KUPANG, HN – Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia (DPP KAI) meminta seluruh anggota menjaga soliditas organisasi usai pemilihan Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) KAI Nusa Tenggara Timur (NTT) periode 2026-2031.
Pesan itu disampaikan Ketua Umum (Ketum) DPP KAI, Siti Jamaliah Lubis, saat membuka Musyawarah Daerah (Musda) IV KAI NTT di Hotel Harper Kupang, Sabtu, 2 Mei 2026.
Menurut Siti, dua pasangan calon yang maju dalam kontestasi kali ini memiliki kapasitas yang sama-sama kuat.
Dua pasangan itu yakni Ferdinandus Maktaen-Biyante dan Erryc Save Mamoh-Arnold J.F. Sjah. Pemilihan dilakukan oleh 12 perwakilan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) serta satu suara dari DPP KAI, sehingga total ada 13 suara.
Siti meminta para pemilik suara menentukan pilihan secara objektif. Ia juga mengingatkan agar dinamika kompetisi tidak berujung pada perpecahan di tubuh organisasi.
“Siapapun yang terpilih harus merangkul semua pihak, termasuk pasangan yang tidak terpilih,” ujar Siti Jamaliah Lubis.
Dia menilai, DPD KAI di NTT selama ini relatif solid. Karena itu, ia meminta agar setiap perbedaan pendapat diselesaikan secara internal, bukan dengan meninggalkan organisasi.
“Bukan ada masalah malah pindah ke organisasi lain. Itu namanya pengecut. Saya tidak mau jadi ketua hanya mau cari nama. Kalau begitu lebih baik tidak usah jadi ketua,” pungkasnya.
Selain menjaga kekompakan, DPP KAI juga mendorong kepengurusan baru memperluas jumlah anggota. Target yang dipatok adalah 500 anggota dalam satu tahun ke depan.
“Saya harap juga siapapun yang terpilih, tahun depan anggota KAI NTT harus sudah bertambah jadi 500 orang,” terangnya.
Peningkatan jumlah anggota, kata dia, harus diiringi dengan kontribusi organisasi dalam memperjuangkan keadilan dan membangun kerja sama dengan pemerintah daerah.
“Harus terus berbuat baik untuk masyarakat demi mencari keadilan. Bisa bekerja sama dengan pemerintah setempat,” pungkasnya.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP KAI, Apolos Djara Bonga, menyebut Musda tidak saja forum pemilihan ketua dan sekretaris, tetapi juga ruang wadah untuk silaturahmi.
“Musda ini ajang silaturahmi. Perbedaan itu wajar, tetapi organisasi harus tetap kita besarkan bersama,” jelas Apolos.***