Fraksi Amanat-Sejahtera Minta Pemprov Jelaskan Skema Dana Rumah Layak Huni di NTT

Juru bicara Fraksi Amanat-Sejahtera, Rambu K.A Praing (Foto: Ist)

KUPANG, HN – Fraksi Amanat-Sejahtera DPRD NTT, meminta Pemerintah Provinsi (Pemorov) NTT menjelaskan secara rinci terkait skema pendanaan pembangunan rumah layak huni untuk masyarakat selama kepemimpinan Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena dan Wakilnya Johni Asadoma selama lima tahun ke depan.

Juru bicara Fraksi Amanat-Sejahtera, Rambu K.A Paraing, menyebut fraksi mengapresiasi political will pemerintah soal pembangunan jutaan rumah layak huni untuk masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Namun, Rambu menyebut Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur harus wajib menjelaskan lebih rinci tentang rencana dan sumber pendanaan yang terukur.

BACA JUGA:  Pemprov NTT Dukung Kebijakan Jokowi Satukan Nusantara

Dia menyebut, salah satu faktor yang berkontribusi terhadap tingginya tingkat kemiskinan di NTT karena masih banyak warga yang tinggal di rumah yang tidak layak huni.

“Mereka tinggal di rumah lantai tanah, masih dengan bebak dan pelupu, belum memiliki atap seng, tidak mendapatkan pelayanan air minum bersih, tinggal daerah kumuh yang tidak memiliki tempat sampah dan drainase yang memadai,” ujar Rambu Praing, Selasa 20 Mei 2025.

Fraksi juga mendukung langkah Pemprov NTT menyukseskan program nasional swasembada pangan sebagaimana visi Presiden RI, Prabowo Subianto, menuju Indonesia Emas 2045.

BACA JUGA:  Wagub Johni Asadoma Tinjau Aset Pemprov NTT di Labuan Bajo, Soroti Kapal Wisata Bottom Glass

Terwujudnya swasembada pangan adalah kemampuan Provinsi NTT memenuhi semua kebutuhan pangan rakyat, baik secara kuantitatif maupun kualitatif tanpa impor pangan dari luar.

“Bila hal ini tercapai maka secara faktual untuk memenuhi kebutuhan pangan rakyat NTT kita tidak perlu impor lagi beras dari Sulawesi, impor lagi bawang, cabai, kentang, wortel dari Bima dan Lombok, kita tidak perlu impor garam, kerupuk dari Jawa dan daerah lain,” jelasnya.

Meski demikan, kata Rambu, Fraksi mengingatkan berbagai tantangan di lapangan, seperti terbatasnya lahan produktif akibat rendahnya curah hujan.

BACA JUGA:  Komisi XIII DPR RI Tinjau Lapas Kupang, Serap Aspirasi dan Dukung Produktivitas Warga Binaan

Selain itu minimnya saluran irigasi dan jaringan yang tidak terawat, dampak perubahan iklim dan bencana alam, serta kurangnya teknologi dan inovasi di sektor pertanian.

“Cuaca tidak menentu, karena perubahan iklim global (global climate change) yang sangat berpengaruh terhadap pola tanam, produktifitas dan kualitas hasil pertanian,” jelasnya.

Bencana alam seperti banjir dan kekringan ekstrim yang semakin sering terjadi pasti sangat mengancam produksi pangan di NTT.***

error: Content is protected !!