KUPANG, HN – Uni Timor Aswa’in (UNTAS) membahas persoalan lahan yang dihadapi warga eks Timor Timur (Timtim) dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) UNTAS yang digelar di Hotel Amaris Kupang, Sabtu 8 Agustus 2026.
UNTAS meminta Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) segera mencari solusi atas persoalan lahan untuk tempat tinggal warga eks Timtim, khususnya di Kabupaten Kupang dan Belu.
Ketua Umum DPP UNTAS, Fernando Soares, menyebut persoalan lahan menjadi salah satu masalah utama yang ditemukan setelah melakukan pengamatan terhadap kondisi warga eks Timtim di NTT.
Wakil Ketua DPRD NTT ini mengatakan, persoalan lahan harus menjadi perhatian bersama, karena sebagian warga eks Timtim hingga kini masih tinggal diatas lahan milik Pemerintah Provinsi NTT.
“Kita minta untuk melakukan penelitian atau pengamatan terkait dengan persoalan yang dihadapi warga kita di dua kabupaten ini. Karena sebelum kita Raker minimal kita punya sampel masalah,” kata Fernando saat Rakernas UNTAS 2026.
Dia menyebut, ada sekitar 1.500 kepala keluarga (KK) warga eks Timtim yang tinggal di lahan Pemprov NTT di Kabupaten Kupang. Sementara di Kabupaten Belu, jumlahnya mencapai lebih dari 2.000 KK.
“Persoalan yang kita lihat ini ternyata permasalahan yang dihadapi warga kita ini adalah lahan untuk rumah,” ungkap Fernando.
Fernando menyebut selama ini persoalan warga eks Timtim kerap dipandang sebagai urusan pemerintah pusat. Namun, hasil pengamatan UNTAS, persoalan lahan yang dihadapi warga di NTT berkaitan dengan aset atau lahan milik pemerintah provinsi.
“Selama puluhan tahun setelah UNTAS ini berdiri, kita selalu sampaikan bahwa ini butuh perhatian dari pemerintah pusat. Pemikiran kita selama ini adalah urusan warga Timtim itu urusan pusat. Tetapi ternyata masalah lahan ini adalah milik pemerintah provinsi,” jelasnya.
Karena itu, dia meminta Rakernas UNTAS menghasilkan program kerja yang realistis dan dapat dilaksanakan berdasarkan persoalan nyata yang dihadapi masyarakat atau warga eks Timtim yang ada di NTT.
“Jadi tolong kita bikin program yang realistis dan juga kita harus temukan fakta-fakta yang ada di lapangan,” tegasnya.
Fernando mengatakan warga eks Timtim tidak hanya berada di NTT, tetapi juga tersebar di berbagai daerah di Indonesia. UNTAS tahun ini memilih memprioritaskan persoalan warga eks Timtim di Provinsi NTT.
“Tahun ini fokus UNTAS adalah di NTT dulu. Karena warga eks Timtim paling banyak itu di NTT,” ujarnya.
Dia berharap persoalan lahan di Kabupaten Kupang dan Belu dapat segera diselesaikan melalui dukungan Pemerintah Provinsi NTT.
“Saya minta gubernur untuk persoalan lahan warga kami di Kabupaten Belu dan Kabupaten Kupang. Kalau bisa segera kita selesaikan,” ungkap Fernando.
Menurutnya, penyelesaian lahan menjadi langkah awal sebelum meminta dukungan pemerintah pusat untuk pembangunan rumah bagi warga eks Timtim.
“Setelah kita dapat lahan, baru kita minta pemerintah pusat untuk bangun perumahan untuk warga eks Timtim. Kami minta dukungan dari gubernur,” jelasnya.
Selain persoalan lahan, UNTAS juga fokus peningkatan sumber daya manusia (SDM) warga eks Timtim yang ada di Nusa Tenggara Timur.
Fernando menyebut sepanjang tahun ini terdapat 60 anak yang berhasil menjadi anggota TNI. Selain itu, enam orang lainnya disebut baru saja dinyatakan lulus.
“Tahun ini kita berhasil jadikan anak-anak kita menjadi anggota TNI 60 orang. Kemarin enam orang lagi sudah lulus. Itu perjuangan kita,” katanya.
Dia menilai capaian tersebut menjadi bukti bahwa pengembangan SDM harus terus menjadi perhatian UNTAS. “Artinya ke depan pengembangan SDM harus menjadi fokus juga,” ujarnya.
Rakernas UNTAS 2026 diikuti perwakilan pengurus dari berbagai daerah. Fernando menyebut terdapat 11 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) UNTAS di 11 provinsi di Indonesia.
Selain itu, terdapat perwakilan dari 10 kabupaten/kota di NTT serta 13 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) yang mewakili 13 kabupaten eks Timor Timur.
Fernando berharap Rakernas UNTAS 2026 tidak hanya menghasilkan daftar program kerja, tetapi melahirkan juga arah kerja yang realistis dan bisa dilaksanakan.
“Sebagai ketum saya harap Rakernas kita kali ini tidak hanya menghasilkan program kerja, tapi arah kerja yang realistis dan dapat dilaksanakan,” katanya.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) NTT, Noldi Pelokila, mengatakan UNTAS memiliki kontribusi yang cukup besar bagi NTT.
Dia mengapresiasi jajaran pengurus UNTAS yang dilantik dan berharap organisasi tersebut dapat menjalankan tugas yang telah diberikan.
“Atas nama Pemerintah NTT saya sampaikan proficiat kepada pengurus UNTAS yang hari ini sudah dilantik. Semoga bisa menjalankan tugas yang sudah diberikan,” kata Noldi.
Noldi berharap UNTAS dapat terus memberikan kontribusi bagi masyarakat NTT, termasuk bagi anggota UNTAS.
Menurutnya, Rakernas harus menjadi ruang untuk menyusun program kerja yang realistis dan dapat dilaksanakan. “Raker hari ini harus menjadi ruang untuk menyusun program kerja yang realistis,” ujarnya.
Noldi juga mengatakan Kesbangpol NTT siap mengawal program One Community One Product (OCOP) di NTT. Dia menyebut pemerintah daerah akan menyiapkan kelompok maupun anggota, termasuk UNTAS, untuk terlibat dalam pelaksanaan program tersebut.
“Kami dari Kesbangpol siap mengawal program OCOP. Tahun depan kita siapkan kelompok maupun anggota termasuk UNTAS untuk menjalankan program OCOP di NTT,” katanya.
Noldi mengajak seluruh pihak menjaga NTT sebagai rumah bersama bagi seluruh masyarakat. “Mari kita jaga NTT sebagai rumah bersama. Mari kita jadikan NTT rumah yang aman dan nyaman bagi anak bangsa kita,” pungkasnya.***