MABAR, HN – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyerahkan 45 sertifikat izin edar untuk pelaku UMKM di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Senin 14 Juli 2025.
Langkah ini merupakan bagian dari dukungan terhadap program One Village One Product (OVOP) yang digagas Gubernur NTT Melki Laka Lena bersama wakilnya, Johni Asadoma.
Penyerahan izin edar berlangsung di Kantor Bupati Manggarai Barat. Hal ini sejalan dengan misi hilirisasi produk unggulan lokal agar UMKM naik kelas dan bersaing di pasar nasional maupun internasional.
“Ini jadi salah satu puncak dari program OVOP yang kami dorong di NTT. Saya bersyukur kegiatan ini dilaksanakan di Manggarai Barat, karena OVOP ini pada akhirnya harus menjadikan rakyat sebagai tuan rumah di daerah sendiri,” kata Gubernur Melki.
Melki menegaskan, penguatan UMKM dan hilirisasi produk merupakan bentuk nyata dari pelaksanaan sila kelima Pancasila, seperti yang dipesan Presiden Prabowo Subianto saat retret kepala daerah di Magelang.
“Presiden menyampaikan lebih dari 80 persen kekayaan bangsa hanya dikuasai segelintir orang. Maka tugas kita adalah mendistribusikan keadilan itu, meski penuh risiko,” ucap Melki.
Menurutnya, nilai tambah dari pengolahan produk lokal sangat besar. Ia mencontohkan, biji kopi mentah dihargai Rp150 ribu per kg, namun bisa melonjak jadi Rp800 ribu per kg jika diolah dan dikemas dengan baik.
Kepala BPOM, Taruna Ikrar mendukung OVOP sebagai program unggulan di NTT. Menurutnya, sebanyak 45 produk UMKM telah memenuhi standar nasional dan diberikan izin edar resmi.
“Kalau standar nasional dan internasional sudah terpenuhi, maka produk daerah bisa dipasarkan secara nasional, bahkan diekspor,” jelas Taruna.
BPOM juga menargetkan NTT sebagai model percontohan nasional dalam membangun kekuatan ekonomi berbasis UMKM.
“Kita ingin Indonesia mandiri secara ekonomi, dan itu dimulai dari akar rumput yaitu UMKM,” tambahnya
Ke depan, kata dia, program OVOP akan disinergikan dengan dua program strategis lainnya, yakni Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) dan Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Ketiga program ini akan kami padukan untuk benar-benar mewujudkan sila kelima Pancasila dalam kehidupan nyata masyarakat,” pungkasnya.***