KUPANG, HN – Gubernur Nusa Tenggara Timur, Melki Laka Lena meminta distribusi bantuan untuk korban gempa Flores dilakukan secara merata hingga ke seluruh titik pengungsian. Dia juga mengingatkan ancaman penyakit seperti Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), campak, dan pertusis yang berpotensi muncul di tengah kondisi pengungsian.
Hal itu disampaikan Melki saat memimpin rapat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi NTT di Ruang Rapat Sonbay II, Markas Komando Resor Militer (Makorem) 161/Wirasakti Kupang, Senin 31 Agustus 2026.
Rapat digelar untuk mengevaluasi sekaligus memperkuat penanganan masa tanggap darurat gempa Flores. Pembahasan mencakup pemenuhan kebutuhan dasar, distribusi bantuan, perlindungan kelompok rentan, kesehatan pengungsi, hingga persiapan pemulihan aktivitas masyarakat.
Melki memaparkan perkembangan dampak gempa berdasarkan data BPBD Provinsi NTT per 30 Agustus 2026. Bencana itu tercatat menyebabkan 115 orang meninggal dunia dan 1.780 orang mengalami luka-luka. Sementara jumlah warga yang masih mengungsi mencapai 172.050 orang.
Kerusakan juga terjadi pada puluhan ribu rumah. Total terdapat 90.600 rumah terdampak, terdiri dari 24.492 rumah rusak berat, 20.333 rumah rusak sedang, dan 43.773 rumah rusak ringan.
Gempa turut berdampak terhadap berbagai fasilitas pelayanan masyarakat. Tercatat 2.274 satuan pendidikan, 542 rumah ibadah, 661 fasilitas pelayanan kesehatan, 573 kantor pemerintahan, 13.101 fasilitas umum, serta 33 sarana air bersih mengalami dampak akibat bencana.
Di tengah besarnya jumlah pengungsi, Melki meminta distribusi bantuan menjadi perhatian utama pemerintah dan seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan bencana.
Melki Laka Lena mengingatkan jangan sampai bantuan terkonsentrasi di lokasi tertentu sementara masyarakat di wilayah lain masih kesulitan mendapatkan kebutuhan dasar.
“Bantuan harus bisa didapat oleh semua masyarakat yang membutuhkan. Jangan sampai bantuan hanya berpusat pada satu titik, sementara di tempat lain masih ada warga yang belum terjangkau,” tegas Melki.
Menurutnya, pemetaan lokasi pengungsian harus terus diperbarui. Data mengenai jumlah pengungsi, lokasi, serta kebutuhan setiap titik menjadi penting agar bantuan dapat disalurkan berdasarkan kondisi riil di lapangan.
“Masih banyak daerah yang belum terjangkau dengan baik karena terkendala akses. Ini yang perlu kita prioritaskan selama masa tanggap darurat agar kebutuhan dasar masyarakat benar-benar bisa terpenuhi,” jelasnya.
Melki menilai distribusi bantuan tidak cukup hanya berdasarkan jumlah bantuan yang tersedia. Pemerintah harus memastikan bantuan tersebut benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.
Sejumlah sumber air dilaporkan mengalami gangguan dan berpotensi tercemar akibat dampak gempa. Kondisi itu membutuhkan penanganan cepat agar pengungsi memperoleh air yang aman untuk kebutuhan sehari-hari.
Fasilitas sanitasi juga harus diperkuat. Penyediaan toilet portabel di sejumlah titik pengungsian menjadi salah satu kebutuhan yang perlu segera dipenuhi.
Ketersediaan air bersih dan sanitasi dinilai penting bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga untuk mencegah munculnya persoalan kesehatan di tengah konsentrasi warga dalam jumlah besar.
Persoalan kesehatan menjadi salah satu perhatian utama dalam rapat Forkopimda tersebut. Melki meminta seluruh pihak memperkuat pencegahan penyakit di lokasi pengungsian. Kondisi masyarakat yang masih tinggal bersama di dalam tenda membuat potensi penularan penyakit harus diantisipasi sejak dini. Ia secara khusus mengingatkan ancaman ISPA, campak, dan pertusis.
