JAKARTA, HN – Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan Bawaslu sedang mempersiapkan strategi pengawasan di masa tenang. Hal ini mengingat tiga hari masa tenang sebelum pemungutan suara, lebih krusial terjadi kecurangan pemilu.
Menurut dia, di masa tenang sangat berpotensi terjadi mobilisasi masa dan politik uang dari peserta pemilu maupun tim sukses para kontestan.
“Masa tenang adalah masa di mana peserta politik tidak bisa lagi melakukan kampanye, jadi Bawaslu akan melakukan pengawasan terhadap peserta pemilu yang melakukan kegiatan di masa tenang,” ujar Bagja, Minggu 4 Februari 2024.
Selain itu, Bagja mengatakan Bawaslu akan menertibkan alat peraga kampanye (APK).
Menurut dia, Bawaslu sudah berkoordinasi dengan pemangku kepentingan jauh-jauh hari untuk bekerja sama melakukan penertiban.
“Pengawasan masa tenang, kami sudah berkoordinasi dengan stakeholder (Satpol PP seluruh Indonesia) dan pihak yang berwenang untuk menertibkan alat peraga kampanye (APK),” jelasnya.
Penertiban APK masuk ranah Bawaslu, namun tidak semua hal dapat Bawaslu tangani sendiri tanpa bantuan pemangku kepentingan setempat.
Dia mencontohkan, penertiban APK di lahan milik Pemda atau Pemkot dan juga penertiban di tempat yang pengawas pemilu tidak memiliki keahlian untuk menertibkannya.
“Penertiban APK sebenarnya adalah tugas kita bersama, tapi sayangnya baik KPU dan Bawaslu tidak pernah diberi pelatihan naik pohon dan sebagainya, maka dari itu harus dikoordinasikan dengan Satpol PP dan aparat yang berkaitan dengan penertiban APK,” ungkap Bagja.
Bagja mengapresiasi adanya konferensi nasional ini, sebab kata dia kehadiran konferensi ini membantu tugas Bawaslu dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu 2024.
“Saya apresiasi forum ini, ke depan sebelum memasuki pungut hitung kita perlu mengadakan kembali konferensi nasional bersama pemantau pemilu untuk saling sharing pemantauan pemungutan suara,” ujarnya.
Rektor Akademi Pemilu dan Demokrasi (APD) Masykurudin Hafidz mengatakan secara khusus konferensi ini bertujuan untuk menyukseskan penyelenggaraan pemilu 2024 mendatang.
Dia mengatakan salah satu bentuk komitmen dari APD adalah berpartisipasi dan berkontribusi dalam integritas penyelenggaraan pemilu dengan diwujudkan dalam kebersamaan yang solid.
“Kita (APD) akan membuat “komitmen Indonesia” yang berisi tentang pesan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu untuk mewujudkan proses demokrasi yang berintegaritas,” tegasnya.***