KUPANG, HN – Gubernur Nusa Tenggara Timur, Melki Laka Lena membeberkan rencana pemerintah untuk mendirikan sekolah vokasi yang fokus pada Energi Baru Terbarukan atau EBT di sejumlah wilayah NTT.
Mantan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI ini menyebut sekolah vokasi itu akan dibangun di sejumlah daerah di Nusa Tenggara Timur yang memiliki potensi EBT.
“Rencana pemerintah mendirikan sekolah vokasi di daerah di NTT yang memiliki potensi EBT,” ujar Melki saat dialog proyek geothermal, Kamis 21 Agustus 2025.
Melki juga meminta para pengembang proyek geothermal untuk memperhatikan aspek teknis serta semua peralatan yang digunakan sehingga tidak menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat.
Dialog yang mengusung tema ‘Ada apa dengan Geothermal: Peluang dan Tantangan Energi Panas Bumi di Flores’ ini digagas Forum Dialog Geothermal NTT.
Melki menyebut di tengah pro kontra proyek Energi Baru Terbarukan (EBT), dialog semacam ini sangat penting untuk mencari titik temu.
Menurut Melki, potensi Energi Baru Terbarukan (EBT) di NTT variatif. Jika dikelola dengan baik, maka akan memberikan dampak atau manfaat besar bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur.
“Potensi Energi Baru Terbarukan yang dimiliki NTT saat ini adalah energi angin 10,188 MW, energi Hidro 369,50 MW, energi surya 60,13 GWp, bioenergy 746,80 MW, dan potensi energi panas Bumi 1.149 MW,” ujar Melki.
Panas bumi, kata dia, merupakan energi ramah lingkungan yang potensinya besar di NTT dan pemanfaatannya belum optimal.
“Sehingga perlu didorong dan ditingkatkan secara terencana dan terintegrasi guna mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil,” ungkapnya.
Namun demikian, Melki menyadari bahwa kehadiran proyek geothermal tidak saja mendapat dukungan dari masyarakat tetapi juga penolakan dari beberapa kalangan.
“Oleh karena itu, saya memandang perlu untuk kita terus menghadirkan ruang dialog seperti ini agar bisa mengedukasi masyrakat,” jelasnya.
Terkait dengan gelombang penolakan yang dilakukan oleh sejumlah kalangan, Melki menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi NTT secara cermat mendengar semua aspirasi tersebut.
“Semua aspirasi yang disampaikan itu harus kita dengar dengan baik dan perlu juga melakukan verifikasi secara baik di lapangan,” ungkapnya.
Pemprov NTT tidak menghendaki adanya perpecahan di kalangan masyarakat sebagai imbas dari kehadiran proyek energi panas bumi ini di Nusa Tenggara Timur.
“Saya sedih dari urusan geothermal ini di Flores, antara kelompok pro dan kontra ini jalan masing-masing. Yang paling penting adalah kohesi sosial, kebersamaan dan kekeluargaan itu yang perlu kita jaga,” ujar Melki.
Dia menyebut, pihaknya sangat menghormati penolakan dan aspirasi masyarakat terkait geothermal ini. “Kalau memang tidak bisa dikembangkan, kita tidak bisa paksakan. Intinya kita harus cari solusi terbaik tanpa harus berantem,” tandasnya.
Turut hadir sebagai narasumber, Bupati Manggarai, Herybertus G.L.Nabit, Executive Vice President Panas Bumi PLN, John Y.S. Rembot, JPIC SVD, P. Simon Tukan, SVD, Kapolres Manggarai, AKBP Hendri Syaputra, Akademisi, Maksimilianus Jemali, dan Ahli Geothermal, Basuki Arif Wijaya.***