KUPANG, HN – Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mendapat alokasi 15.376 unit rumah melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah tahun 2026. Jumlah itu melonjak dibandingkan alokasi tahun sebelumnya yang hanya 436 unit.
Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena memastikan pemerintah provinsi akan mengawal pelaksanaan program agar bantuan dari pemerintah pusat benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
Hal itu disampaikan Melki saat mengikuti Rapat Koordinasi Percepatan Program Bedah Rumah yang digelar Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Kamis 17 September 2026 malam.
Rapat dipimpin langsung Menteri PKP Muruar Sirait untuk mengevaluasi dan mempercepat pelaksanaan program perumahan di berbagai daerah, termasuk Nusa Tenggara Timur.
Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara II (Balai P3KP Nusa Tenggara II), Soemin Kase, menyebut ada peningkatan signifikan alokasi BSPS untuk NTT.
Pada 2025, kata dia, NTT hanya memperoleh alokasi 436 unit rumah. Tahun ini, jumlahnya meningkat menjadi 15.376 unit rumah yang mendapat dukungan peningkatan kualitas agar menjadi rumah layak huni.
Menteri PKP Muruar Sirait meminta Pemprov NTT bersama pemerintah kabupaten/kota memberikan perhatian serius terhadap pelaksanaan program tersebut.
Ia ingin kuota yang telah dialokasikan dapat dimanfaatkan secara maksimal sehingga manfaatnya segera dirasakan masyarakat.
“Mohon atensinya, Pak Gubernur, agar ini dikawal betul. Kami ingin sekali membantu rakyat NTT dan kami sangat semangat untuk itu,” ujar Muruar Sirait.
Melki menyambut positif perhatian pemerintah pusat melalui Kementrian PKP terhadap kebutuhan perumahan masyarakat NTT.
“Terima kasih banyak, Pak Menteri, untuk perhatian yang tidak henti-hentinya bagi kami di NTT,” ujar Melki Laka Lena.
Menurut Melki, tambahan alokasi BSPS tersebut menjadi penting bagi NTT karena kebutuhan rumah layak huni masih cukup besar.
Kebutuhan itu juga semakin terasa di tengah kondisi Pulau Flores yang sedang menghadapi dampak gempa bumi. Kerusakan rumah akibat bencana turut menambah kebutuhan masyarakat terhadap hunian yang layak dan aman.
Karena itu, Pemprov NTT akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan jajaran Kementerian PKP.
Pengawalan dilakukan untuk memastikan 15.376 kuota bedah rumah dapat direalisasikan secara tepat sasaran, terutama bagi masyarakat yang memang membutuhkan bantuan peningkatan kualitas rumah.
Dengan tambahan alokasi tersebut, Melki berharap semakin banyak rumah warga di NTT yang dapat ditingkatkan kualitasnya menjadi hunian yang lebih layak dan aman.***