KUPANG, HN – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) melonggarkan pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bagi kendaraan berpelat nomor luar NTT di tujuh kabupaten terdampak gempa Flores.
Kebijakan itu diambil Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena untuk memastikan mobilitas selama masa tanggap darurat tetap berjalan.
Kendaraan pemerintah, tenaga kesehatan, relawan, hingga armada yang membawa bantuan dan logistik diharapkan tidak terkendala akses BBM.
Melki mengatakan relaksasi pembatasan BBM bersubsidi telah diperintahkan sejak hari pertama gempa Flores terjadi pada 15 Agustus 2026.
Menurut dia, situasi bencana membutuhkan respons cepat dan fleksibilitas kebijakan. Aturan yang berlaku dalam kondisi normal, kata Melki, tidak boleh sampai menghambat proses penyelamatan dan penanganan warga terdampak.
“Sejak hari pertama terjadinya gempa Flores, sudah saya perintahkan untuk direlaksasi di seluruh Flores terkait penanganan gempa Flores,” ujar Melki Laka Lena, Senin, 24 Agustus 2026.
Relaksasi berlaku di tujuh kabupaten terdampak gempa. Kebijakan ini bukan pencabutan permanen terhadap pembatasan BBM bersubsidi, melainkan penyesuaian selama kondisi kedaruratan.
Sebelumnya, Pemprov NTT menerapkan Peraturan Gubernur NTT Nomor 13 Tahun 2025 yang mengatur pembatasan pengisian BBM bersubsidi, termasuk Pertalite dan Solar, bagi kendaraan tertentu.
Salah satu ketentuan menyasar kendaraan berpelat nomor luar NTT serta kendaraan yang memiliki tunggakan pajak.
Sementara kendaraan dengan kode wilayah NTT seperti DH, EB, dan ED merupakan kendaraan berpelat nomor NTT.
Pembatasan tersebut pada dasarnya diterapkan untuk menjaga ketersediaan BBM bersubsidi sekaligus memastikan penggunaannya lebih tepat sasaran bagi masyarakat NTT.
Namun, kondisi berubah setelah gempa bumi melanda Flores. Kebutuhan mobilitas kendaraan meningkat seiring dengan aktivitas penanganan bencana di berbagai wilayah.
Dalam situasi tanggap darurat, kendaraan dari luar daerah turut dibutuhkan. Armada pembawa bantuan, tenaga kesehatan, relawan, pemerintah, TNI-Polri, hingga kendaraan operasional kemanusiaan membutuhkan akses BBM agar dapat bergerak menuju wilayah terdampak.
Relaksasi BBM diharapkan bisa memperlancar berbagai kebutuhan penanganan gempa Flores, mulai distribusi sembako dan logistik, pelayanan kesehatan, evakuasi warga, mobilisasi tenaga kemanusiaan, hingga pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak.
“Ini merupakan bentuk kelonggaran, kemudahan dan penyesuaian yang diberikan pemerintah,” jelas Melki Laka Lena.
Melki menegaskan kebijakan pemerintah dalam kondisi bencana harus dapat menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di lapangan. Dalam situasi darurat, keselamatan warga dan percepatan penanganan menjadi prioritas.
Relaksasi pembelian BBM bersubsidi menjadi salah satu bentuk penyesuaian kebijakan Pemprov NTT selama penanganan gempa Flores.
Pemerintah tetap mempertahankan tujuan awal pengendalian BBM bersubsidi agar tepat sasaran. Namun, pembatasan tersebut diberikan kelonggaran ketika terjadi kondisi luar biasa yang membutuhkan mobilitas tinggi.
Dengan adanya relaksasi, kendaraan yang mendukung operasi kemanusiaan di tujuh kabupaten terdampak bisa memperoleh BBM dengan lebih mudah.
Melki memastikan penanganan gempa Flores tetap menjadi prioritas. Berbagai kebijakan akan disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan di lapangan agar bantuan, pelayanan, dan mobilisasi masyarakat terdampak dapat berlangsung cepat.***