Ambros Bantah Isu Guru Tak Lulus Seleksi Ikut Pelatihan Calon Kepsek di NTT

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Ambros Kodo (Foto: PK)

KUPANG, HN – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Ambros Kodo, membantah isu adanya guru atau kepala sekolah yang tidak lulus seleksi administrasi maupun seleksi substansi, tetapi tetap dipanggil mengikuti Pelatihan Bakal Calon Kepala Sekolah (BCKS).

Ambros menegaskan, seluruh peserta yang mengikuti pelatihan sudah melalui tahapan seleksi sesuai mekanisme yang ditetapkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Dia menjelaskan, proses rekrutmen BCKS dilakukan melalui seleksi administrasi dan seleksi substansi. Kedua tahapan tersebut menggunakan sistem informasi yang dikelola pemerintah pusat.

“Tidak benar bahwa terdapat guru/kepala sekolah yang tidak lulus seleksi administrasi maupun yang tidak lulus seleksi substansi tetapi dipanggil untuk mengikuti Pelatihan BCKS, baik Tahap I maupun Tahap II,” ujar Ambros Senin 16 November 2026.

Menurut dia, nama-nama peserta yang dipanggil mengikuti pelatihan berasal dari sistem SIM KSPSTK yang dikelola Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan (KSPSTK).

Ia memastikan Disdikbud NTT tidak memiliki kewenangan untuk menambah maupun mengurangi nama peserta yang telah ditetapkan dalam sistem tersebut.

“Nama-nama peserta Pelatihan BCKS diambil dari sistem (SIM KSPSTK) yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Sistem aplikasi ini dikelola dan dikendalikan sepenuhnya oleh Direktorat KSPSTK,” jelasnya.

BACA JUGA:  IKKA Givans Resmi Dikukuhkan, Dukung Program Pemerintah “Ayo Bangun NTT”

Ambros memaparkan, pelaksanaan seleksi BCKS mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah serta surat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 1615/B3/GT.03.00/2025 tertanggal 25 September 2025.

Dalam ketentuan itu, para calon peserta harus memenuhi sejumlah persyaratan, antara lain pendidikan minimal S-1 atau D-IV, memiliki sertifikat pendidik, pangkat minimal III/C, serta berusia maksimal 56 tahun saat menjabat.

Peserta juga harus memiliki kinerja baik, tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat, serta tidak sedang berstatus tersangka maupun terdakwa.

Proses seleksi dimulai dengan tahapan administrasi. Guru ASN yang memenuhi persyaratan mengunggah dokumen melalui aplikasi Ruang GTK. Selanjutnya, Disdikbud melakukan verifikasi dan validasi dokumen.

Berdasarkan data Disdikbud NTT, sebanyak 1.103 orang diundang mengikuti seleksi BCKS melalui Aplikasi Ruang GTK pada 15 Desember 2025.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 511 orang mengunggah dokumen persyaratan, sedangkan 592 orang lainnya tidak mengunggah berkas.

Seluruh 511 peserta yang mengunggah dokumen dinyatakan lulus seleksi administrasi dan berhak mengikuti tahapan berikutnya.

Seleksi substansi kemudian dilaksanakan pada 29 Desember 2025. Dari 511 peserta yang dinyatakan lulus administrasi, sebanyak 480 orang mengikuti seleksi tersebut.

Hasil seleksi diumumkan Kemendikdasmen melalui Direktorat KSPSTK pada 26 Januari 2026. Sebanyak 304 orang dinyatakan lulus seleksi substansi, sementara 176 orang lainnya tidak lulus.

BACA JUGA:  Dikbud NTT Salurkan Bantuan Pendidikan Rp2,4 Miliar untuk 7 Daerah Terdampak Gempa

Peserta yang dinyatakan lulus seleksi substansi inilah yang selanjutnya diundang mengikuti Pelatihan BCKS.

Ambros juga menjelaskan pelaksanaan Pelatihan BCKS yang diselenggarakan Kemendikdasmen melalui Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK) Provinsi NTT.

Kegiatan itu menggunakan anggaran APBD Provinsi NTT Tahun 2026 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) Disdikbud NTT. Pelaksanaannya melibatkan kepanitiaan bersama antara Disdikbud NTT dan BGTK Provinsi NTT.

Pelatihan dibagi dalam dua tahap. Tahap pertama berlangsung pada 3-12 Oktober 2026 dan diikuti 157 orang dari 159 peserta yang diundang. Dua peserta lainnya tidak hadir karena sakit dan mengalami kedukaan.

Sementara tahap kedua berlangsung pada 31 Oktober hingga 9 November 2026 dengan jumlah peserta sebanyak 135 orang. Dengan demikian, total peserta yang mengikuti pelatihan dalam dua tahap tersebut mencapai 292 orang.

Ambros menyebut ada 12 orang yang tidak mengikuti Pelatihan BCKS, baik tahap pertama maupun tahap kedua, dengan berbagai alasan.

Rinciannya, satu orang meninggal dunia, satu orang sakit, satu orang telah berpindah ke Kemendikdasmen sebagai Kepala Sekolah Nasional Terintegrasi, satu orang merupakan kepala sekolah yang telah menjabat lebih dari dua periode, tiga orang berusia di atas 56 tahun, serta lima orang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

BACA JUGA:  Terpilih Aklamasi, Ambros Kodo Pimpin PTMSI Kota Kupang Periode 2024-2028

Selain isu peserta yang disebut tidak lulus seleksi tetapi tetap mengikuti pelatihan, Ambros turut menanggapi pemberitaan yang menyebut Pelatihan BCKS hanya menjadi kegiatan formalitas.

Ia membantah anggapan itu. Menurutnya, para peserta justru mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan disiplin dan beban penugasan yang cukup padat.

Bahkan, kata dia, sejumlah peserta menyampaikan langsung kekecewaan mereka terhadap pemberitaan yang menyebut pelatihan tersebut hanya formalitas.

Ambros mengatakan, peserta harus mengikuti jadwal kegiatan sejak pukul 04.00 WITA hingga pukul 21.00 WITA.

Selain itu, mereka juga dibebani berbagai penugasan, baik secara individu maupun kelompok, yang membutuhkan waktu dan tenaga.

“Peserta sendiri yang membantah pemberitaan tersebut. Mereka semua mengikuti setiap tahapan kegiatan dengan sangat ketat dan dengan disiplin yang tinggi, mulai dari bangun pagi pada jam 04.00 pagi sampai tidur malam pada jam 21.00,” jelas Ambros.

Ia menegaskan, seluruh proses seleksi hingga pelatihan telah berjalan berdasarkan mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Karena itu, ia berharap informasi mengenai rekrutmen dan pelatihan BCKS disampaikan secara utuh agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.***