sehari kemudian, Jumat (21/8), Melki berkantor sementara di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat. Dari Labuan Bajo, Melki bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dijadwalkan meninjau sejumlah lokasi terdampak gempa di Manggarai Timur.
Lokasi tersebut meliputi Posko Dampek, Posko Desa Waso, Posko Golo Conggo, Posko Sambi Rampas hingga SMAN 2 Sambi Rampas.
Langkah itu dilakukan untuk memastikan penanganan gempa tidak hanya berlangsung melalui koordinasi pemerintah, tetapi juga berdasarkan kondisi riil yang dihadapi warga.
Pemprov NTT menyebut pembaruan data kerusakan akan terus dilakukan, termasuk memperhitungkan dampak gempa susulan.
Melki memastikan pemerintah provinsi akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan pemerintah pusat agar bantuan untuk rumah warga dapat segera diwujudkan.
Penanganan gempa Flores pun tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan selama masa tanggap darurat. Pemerintah mulai menyiapkan langkah rehabilitasi dan pemulihan agar warga terdampak dapat kembali memiliki hunian yang layak.***