KUPANG, HN – Gubernur Nusa Tenggara Timur, Melki Laka Lena menyebut pembentukan Free Trade Zone (FTZ) atau Kawasan Perdagangan Bebas di wilayah perbatasan NTT dengan Republik Demokratik Timor-Leste (RDTL) menjadi salah satu agenda untuk mendorong pertumbuhan ekonomi baru di kawasan perbatasan.
Melki mengatakan itu saat menjadi narasumber dalam Undana Talk bertema “Lintas Batas ke Sabuk Ekonomi: Mampukah FTZ Mengangkat Kesejahteraan Rakyat NTT?” yang digelar Universitas Nusa Cendana bekerja sama dengan Pos Kupang di Studio Podcast Pos Kupang, Rabu 29 Juli 2026.
Menurut Melki, letak geografis Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang berbatasan langsung dengan negara Timor Leste (Tiles) merupakan peluang besar yang harus dimanfaatkan untuk menciptakan aktivitas ekonomi lintas negara.
“Lintas batas NTT dan Timor Leste yang menjanjikan secara ekonomi ini harus kita optimalkan secara baik dan kita eksekusi dengan baik untuk menjadi kawasan yang benar-benar bisa mendatangkan manfaat secara ekonomi bagi Timor Leste dan NTT,” ujar Melki.
Melki mengatakan pemerintah menargetkan seluruh persiapan teknis FTZ bisa dirampungkan tahun ini atau paling lambat tahun depan, sembari menunggu regulasi dari pemerintah pusat.
Saat ini, kata dia, Pemprov NTT tengah menyusun pra-studi kelayakan, mengumpulkan data dasar, menetapkan batas kawasan, menyusun model ekonomi, mengidentifikasi kebutuhan infrastruktur, hingga membangun koordinasi dengan pemerintah kabupaten perbatasan, perguruan tinggi, pelaku usaha, dan pemerintah pusat.
“Kami tidak ingin tergesa-gesa tanpa dasar yang kuat, tetapi kami juga tidak boleh berhenti pada wacana,” tegasnya.
Melki menyebut komunikasi dengan Pemerintah Timor Leste sejauh ini berjalan positif. Menurutnya, kedua pihak berkomitmen agar kawasan perdagangan bebas tersebut mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat di kedua negara.
Selain membangun infrastruktur dan regulasi, Pemprov NTT juga mulai menyiapkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam kawasan FTZ.
Edukasi terus dilakukan agar masyarakat mampu menyesuaikan diri dengan perubahan skala ekonomi serta standar perdagangan internasional yang akan diterapkan.
“Masyarakat juga sekarang kami dorong terus untuk diberi edukasi karena nanti masyarakat juga itu sebagai subjek sekaligus bagian yang akan menikmati dan menggerakan FTZ ini,” ujar Melki.
Dia menilai FTZ tidak hanya menjadi jalur keluar masuk barang, tetapi juga harus menjadi pusat industri pengolahan yang memberikan nilai tambah terhadap komoditas unggulan NTT seperti sapi, kopi, jambu mete, rumput laut, tenun, hingga hasil pertanian lainnya.
Dengan demikian, komoditas lokal tidak lagi dijual sebagai bahan mentah, tetapi diolah di dalam daerah sehingga mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
Melki menegaskan, NTT memiliki modal besar untuk membangun kawasan perdagangan bebas karena didukung Pos Lintas Batas Negara (PLBN), komoditas unggulan, serta posisi strategis sebagai pintu perdagangan Indonesia menuju kawasan Pasifik.
Namun, ia mengingatkan peluang tersebut hanya akan memberikan dampak jika masyarakat mampu menjadi pelaku utama dalam aktivitas ekonomi yang tumbuh di kawasan FTZ.
Karena itu, ia mengajak pelaku usaha, koperasi, dan UMKM mulai mempersiapkan diri sejak sekarang. “FTZ ini adalah berkat tersembunyi di tengah situasi dan kesulitan yang tengah kita alami. Pastikan bahwa tuan rumah di kawasan ini adalah pengusaha dan pelaku UMKM NTT sendiri,” pungkasnya.***