“Layanan kebutuhan dasar di lapangan semuanya mendesak dan semuanya penting. Karena itu, kita harus menentukan prioritas dan memastikan penanganannya berjalan dengan baik,” jelas Melki.
Menurutnya, persoalan kesehatan tidak boleh menunggu sampai terjadi peningkatan kasus. Upaya pencegahan, pemantauan kondisi pengungsi, serta pelayanan kesehatan harus berjalan beriringan dengan distribusi bantuan.
Kondisi pengungsian yang padat, keterbatasan sanitasi, gangguan air bersih, serta lamanya masyarakat tinggal di tenda menjadi sejumlah persoalan yang perlu mendapatkan perhatian.
Melki menyebut ada pengungsi yang meninggal dunia bukan akibat langsung dari guncangan gempa. Menurut dia, kondisi tersebut harus menjadi alarm bagi seluruh pihak. Faktor lingkungan, kesehatan, kondisi tempat tinggal sementara, serta persoalan sosial selama berada di pengungsian perlu ditangani secara serius.
Pemerintah diminta tidak hanya fokus penyelamatan saat bencana, tetapi juga memastikan warga dapat bertahan dalam kondisi pengungsian dengan kebutuhan dasar dan layanan kesehatan yang memadai.
Melki mengatakan bantuan yang masuk untuk masyarakat terdampak cukup besar. Namun, besarnya bantuan harus diimbangi dengan data yang akurat. Data lokasi pengungsian, jumlah warga, serta kebutuhan spesifik di setiap titik harus diperbarui secara berkala.
Dengan data itu, pemerintah dan para pemberi bantuan dapat menentukan prioritas distribusi sehingga tidak terjadi penumpukan bantuan di satu wilayah sementara wilayah lain kekurangan. “Layanan kebutuhan dasar di lapangan semuanya mendesak dan semuanya penting,” ungkapnya.
Selain memenuhi kebutuhan darurat, Melki meminta agar kehidupan masyarakat secara bertahap mulai dipulihkan.
Menurutnya, warga tidak boleh terlalu lama terkurung dalam kehidupan di tenda pengungsian. Aktivitas produktif harus mulai digerakkan kembali dengan mempertimbangkan kondisi keamanan masing-masing wilayah.
“Pelan-pelan sektor kehidupan masyarakat harus kita dorong untuk kembali normal. Sektor-sektor produktif harus mulai bergerak. Jangan sampai masyarakat hanya terkurung di dalam tenda selama masa tanggap darurat,” ujarnya.
Langkah itu dinilai penting agar masyarakat tidak hanya bertahan dalam situasi darurat, tetapi mulai memiliki ruang untuk kembali menjalankan kehidupan sehari-hari.
Melki mengajak pemerintah daerah, TNI-Polri, lembaga terkait, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, relawan, serta seluruh elemen masyarakat terus memperkuat kolaborasi.
Ketua DPRD Provinsi NTT Emelia Julia Nomleni turut menyampaikan sejumlah catatan. Emi meminta agar bantuan dapat menjangkau seluruh masyarakat yang terdampak secara merata. Selain kebutuhan fisik, pendampingan psikososial dan trauma healing bagi korban gempa juga perlu diperkuat.
Ia juga meminta perlindungan terhadap kelompok rentan menjadi perhatian utama, khususnya perempuan dan anak-anak selama berada di pengungsian.
Potensi kekerasan seksual di lokasi pengungsian juga perlu diantisipasi melalui pengawasan dan langkah pencegahan yang serius.
Sementara itu, aktivitas gempa susulan masih terus dipantau. Berdasarkan data BMKG hingga Senin (31/8/2026) pukul 18.00 WITA, tercatat 10.442 kali gempa susulan.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 161 gempa dirasakan masyarakat. Magnitudo gempa susulan tercatat terbesar 6,2 dan terkecil 2,2.
Meski aktivitas gempa susulan mulai menunjukkan pola penurunan berdasarkan grafik peluruhan, pemerintah bersama seluruh unsur terkait tetap melakukan pemantauan secara intensif.
Kondisi tersebut membuat masa tanggap darurat tetap membutuhkan koordinasi lintas sektor, terutama untuk memastikan keselamatan masyarakat yang masih berada di lokasi pengungsian.***