KUPANG, HN – Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Nusa Tenggara Timur (NTT) siap mengawal program swasembada pangan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk dapat dirasakan petani di NTT.
Demikian disampaikan Fernando Jose Osorio Soares setelah terpilih sebagai Ketua DPD HKTI NTT periode 2026-2031. DPC HKTI se-NTT periode 2026-2031 juga turut dilantik di Hotel Harper Kupang, Selasa 15 September 2026.
Wakil Ketua DPRD NTT fraksi Partai Gerindra ini menyebut HKTI merupakan organisasi yang sangat penting, karena sebagian besar masyarakat berprofesi sebagai petani.
“Hampir 50 persen masyarakat NTT itu petani. Kami merasa bahwa kita harus hadir di tengah-tengah petani kita, hadir di tengah-tengah sawah mereka,” ujar Fernando.
Menurutnya, HKTI tidak ingin hanya menjadi organisasi yang berbicara tentang pertanian. HKTI harus hadir membantu petani agar bisa meningkatkan kesejahteraan dan naik kelas.
Fernando menilai pemerintahan Presiden Prabowo sangat fokus memperhatikan sektor pertanian. Program swasembada pangan yang tengah dijalankan pemerintah, kata dia, harus bisa membuka peluang bagi petani di NTT untuk meningkatkan produksi sekaligus kesejahteraan.
“Hari ini program swasembada pangan yang dikerjakan pemerintahan Presiden Prabowo sangat besar dan sangat luas. Kami merasa petani NTT juga harus bersama-sama merasakan program dari Bapak Presiden,” jelasnya.
Fernando juga menyinggung program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih. Menurutnya, kedua program itu bisa membuka pasar bagi hasil pertanian masyarakat.
Dia berharap Koperasi Desa Merah Putih nantinya dapat menjadi salah satu pusat pangan yang terhubung dengan kebutuhan program MBG. Dengan begitu, petani tidak harus kesulitan mencari pasar untuk menjual hasil pertaniannya.
“Petani kita tidak perlu susah-susah mencari jaringan penjualan. Negara langsung hadir di tengah-tengah mereka untuk mengambil hasil pertanian,” jelasnya.
Fernando mengatakan persoalan pupuk masih menjadi salah satu pekerjaan rumah yang harus dikawal HKTI. Menurut dia, pemerintah pusat sudah melakukan deregulasi terhadap sejumlah aturan untuk mempermudah petani mendapatkan pupuk. Namun, pelaksanaannya di lapangan tetap perlu dikawal agar petani benar-benar mendapatkan akses.
“Tentu masalah belum selesai sepenuhnya. Itulah salah satu tugas yang kami emban, di mana kami harus hadir di tengah-tengah masyarakat membantu supaya pupuk, bibit, alat pertanian sehingga masyarakat bisa mengakses,” jelasnya.
HKTI NTT, kata Fernando, akan membangun komunikasi dengan pemerintah kabupaten, pemerintah kota, pemerintah provinsi hingga pemerintah pusat.
Langkah itu dilakukan agar persoalan yang dihadapi petani, termasuk akses pupuk, bibit dan alat pertanian, bisa segera dicarikan solusi.
Usai pelantikan, Fernando mengatakan jajaran HKTI NTT akan melakukan roadshow ke 22 kabupaten/kota.
Roadshow tersebut bertujuan untuk melihat langsung kondisi petani sekaligus menyerap berbagai persoalan yang mereka hadapi.
“Kita akan keliling, kita akan roadshow ke 22 kabupaten, kota,” terangnya.
HKTI NTT juga memberikan perhatian kepada petani di wilayah Flores yang terdampak bencana gempa. Fernando mengatakan kerusakan akibat bencana tidak hanya menyebabkan warga kehilangan rumah, tetapi juga berdampak pada sumber penghidupan petani.
Sejumlah infrastruktur pertanian, termasuk irigasi, turut mengalami kerusakan sehingga sebagian petani belum dapat kembali menggarap sawah.
“Mereka bukan saja kehilangan rumah, tetapi saudara-saudara kita sebagai petani ada juga irigasi yang rusak. Mereka tidak bisa kembali ke sawah. Hari ini mereka kehilangan sumber mata pencaharian,” ungkapnya.
HKTI NTT berencana turun langsung ke wilayah terdampak untuk membantu mengadvokasi kebutuhan petani serta menyuarakannya kepada pemerintah.
“Kami juga akan hadir ke situ membantu mengadvokasi dan ikut menyuarakan kepada pemerintah sehingga bantuan-bantuan kepada masyarakat petani kita bisa segera mereka dapatkan,” jelasnya.
Selain persoalan produksi dan pemasaran, HKTI NTT juga siap membantu masyarakat yang menghadapi persoalan lahan yang masuk dalam kawasan hutan.
Fernando mengatakan HKTI akan mempelajari persoalan tersebut dan melihat kondisi di lapangan sebelum mengambil langkah advokasi.
“Kita akan ikut pelajari, kita akan melihat dan tentu kita akan membantu masyarakat kita. Bila perlu kita hadir mengadvokasi supaya hak-hak yang harus didapatkan masyarakat, hak-hak yang menjadi milik rakyat harus kembali kepada tangan rakyat,” tegasnya.
Fernando menambahkan, HKTI NTT ingin memastikan organisasi benar-benar hadir di tengah petani. Ia menyebut sejumlah kebun percontohan telah disiapkan dan akan dikunjungi dalam waktu dekat.
“Organisasi HKTI adalah organisasi yang besar. Kita bukan hanya organisasi yang bicara-bicara, tapi kita sudah hadir di tengah-tengah masyarakat,” pungkasnya.***