KUPANG, HN – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Melki Laka Lena, meminta aparat penegak hukum (APH) segera menuntaskan dugaan pemerkosaan di Rumah Jabatan Bupati Kupang dan dugaan pelecehan seksual terhadap siswi magang yang melibatkan pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Pemprov) NTT.
Melki menegaskan, kedua kasus kekerasan seksual itu harus ditangani serius, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pemerintah Provinsi NTT, kata dia, akan mengawal proses penanganan agar korban mendapatkan keadilan.
Pernyataan itu disampaikan Melki menyusul informasi mengenai dua peristiwa yang menjadi perhatian publik dan telah mendapat atensi nasional.
Ia mengaku pertama kali menerima informasi resmi mengenai kedua kasus itu dari Wakil Gubernur NTT, Johni Asadoma, Kamis sore setelah menyelesaikan sejumlah kunjungan kerja di daerah.
“Kami mendiskusikan terkait dengan dua kejadian, yang pertama pemerkosaan yang terjadi di rumah jabatan Bupati Kupang dan juga peristiwa pelecehan yang terjadi di Pemprov NTT oleh salah satu pejabat eselon II kepada siswi magang,” ujar Melki, Senin 16 November 2026.
Terkait dugaan pemerkosaan di Rumah Jabatan Bupati Kupang, Melki memastikan Pemprov NTT akan mengawal proses hukum yang sedang berjalan di kepolisian.
Ia menyebut laporan polisi telah dibuat oleh korban dan keluarganya. Karena itu, ia meminta kepolisian mengusut perkara itu secara menyeluruh dengan memeriksa semua pihak yang berkaitan.
Menurut Melki, pemerintah tidak akan mendahului proses hukum yang kini sedang berlangsung. Namun, ia mendorong aparat kepolisian segera mengungkap fakta-fakta di balik peristiwa itu.
“Kami mendorong agar kepolisian bisa membuka fakta-fakta dengan mendengar semua pihak dari peristiwa ini dan bisa memproses mereka sesuai dengan aturan hukum yang berlaku,” jelasnya.
Melki juga mengatakan akan terus berkoordinasi dengan Kapolda NTT dan jajarannya agar kasus yang telah menjadi perhatian nasional itu dapat dituntaskan.
Ia turut menyinggung sikap Bupati Kupang, Yosef Lede, yang disebut telah menyerahkan penanganan perkara tersebut kepada proses hukum.
“Kita juga dorong betul-betul agar pihak kepolisian juga bisa menuntaskan kasus ini dengan baik,” katanya.
Sementara itu, untuk dugaan pelecehan seksual terhadap siswi magang yang diduga melibatkan pejabat eselon II di lingkungan Pemprov NTT, Melki mengatakan pemerintah telah membentuk tim untuk menelusuri informasi tersebut.
Tim mulai bekerja sejak Sabtu setelah dirinya menerima informasi dari Wakil Gubernur Johni Asadoma. Melki meminta tim segera menyelesaikan pemeriksaan internal agar pemerintah memiliki dasar untuk menentukan langkah dan tindakan terhadap pihak yang dilaporkan.
“Saya juga dapat laporan dari Kadis yang menangani perempuan dan anak, dan saat ini tim lagi bekerja untuk menangani kasus ini,” ungkapnya.
Ia memastikan hasil penanganan akan disampaikan kepada publik dan keluarga korban. Melki menegaskan tidak akan ada perlakuan khusus bagi pejabat di lingkungan Pemprov NTT apabila terbukti melakukan pelecehan seksual.
“Siapa pun pejabat pemerintah provinsi yang melakukan pelecehan seksual akan diproses dan diberikan sanksi yang maksimal apabila mereka itu terbukti bersalah,” tegas Melki.
Ia menambahkan, upaya menekan kasus kekerasan seksual di NTT juga menjadi komitmen Ketua TP PKK NTT, yang sejak awal terus mendorong pencegahan pelecehan seksual di daerah tersebut.
Pemprov NTT, lanjut Melki, berkomitmen mengambil langkah tegas terhadap setiap bentuk kekerasan seksual tanpa memandang jabatan maupun kedudukan pihak yang terlibat.***

