KUPANG, HN – Ribuan ASN PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terancam dirumahkan. Gubernur NTT, Melki Laka Lena, menyebut jumlah ASN yang berpotensi terdampak lebih dari 9.000 orang.
“Kami ini sekarang kurang lebih ada list 9.000 orang ASN, yang kalau ada aturan hubungan keuangan pusat dan daerah itu berjalan, tahun depan kami harus 30 persen belanja pegawai. Itu kurang lebih 9.000 lebih orang bakal kami rumahkan,” ujar Melki, Senin 23 Februari 2026.
Dia mengaku persoalan tersebut sudah disampaikan secara terbuka kepada ASN dalam apel pagi.
“Di apel pagi juga sudah saya sampaikan. Ini harus jadi catatan semua orang. 9.000 lebih orang ini mau kita apakan,” ungkapnya.
Sebagai langkah antisipasi, Pemerintah Provinsi NTT berupaya membuka sebanyak mungkin lapangan kerja baru, terutama di sektor-sektor produktif yang dinilai memiliki potensi besar namun belum dimanfaatkan secara maksimal.
“Hari ini kita mesti buka sebanyak mungkin lapangan kerja di NTT yang lahannya banyak masih tidur semua ini. Peningkatan produksi di berbagai sektor saja itu satu pekerjaan besar,” jelas Melki.
Melki menyebut sejumlah sektor yang akan jadi fokus adalah pertanian, peternakan, perkebunan, kelautan dan perikanan, serta sektor pariwisata.
Menurut dia, sektor-sektor itu menjadi alternatif lapangan kerja, termasuk bagi ASN yang nanti terdampak kebijakan efisiensi belanja pegawai.
“Jadi termasuk anak muda dan Aparatur Sipil Negara (ASN) 9.000 lebih orang ini yang nanti dirumahkan,” jelasnya.
Selain itu, Pemprov NTT juga mendorong pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai sumber pembiayaan bagi masyarakat dan ASN yang ingin berwirausaha.
Melki mengatakan, KUR yang tersedia nilainya triliunan rupiah dan dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan usaha produktif.
‘KUR sudah tersedia yang nilainya triliun rupiah. Jadi sekali lagi, di tengah banyak masalah, kita punya potensi yang bisa kita kembangkan,” terangnya.
Dia menambahkan, pemerintah saat ini sedang mengidentifikasi berbagai sektor yang berpotensi bisa dimaksimalkan.
“Tinggal kita identifikasi betul faktor-faktor kuncinya di mana, dan itu sedang kami kerjakan di pemerintah provinsi NTT,” jelasnya.
Melki juga membuka ruang kritik dari masyarakat. Ia menyebut kekuasaan adalah milik bersama dan harus diawasi secara terbuka.
“Kami juga buka diri untuk dikritik. Sebagai anak aktivis yang tumbuh di tengah pergerakan NTT, saya merasa penting bahwa kekuasaan ini milik bersama,” katanya.
Namun, ia mengingatkan agar kritik yang disampaikan bersifat konstruktif dan tidak mengandung hoaks atau kebencian.
“Sehingga itu dia menjadi buku terbuka yang semua orang bisa kritik apa saja silahkan, yang penting jangan hoaks dan kebencian, tetapi untuk kebaikan bersama,” pungkas Melki.***