KUPANG, HN – Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Johni Asadoma, berjanji akan menyelesaikan persoalan yang dihadapi Komunitas Sopir Pick-Up Kupang secara adil dan terbuka.
Wagub Johni menyampaikan itu usai menerima aspirasi sopir pick-up dan mahasiswa Aliansi Cipayung di ruang rapat kantor Gubernur NTT, Selasa 8 Juli 2025.
Massa aksi juga menyampaikan lima tuntutan kepada Wagub John. Pertama: menghentikan tindakan intimidatif dari petugas Dishub terhadap sopir dan pengguna jasa angkutan pick-up.
Kedua: mengusut tuntas praktik pungutan liar terhadap sopir pick-up. Ketiga: merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.
Keempat: memohon kebijakan revisi atas batas jumlah penumpang lima orang dinilai terlalu sedikit dan Kelima: meminta perlindungan hukum dan regulasi daerah yang memungkinkan kendaraan pick-up mengangkut penumpang secara legal dan aman.
Wakil Gubernur NTT mengapresiasi keberanian warga menyampaikan aspirasi secara langsung dan terbuka. Namun, ia menyayangkan adanya aksi anarkis yang sebelumnya terjadi saat aksi massa di jalanan.
“Tidak ada pemerintah yang ingin rakyatnya sengsara. Kami, pemerintah, harus berdiri di tengah semua pihak, mendengar masukan dari semua yang berkepentingan,” jelasnya.
Merunut dia, pemerintah sudah mendengar aspirasi komunitas Pick-Up dan mahasiswa, tetapi pihaknya juga perlu dengar dari pihak lain.
“Beri kami waktu untuk selesaikan ini semua, sampai hari Sabtu nanti,” ungkap Johni Asadoma.
Mantan Kapolda NTT itu menegaskan, pemerintah tetap mengedepankan hukum dan ketertiban dalam menangani persoalan ini.
“Kita hidup di negara hukum. Aturan dibuat bukan untuk menyusahkan, tetapi untuk melindungi masyarakat dari risiko dan bahaya di jalan raya. Namun jika ada praktik yang menyimpang, termasuk pungli, kami tidak akan mentolerir. Saya akan tindak tegas pelaku pungli,” tegasnya.
Ia berjanji akan turun langsung ke lapangan pada Rabu 9 Juli 2025 pagi untuk meninjau kondisi di lapangan dan memastikan proses penegakan aturan berjalan dengan adil tanpa intimidasi.
“Kami ingin memastikan bahwa suara masyarakat terdengar, tetapi kita juga perlu memastikan keselamatan dan ketertiban tetap terjaga. Pemerintah hadir untuk semua,” pungkasnya.***