JAKARTA, HN – Pemerintah pusat (pempus) menetapkan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Papua sebagai wilayah prioritas program bedah rumah untuk tahun 2026. NTT mendapat alokasi sebanyak 5.000 unit, melonjak hingga 12 kali lipat dibanding tahun sebelumnya yang hanya 436 unit.
Kebijakan ini mengemuka dalam pertemuan antara Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI Maruarar Sirait di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Kamis 2 April 2025.
Melki menyebut peningkatan jumlah unit bedah rumah menjadi salah satu capaian utama dalam pertemuan tersebut. Program ini akan tersebar merata di 22 kabupaten/kota di NTT.
“Dari 436 unit di 2025, naik menjadi 5.000 unit di 2026. Ini lonjakan besar untuk memastikan masyarakat mendapat hunian layak,” ujar Melki.
Menurutnya, peningkatan ini merupakan perubahan pendekatan pemerintah pusat terhadap wilayah timur Indonesia, khususnya menjawab persoalan kemiskinan dan keterbatasan akses perumahan.
Pertemuan itu tidak saja membahas pembangunan rumah, tetapi juga pendekatan terpadu yang menggabungkan pembangunan perumahan, penataan kawasan permukiman dan pemberdayaan ekonomi masyarakat
“Jadi pendekatan ini dirancang sebagai strategi komprehensif untuk menekan angka kemiskinan secara berkelanjutan,” jelasnya.
Pemerintah juga mendorong pembiayaan melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
“Program ini menawarkan subsidi bunga 5 persen dengan tenor hingga 30 tahun,” ungkapnya.
Sasarannya meliputi masyarakat berpenghasilan rendah seperti ASN golongan bawah, TNI-Polri, guru, nelayan, petani, hingga pelaku UMKM.
“Skema ini diharapkan menjadi solusi atas backlog perumahan yang masih tinggi di daerah, termasuk NTT,” jelasnya.
Selain pembangunan rumah, pemerintah turut menargetkan penanganan kawasan kumuh yang selama ini menjadi kantong kemiskinan.
Program ini akan dipadukan dengan pemberdayaan ekonomi melalui skema Permodalan Nasional Madani (PNM), sehingga masyarakat tidak hanya memperoleh rumah layak, tetapi juga akses terhadap kegiatan produktif.
Melki menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo atas perhatian yang diberikan kepada masyarakat NTT.
NTT-Papua Jadi Prioritas Nasional
Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan, mulai 2026 pemerintah menetapkan NTT dan Papua sebagai prioritas program perumahan nasional.
“Tidak boleh ada satu pun kabupaten yang tertinggal dari program bantuan perumahan,” tegas Maruarar.
Dia meminta agar validasi data penerima manfaat hingga tingkat desa agar bantuan tepat sasaran, kepada masyarakat yang betul-betul membutuhkan.
Pelaksanaan program ini akan melibatkan berbagai kementerian, termasuk Kementerian Sosial, serta mendorong keterlibatan UMKM lokal agar kawasan perumahan berkembang menjadi pusat ekonomi baru.
Sebagai tindak lanjut, Menteri Maruarar dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke NTT guna memastikan kesiapan daerah dalam menjalankan program tersebut.
Gubernur Melki menyambut positif kebijakan ini dan menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto atas perhatian terhadap NTT.***