KUPANG, HN – Gubernur Nusa Tenggara Timur Emanuel Melkiades Laka Lena mendorong pembaruan skema Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) antara rumah sakit pemerintah dan Palang Merah Indonesia (PMI).
Hal itu disampaikan Melki Laka Lena saat menerima audiensi jajaran PMI Provinsi NTT di ruang kerjanya, Rabu 22 Oktober 2025.
“Penting untuk pembaruan skema Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) antara rumah sakit pemerintah dan PMI,” ujar Melki Laka Lena.
Menurut Melki, selama ini masih terdapat perbedaan pola pembiayaan dan koordinasi teknis antara kedua pihak yang perlu disesuaikan dengan standar pelayanan kesehatan terkini.
“Kita perlu meninjau ulang skema BPPD agar lebih transparan, efisien, dan tidak memberatkan salah satu pihak,” ungkap Melki.
Melki menegaskan, pemerintah siap memfasilitasi pembahasan bersama PMI dan Dinas Kesehatan guna menyusun mekanisme baru yang adil bagi semua pihak.
Ia juga mengapresiasi kiprah PMI dalam membantu masyarakat di tengah bencana, terutama dalam penyediaan layanan air bersih di lokasi pengungsian.
“Pemerintah siap berkolaborasi dengan PMI melalui BPBD dan Dinas Kesehatan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten agar pelayanan kemanusiaan berjalan cepat dan berkelanjutan,” jelasnya.
Ketua PMI Provinsi NTT Afridus Bria Seran melaporkan sejumlah program yang sedang dijalankan PMI NTT. Salah satunya adalah Program ELECTRA, yang berfokus pada penguatan kapasitas masyarakat menghadapi perubahan iklim di Kabupaten Manggarai.
Selain itu, ada juga Program SIAP SIAGA, hasil kerja sama antara Australian Red Cross dan DFAT Australia, untuk memperkuat kesiapsiagaan bencana serta membangun kolaborasi lintas negara bersama Palang Merah Timor Leste (CVTL).
Afridus menambahkan, PMI NTT saat ini tengah menjalankan pelayanan air bersih bagi pengungsi terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki dan korban banjir serta longsor di Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo.
“Kami juga sedang mengerjakan proyek pipanisasi air bersih di hunian sementara Lewotobi dengan dukungan dari Australian Red Cross,” ungkapnya.
PMI NTT juga menyampaikan sejumlah rencana kegiatan ke depan, di antaranya pengadaan alat kesehatan darah standar Kementerian Kesehatan.
Selain itu Pelaksanaan Musyawarah Kerja Provinsi PMI 2025, Musyawarah Provinsi PMI 2026, dan percepatan pembangunan Rumah Susun Pusdiklat PMI NTT yang telah diusulkan kembali dalam DIPA 2025 Kementerian PUPR.
“Kami berharap dukungan penuh dari pemerintah provinsi agar seluruh program ini dapat berjalan baik demi peningkatan pelayanan kemanusiaan di NTT,” pungkas Bria Seran.***