KUPANG, HN – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Melki Laka Lena meminta data kerusakan rumah akibat gempa bumi di Flores segera diperbarui. Langkah ini dinilai penting menyusul masih terjadinya gempa susulan yang menyebabkan tingkat kerusakan bangunan terus berubah.
Permintaan itu disampaikan Melki saat mengikuti rapat koordinasi bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melalui Zoom, Kamis 20 Agustus 2026.
Melki mengatakan, pendataan rumah terdampak tidak bisa hanya mengacu pada laporan awal. Gempa susulan yang terjadi berulang kali membuat rumah yang sebelumnya masuk kategori rusak ringan berpotensi mengalami kerusakan lebih parah.
“Sampai saat ini gempa susulan masih terus terjadi dengan skala yang berbeda-beda. Kami minta agar laporan terkait rumah yang rusak akibat gempa yang sudah disampaikan sebelumnya direview lagi,” ujar Melki.
Menurut dia, sejumlah rumah yang sebelumnya dilaporkan rusak ringan kini mengalami kerusakan sedang hingga berat. Bahkan, sebagian bangunan dilaporkan sudah rata dengan tanah.
“Karena rumah yang awalnya dilaporkan rusak ringan, tetapi karena gempa susulan yang terus terjadi sampai hari ini, banyak rumah yang kemudian menjadi rusak sedang dan berat, bahkan ada yang rata dengan tanah,” katanya.
Melki meminta pembaruan data harus dilakukan secara berjenjang dengan menyesuaikan kondisi terbaru di lapangan. Data itu akan menjadi dasar pemerintah dalam menentukan kebijakan serta menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak.
“Khusus untuk rumah, data yang ada sekarang berpotensi ada penambahan karena banyak rumah yang awalnya rusak ringan sudah mulai rusak berat dan nyaris tidak bisa digunakan lagi,” tutur Melki.
Pembaruan data juga diperlukan agar bantuan pemerintah dapat diberikan secara tepat sasaran, terutama karena besaran bantuan disesuaikan dengan tingkat kerusakan rumah.
Pemerintah daerah akan terus memperbarui data kerusakan, memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten, serta memastikan dukungan pemerintah pusat dapat segera diterjemahkan menjadi bantuan nyata bagi masyarakat.
Dalam rapat itu Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan gempa bermagnitudo 7,7 yang terjadi pada 15 Agustus 2026 telah diikuti ribuan gempa susulan. Hingga 20 Agustus 2026 pukul 17.00 WIB, tercatat sebanyak 3.860 kali gempa susulan.
Gempa itu berdampak terhadap delapan kabupaten di Pulau Flores. Empat daerah, yakni Nagekeo, Manggarai, Manggarai Timur, dan Sikka, mengalami dampak kerusakan yang relatif berat.
Berdasarkan data sementara per 19 Agustus 2026, sebanyak 11.925 unit rumah mengalami kerusakan. Korban meninggal dunia tercatat 71 orang, korban luka-luka 1.182 orang, sedangkan 40.040 warga mengungsi.
“Posisinya sekarang, masyarakat ada di tenda-tenda darurat karena rumahnya rusak dan tidak ada yang mau masuk ke dalam rumah karena gempa susulan yang terus terjadi,” ujar Tito.
Tito meminta kebutuhan dasar masyarakat menjadi prioritas dalam beberapa pekan ke depan. “Kebutuhan utama sekarang, persiapan paling nomor satu untuk tiga sampai empat minggu ke depan adalah sembako, tenda, obat-obatan dan selimut perlu disiapkan sebanyak-banyaknya. Pastikan jangan sampai ada yang kelaparan,” tegasnya.
Para kepala daerah di wilayah terdampak juga melaporkan perkembangan penanganan bencana di daerah masing-masing.
Bupati Manggarai Heribertus Nabit melaporkan sebanyak 13.304 unit rumah mengalami kerusakan dengan berbagai kategori. Jumlah tersebut diperkirakan masih akan bertambah seiring berlangsungnya gempa susulan dan proses verifikasi di lapangan.
Selain rumah warga, RSUD Ruteng mengalami kerusakan serius sehingga pelayanan kesehatan tidak dapat berjalan normal. Pemerintah Kabupaten Manggarai bersama Kementerian Kesehatan menyiapkan rumah sakit lapangan.
Sejumlah puskesmas juga menjalankan pelayanan kesehatan di luar gedung dengan memanfaatkan tenda darurat.
Sementara itu, Bupati Manggarai Timur Agas Andreas melaporkan 15.799 unit rumah mengalami kerusakan. Dari jumlah tersebut, 6.428 unit masuk kategori rusak berat.
Kerusakan juga terjadi pada akses jalan menuju sejumlah desa akibat material longsor yang menutup badan jalan. Kondisi tersebut turut menghambat proses distribusi bantuan.
Dari Kabupaten Nagekeo, Bupati Simplisius Donatus melaporkan sebanyak 6.917 unit rumah mengalami kerusakan, di luar kerusakan sejumlah fasilitas publik.
Pelayanan kesehatan di Nagekeo juga terganggu setelah RSUD Aeramo tidak dapat beroperasi. Beberapa puskesmas turut mengalami kerusakan sehingga pelayanan kepada masyarakat terdampak harus dilakukan dengan kondisi terbatas.
Simplisius meminta dukungan pemerintah pusat untuk mempercepat pemulihan fasilitas kesehatan. Selain itu, kebutuhan berupa sembako, makanan siap saji, tenda, hingga dukungan trauma healing bagi warga terdampak juga menjadi perhatian.
Menteri PKP Maruarar Sirait meminta pemerintah daerah terus memperbarui dan memvalidasi data kerusakan rumah secara akurat.
Menurut Maruarar, data yang valid menjadi dasar penting bagi pemerintah untuk mempercepat pemberian bantuan perumahan kepada masyarakat terdampak.
Maruarar juga mendorong implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau program bedah rumah bagi masyarakat terdampak gempa di NTT.
Program BSPS merupakan salah satu program Kementerian PKP untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh hunian yang lebih layak, aman, dan sehat. Sebelumnya, program tersebut ditargetkan menjangkau sekitar 14 ribu unit rumah di seluruh NTT.
Untuk rumah rusak ringan, bantuan yang disiapkan meliputi kompensasi BNPB sebesar Rp15 juta per kepala keluarga (KK), bantuan isi rumah atau perabotan dari Kementerian Sosial sebesar Rp3 juta per KK, serta bantuan pemulihan ekonomi sebesar Rp5 juta per keluarga.
Untuk rumah rusak sedang, kompensasi BNPB sebesar Rp30 juta per KK, bantuan isi rumah atau perabotan Rp3 juta per KK, serta bantuan pemulihan ekonomi Rp5 juta per keluarga.
Sedangkan rumah rusak berat mendapatkan kompensasi BNPB sebesar Rp70 juta per KK, bantuan isi rumah atau perabotan dari Kementerian Sosial Rp3 juta per KK, serta bantuan pemulihan ekonomi Rp5 juta per keluarga.
Karena besaran bantuan tersebut bergantung pada kategori kerusakan, Tito menekankan pentingnya pendataan secara akurat.
Ia meminta proses pendataan dilakukan dengan prinsip by name by address agar bantuan pemerintah benar-benar diterima warga yang terdampak.***