KUPANG, HN – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mulai melakukan pemeriksaan kelayakan kendaraan untuk memastikan keamanan transportasi yang beroperasi di wilayah NTT jelang arus mudik Idul Fitri 2026.
Gubernur NTT, Melki Laka Lena mengatakan itu saat memimpin rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi NTT di Rumah Jabatan Gubernur, Kamis 12 Maret 2026.
Rapat itu membahas sejumlah agenda, seperti antisipasi arus mudik Lebaran, ketersediaan bahan pokok dan BBM, pengawasan perlintasan ilegal di wilayah perbatasan, hingga pencegahan konflik sosial di beberapa daerah NTT.
Melki Laka Lena menegaskan Pemerintah Provinsi NTT melalui Dinas Perhubungan bersama Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) telah melakukan pemeriksaan kelayakan kendaraan yang beroperasi, khususnya di Pulau Timor.
Menurut Melki, langkah ini dilakukan untuk keselamatan transportasi, dan meningkatnya mobilitas masyarakat saat mudik Lebaran.
“Transportasi arus mudik harus dipastikan aman, terutama transportasi laut dan udara. Untuk transportasi darat sejauh ini relatif aman,” ujar Melki.
Selain pemeriksaan kendaraan, kata Melki, Dinas Perhubungan juga terus berkoordinasi dengan berbagai mitra transportasi melalui forum koordinasi guna memastikan pelayanan transportasi selama masa mudik berjalan lancar.
Selain transportasi, rapat Forkopimda juga membahas kesiapan stok bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Fitri.
Melki menyebut stok beras yang dikelola Perum Bulog di NTT saat ini mencapai sekitar 17.500 ton dan dipastikan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama kurang lebih tiga bulan ke depan.
Sementara itu, berdasarkan pemantauan Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTT terhadap 17 jenis dan 26 komoditas bahan pokok selama periode Januari hingga Februari 2026, ketahanan stok rata-rata masih mampu memenuhi kebutuhan selama periode Hari Besar Keagamaan Nasional dengan ketahanan sekitar dua bulan.
Meski demikian, ada beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga di tingkat distributor, di antaranya daging sapi sebesar 2,94 persen, telur ayam 45 persen, bawang merah 14,28 persen, cabai merah besar 33,33 persen, cabai merah keriting 14,28 persen, dan cabai rawit merah 8,33 persen.
Untuk menjaga stabilitas harga, Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTT terus berkoordinasi dengan Satgas Pangan Polda NTT serta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) guna memantau perkembangan harga selama periode hari raya.
Rapat Forkopimda juga membahas langkah pencegahan konflik sosial, khususnya terkait sengketa lahan di wilayah Adonara, Kabupaten Flores Timur, serta dinamika sosial di Kabupaten Alor.
Melki menyebut pendekatan dialog dan mediasi dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan sangat penting dilakukan agar persoalan dapat diselesaikan secara damai.
Pemprov NTT juga memperkuat pengawasan di wilayah perbatasan, khususnya di jalur Wini, Motamasin, dan Oepoli, guna mencegah aktivitas lintas batas ilegal dari dan ke Timor Leste.
“Pintu masuk resmi kita hanya beberapa, sementara jalur tidak resmi cukup banyak. Karena itu perlu pengawasan yang baik untuk mencegah perlintasan ilegal, baik orang maupun barang dari dan ke wilayah Timor Leste,” jelas Melki.
Wakil Gubernur Johni Asadoma mengatakan, sangat penting dilakukan pengawasan terhadap kapasitas penumpang transportasi laut.
Ia meminta seluruh pihak terkait memastikan tidak terjadi kelebihan muatan kapal yang dapat membahayakan keselamatan penumpang.
“Perhatikan kapasitas penumpang kapal dan jangan sampai terjadi over capacity. Ini harus diawasi secara ketat dan berlapis oleh seluruh pihak terkait,” tegasnya.***