KUPANG, HN – Anggota DPRD NTT Fraksi PDI Perjuangan, Nelson Obet Matara, menuding Pemerintah Provinsi NTT merekayasa data yang disampaikan dalam pidato satu tahun kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur NTT.
Tudingan itu disampaikan Nelson usai rapat paripurna DPRD NTT yang mengagendakan pidato refleksi satu tahun kepemimpinan Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, dan Wakil Gubernur Johni Asadoma, Jumat 20 Februari 2026.
Nelson menilai pidato gubernur memang memuat sejumlah capaian positf. Namun, ia mengkritik tidak disampaikan data secara utuh, khususnya terkait angka kemiskinan dan stunting yang masih menjadi persoalan serius di NTT.
“Pidato gubernur sangat luar biasa, tapi data stunting itu disembunyikan. Data program nasional tidak disampaikan. Artinya, tidak sambung program nasional dan program daerah,” kata Nelson.
Menurut dia, pidato gubernur menyebut angka kemiskinan di NTT mengalami penurunan. Namun, kondisi itu dinilai tidak selaras, karena angka stunting di NTT masih tinggi.
“Kalau data kemiskinan itu menurun tapi data stunting tinggi, nah itu kan tidak matching. Kalau stunting meningkat kan artinya tetap miskin,” jelasnya.
Nelson menegaskan, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan data secara transparan kepada publik.
Hal itu penting agar masyarakat mengetahui kondisi riil yang terjadi, sekaligus menjadi dasar evaluasi kebijakan pembangunan.
Menanggapi tudingan itu, Melki membantah bahwa Pemprov NTT melakukan rekayasa data kemiskinan maupun stunting.
Dia menegaskan, data yang digunakan pemerintah provinsi bukan hasil olahan internal, tetapi bersumber dari lembaga resmi negara.
Menurutnya, data yang disampaikan pemerintah provinsi bersumber Badan Pusat Statistik (BPS), yang memang memiliki kewenangan dan metodologi resmi untuk menghitung indikator sosial ekonomi, termasuk kemiskinan dan stunting.
“Kami terima dari BPS. Kalau kita yakin BPS sudah bekerja dengan baik, maka harusnya data itu betul. Jadi bukan data dari kami,” pungkasnya.***