ROTE, HN – Tiga menteri Kabinet Merah Putih bersama Wakil Ketua Komisi IV DPR RI meninjau pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Desa Matasio, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, Kamis 30 Juli 2026.
Peninjauan ini menjadi sinyal percepatan proyek strategis nasional (PSN) untuk mewujudkan swasembada garam sekaligus menjadikan Rote sebagai pusat industri garam Indonesia.
Rombongan yang hadir terdiri dari Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, serta Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Ahmad Yohan.
Kehadiran para pejabat negara merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk mempercepat pembangunan kawasan industri garam yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut pembangunan K-SIGN merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap garam impor.
“Kalau garam kita produksi sendiri, yang menikmati hasilnya adalah rakyat Indonesia. Tapi kalau kita terus impor, yang menikmati hasilnya negara lain,” kata Zulkifli Hasan.
Menurutnya, peningkatan produksi garam nasional sangat penting untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah penghasil garam.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Ahmad Yohan menyoroti kesiapan infrastruktur pendukung, penyerapan tenaga kerja lokal, hingga keterlibatan masyarakat dalam rantai industri garam nasional.
Sebagai putra daerah, Ahmad Yohan meminta agar pembangunan K-SIGN tidak boleh hanya menghadirkan investasi besar, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Rote Ndao.
“Sebagai putra NTT, saya ingin memastikan bahwa pembangunan kawasan industri garam ini benar-benar membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Jangan sampai investasi besar masuk, tetapi manfaatnya tidak dirasakan oleh rakyat Rote. Infrastruktur harus siap, tenaga kerja lokal harus diprioritaskan, dan masyarakat harus menjadi bagian utama dari rantai industri garam nasional,” tegas Ahmad Yohan.
Ia menambahkan, posisi geografis Rote sebagai wilayah paling selatan Indonesia harus menjadi keunggulan strategis dalam pembangunan nasional.
“Rote bukan lagi daerah terluar yang tertinggal, tetapi harus menjadi beranda depan Indonesia dalam industri garam nasional. Ini adalah kesempatan emas yang harus dijaga bersama agar mampu mengangkat perekonomian masyarakat NTT secara berkelanjutan,” ujarnya.
Pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional merupakan implementasi Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional.
Pemerintah menargetkan kawasan itu menjadi pusat produksi garam nasional yang modern dan terintegrasi, sekaligus menekan ketergantungan Indonesia terhadap impor garam industri.
Melalui proyek ini, Rote Ndao diproyeksikan menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan timur Indonesia.
Gubernur Nusa Tenggara Timur, Melkiades Laka Lena mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto dan jajaran pemerintah pusat atas dukungan terhadap pembangunan K-SIGN di Rote Ndao.
“Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, Bapak Menko Pangan Zulkifli Hasan, Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Bapak Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto, serta Bapak Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Ahmad Yohan atas dukungan dan komitmennya membangun NTT melalui kawasan industri garam nasional ini,” ujar Melki.
Melki menegaskan, Pemerintah Provinsi NTT siap mendukung percepatan pembangunan K-SIGN melalui penyediaan infrastruktur pendukung, penguatan sumber daya manusia, hingga kolaborasi lintas sektor.
“Kami percaya pembangunan K-SIGN akan menjadi tonggak kebangkitan ekonomi NTT. Rote Ndao akan menjadi beranda depan industri garam nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat posisi NTT sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia,” pungkasnya.
Turut hadir dalam peninjauan tersebut Bupati Rote Ndao Paulus Henuk, Kepala Dinas PUPR Provinsi NTT Benyamin Nahak, Asisten I Sekda Provinsi NTT Alex Lumba, jajaran Forkopimda, serta pimpinan perangkat daerah Kabupaten Rote Ndao.***