KUPANG, HN – Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Emanuel Melkiades Laka Lena membeberkan strategi atau cara untuk menekan defisit anggaran daerah yang mencapai Rp51 triliun per tahun.
Menurut dia, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) harus segera beralih dari pola belanja yang konsumtif ke sektor produktif.
Melki menyebut dirinya sudah mengajak seluruh sektor perbankan untuk ikut mengubah wajah ekonomi NTT yang konsumtif untuk lebih produktif.
“Defisit Rp51 triliun per tahun ini harus kita geser pelan-pelan. Yang bisa kita produksi sendiri, harus diproduksi sendiri,” tegas Melki, Selasa 9 Desember 2025.
Menurut dia, jika defisit itu bisa ditekan dari angka Rp51 triliun menjadi Rp41 triliun, maka selisih Rp6 triliun bisa diputar kembali ke ekonomi lokal di Nusa Tenggara Timur.
“Uang itu bisa masuk ke kantong masyarakat, PAD desa, provinsi, maupun kabupaten/kota. Kalau defisit kita tekan, uang akan kembali ke kita,” jelasnya.
Dia mengatakan, defisit NTT yang mencapai Rp51 triliun per tahun bahkan lebih tinggi dari gabungan APBD provinsi dan kabupaten/kota di NTT yang berkisar Rp35 triliun per tahun.
“Kalau kita kreatif dan dari defisit itu kita bisa produksi sendiri untuk menguranginya, maka itu sudah sangat lumayan. Kita putar ekonomi rakyat, lalu cari cantolan untuk masuk jadi retribusi dan pajak baru,” ungkapnya.
Mantan anggota DPR RI itu memastikan pemerintah saat ini sedang fokus memperbaiki struktur ekonomi NTT dari pola konsumtif menjadi produktif.
“Kami sedang berpikir untuk bagaimana kita memperbaiki struktur ekonomi NTT dari yang konsumtif ini,” terangnya.
Target PAD 2,8 Triliun
Melki juga menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) NTT naik dari Rp1,4 triliun menjadi Rp2,8 triliun di tahun 2026 mendatang.
Untuk mengejar target itu, pemerintah daerah akan mengoptimalkan retribusi serta menggali objek pajak baru yang sesuai regulasi Kementerian Keuangan dan Kemendagri.
“Agar pembangunan tetap jalan, kita perlu retribusi atau pajak baru sesuai aturan. Optimalisasi yang sudah ada juga harus dimaksimalkan,” ujarnya.
Melki menilai jika PAD mencapai Rp2,8 triliun, maka postur APBD NTT akan berada dalam kondisi sangat sehat.
Optimalisasi itu, lanjut Melki, akan dituangkan melalui Ranperda untuk mempertegas regulasi pengelolaan pendapatan daerah.
Melki menjelaskan, postur APBD ideal adalah ketika 50 persen bersumber dari PAD dan 50 persen dari pemerintah pusat.
“Jika keseimbangan itu tercapai, maka pertumbuhan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur akan berjalan stabil,” tandasnya.***