KUPANG, HN – Gubernur Nusa Tenggara Timur, Melki Laka Lena mulai merumuskan kebijakan pembangunan daerah dengan pendekatan riset. Sebanyak 32 peneliti dilibatkan untuk mengkaji berbagai program prioritas pembangunan NTT hingga 2030.
Langkah ini diawali dengan pertemuan gubernur dan tim peneliti Bidang Riset dan Inovasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi NTT di Kupang, Selasa 10 Maret 2026.
Mantan Anggota DPRD RI ini mengatakan, kajian ilmiah dari para peneliti akan menjadi dasar evaluasi serta arah kebijakan pembangunan daerah dalam lima tahun ke depan.
“Program dan visi misi itu umum, tetapi kita harus punya ukuran yang jelas. Target lima tahun sampai 2030 harus bisa diterjemahkan ke dalam parameter yang bisa diukur setiap tahun,” ujar Melki.
Menurutnya, seluruh program pembangunan daerah harus memiliki parameter yang jelas dan terukur agar capaian pemerintah dapat dievaluasi secara objektif setiap tahun.
Ia menjelaskan, kajian para peneliti akan difokuskan pada sejumlah program prioritas pemerintah daerah, termasuk program nasional yang berdampak langsung pada ekonomi masyarakat.
Beberapa sektor yang diminta untuk dikaji antara lain dampak program makan bergizi bagi anak terhadap ekonomi lokal, pembukaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi daerah, penguatan koperasi dan usaha lokal, serta program rumah layak huni.
Selain itu, pengembangan sektor maritim seperti garam dan rumput laut serta pemanfaatan energi terbarukan, termasuk pembangkit listrik tenaga surya juga menjadi bagian kajian.
Sektor pendidikan turut menjadi perhatian, khususnya revitalisasi sekolah serta indikator peningkatan kualitas pendidikan di daerah.
Melki menilai pendekatan ilmiah penting agar kebijakan pemerintah tidak hanya berbasis asumsi, tetapi didukung data dan analisis yang kuat.
“Pemerintah harus terbiasa bekerja dengan dasar ilmiah. Riset ini harus menghasilkan parameter yang bisa kita ukur dampaknya,” ujarnya.
Untuk memaksimalkan kerja riset, 32 peneliti tersebut akan dibagi ke dalam beberapa kelompok sesuai sektor pembangunan.
Setiap kelompok akan menyusun kajian serta rekomendasi kebijakan yang dapat digunakan pemerintah provinsi maupun organisasi perangkat daerah (OPD).
Melki juga membuka ruang bagi peneliti untuk mengangkat isu lain di luar program utama jika dinilai penting bagi pembangunan daerah.
“Tugas tim ini adalah memproduksi gagasan dan rekomendasi. Kalau hasilnya bisa menjadi kebijakan gubernur silahkan, kalau cukup di level OPD juga tidak masalah,” jelasnya.
Ia menegaskan pemerintah provinsi akan memberikan dukungan agar tim peneliti dapat bekerja maksimal, termasuk kemungkinan penguatan regulasi bila diperlukan.
Dalam sesi dialog, peneliti kebijakan publik Wehelmina Lodia Kause mengapresiasi kepercayaan yang diberikan gubernur kepada tim peneliti.
Menurutnya, pelibatan peneliti secara langsung oleh gubernur menjadi pengalaman baru sekaligus tantangan untuk menghasilkan kajian yang benar-benar bermanfaat bagi pengambilan kebijakan.
“Kami siap membantu melalui penelitian yang tidak hanya menjadi dokumen pustaka, tetapi bisa dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan,” ujarnya.
Namun ia mengaku masih mengalami kendala dalam mengakses data dari sejumlah perangkat daerah saat melakukan penelitian.
“Kami menemukan banyak kesenjangan data di lapangan. Harapan kami ada dukungan agar peneliti bisa mendapatkan data yang valid dan lengkap,” katanya.
Peneliti lainnya Mariano Nugraha menyebut kapasitas riset daerah kini semakin kuat dengan hadirnya 16 peneliti CPNS baru dari berbagai latar belakang keilmuan.
Menurutnya, selama ini tim riset daerah juga sering bekerja sama dengan akademisi dari berbagai perguruan tinggi untuk memperkuat kualitas kajian kebijakan publik di daerah.
“Kami bersyukur dengan tambahan tenaga peneliti baru sehingga ke depan riset kebijakan daerah bisa lebih kuat,” pungkasnya.***