Pemerintah Siapkan Rp80 Miliar, 244 Huntap Lewotobi Segera Dibangun

KUPANG, HN – Pemerintah Pusat menyiapkan anggaran sekitar Rp80 miliar untuk membangun 244 unit Hunian Tetap (Huntap) bagi masyarakat terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Rencana pembangunan Huntap menjadi salah satu pembahasan dalam Rapat Koordinasi Percepatan Program Bedah Rumah yang digelar Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Kamis 17 September 2026 malam.

Pemerintah ingin pembangunan segera dilakukan mengingat para penyintas hingga kini masih menempati Hunian Sementara (Huntara).

BACA JUGA:  Gubernur Melki Apresiasi Bantuan 3,6 Ton Rendang untuk Korban Gempa Flores

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Muruar Sirait menyebut dukungan anggaran untuk pembangunan 244 unit Huntap telah disiapkan pemerintah pusat.

Dia meminta persoalan lokasi pembangunan segera dituntaskan agar anggaran dapat langsung ditindaklanjuti dengan pembangunan fisik.

“Kasihan, sampai saat ini masyarakat di Flores Timur yang terdampak erupsi Lewotobi Laki-laki masih di Huntara. Secepatnya harus dibangun, anggarannya sudah ada,” ujar Muruar.

Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena memastikan Pemprov NTT akan segera menyelesaikan aspek teknis yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

BACA JUGA:  NTT Mart Ngada Diluncurkan, Melki Sebut Solusi Atasi Empat Masalah UMKM

Salah satunya, kata Melki Laka Lena, berkaitan dengan kesiapan lokasi pembangunan Huntap serta kebutuhan pendukung lainnya agar proses pembangunan dapat segera dimulai.

“Terkait urusan Hunian Tetap para penyintas erupsi Lewotobi di Flores Timur, kami akan segera merapikan aspek teknis di daerah yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami,” tegas Melki.

Melki mengatakan dukungan pemerintah pusat untuk pembangunan Huntap menjadi bagian penting dalam proses pemulihan masyarakat terdampak erupsi Lewotobi Laki-laki.

BACA JUGA:  Meutya Hafid Sebut Tidak Ada Pilihan Lebih Baik untuk NTT Selain Melki-Johni

Selain Huntap, rapat tersebut juga membahas peningkatan alokasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah untuk NTT.

Pemprov NTT, kata Melki, akan memperkuat koordinasi lintas sektor dan lintas pemerintahan agar berbagai program perumahan tersebut tidak hanya berhenti pada alokasi anggaran.

“Program-program ini harus benar-benar diwujudkan dan dirasakan masyarakat,” pungkas Melki.***

error: Content is protected !!