KUPANG, HN – Gubernur Nusa Tenggara Timur Emanuel Melkiades Laka Lena meminta pengawasan terhadap dana dan bantuan untuk penanganan Gempa Flores harus diperketat. Ia memastikan tidak boleh ada celah bagi penyalahgunaan hingga korupsi anggaran bencana.
Penegasan itu disampaikan Melki di tengah besarnya dukungan pemerintah pusat untuk penanganan dan pemulihan wilayah terdampak gempa. Presiden Prabowo Subianto mengalokasikan Bantuan Presiden (Banpres) senilai total Rp200 miliar.
Dari jumlah tersebut, Pemerintah Provinsi NTT memperoleh Rp40 miliar. Sementara delapan kabupaten di daratan Flores masing-masing mendapatkan dukungan Rp20 miliar.
Melki meminta seluruh dana tersebut digunakan sesuai peruntukan dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang terdampak bencana.
“Semua dana dan bantuan yang masuk untuk penanganan Gempa Flores ini harus dipastikan tersalur secara adil dan merata untuk kepentingan penanganan bencana, baik pada masa tanggap darurat maupun nanti pascabencana untuk kepentingan rehabilitasi dan rekonstruksi,” ujar Melki.
Melki menilai besarnya dukungan anggaran untuk penanganan Gempa Flores harus dibarengi pengawasan yang ketat. Ia meminta pengawasan dilakukan secara berlapis dan berjenjang.
Menurutnya, dana bencana merupakan sumber daya yang secara khusus diperuntukkan bagi masyarakat yang sedang menghadapi situasi sulit akibat bencana.
“Tidak boleh ada celah sedikitpun untuk disalahgunakan atau dikorupsi. Pokoknya, pengawasan terhadap semua bantuan yang masuk harus dilakukan secara berlapis dan berjenjang,” tegasnya.
Ia meminta pemerintah daerah memastikan setiap bantuan yang diterima dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. Pengawasan, kata dia, tidak hanya diperlukan pada tahap pencairan anggaran, tetapi juga sampai proses pelaksanaan program dan penyaluran bantuan kepada masyarakat.
Dukungan anggaran itu merupakan bagian dari perhatian pemerintah pusat terhadap penanganan dan pemulihan pascagempa bumi di Pulau Flores.
Presiden Prabowo mengalokasikan total Rp200 miliar untuk mendukung penanganan bencana di wilayah terdampak.
Pemerintah Provinsi NTT mendapatkan Rp40 miliar. Sedangkan delapan kabupaten di daratan Flores memperoleh masing-masing Rp20 miliar.
Melki mengapresiasi atas dukungan presiden saat rapat penanganan Gempa Flores dan percepatan pemulihan yang berlangsung di Posko Penanganan Gempa Bumi Yonif TP 834/Wakanga Mere, Kabupaten Nagekeo, pada 26 Agustus 2026.
“Terima kasih, Bapak Presiden. Sesuai arahan Bapak Presiden, semua kabupaten di Pulau Flores ini mendapatkan Rp20 miliar dan provinsi mendapatkan Rp40 miliar. Ini sangat membantu kami untuk menggerakkan penanganan secara lebih maksimal agar bisa membantu para pengungsi,” kata Melki.
Melki menyebut dukungan itu juga mencakup seluruh kabupaten di daratan Flores, termasuk Kabupaten Flores Timur yang ketika itu tidak masuk wilayah terdampak langsung gempa.
Tambahan dukungan anggaran tersebut menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat penanganan kebutuhan masyarakat sekaligus mempersiapkan proses rehabilitasi dan rekonstruksi.
Melki meminta pemerintah kabupaten di delapan daerah penerima bantuan segera mengoptimalkan dukungan anggaran tersebut.
Namun, ia mengingatkan penggunaan anggaran harus tetap mengikuti petunjuk teknis dari kementerian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Anggaran tersebut harus diarahkan untuk kebutuhan masyarakat terdampak serta mendukung penanganan pada masa tanggap darurat hingga proses pemulihan pascabencana.
“Penggunaan anggaran harus sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan,” jelasnya.
Ia meminta para bupati bersama jajaran pemerintah di tingkat kecamatan, kelurahan, dan desa melakukan pemetaan menyeluruh terhadap seluruh titik terdampak.
Pemetaan diperlukan agar pemerintah memiliki gambaran yang akurat mengenai kondisi masyarakat dan kerusakan di setiap wilayah.
Dengan demikian, bantuan dapat diprioritaskan berdasarkan kebutuhan dan tidak berhenti hanya pada wilayah yang mudah dijangkau.
Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTT per 4 September 2026, sebanyak 130 orang tercatat meninggal dunia akibat Gempa Flores.
Sementara itu, jumlah warga yang masih mengungsi mencapai 96.385 orang. Gempa bermagnitudo 7,7 tersebut juga menyebabkan kerusakan dalam skala besar. Sebanyak 99.568 rumah dilaporkan mengalami kerusakan.
Selain rumah warga, kerusakan juga terjadi pada fasilitas publik. Tercatat 600 rumah ibadah, 2.633 fasilitas pendidikan, 673 kantor pemerintah, dan 663 fasilitas kesehatan turut terdampak.
Pemerintah masih melakukan penanganan terhadap masyarakat dan wilayah yang terdampak gempa. Status tanggap darurat saat ini masih berlangsung hingga 12 September 2026.
Aktivitas gempa di wilayah Flores juga masih terjadi. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) per 5 September 2026 pukul 05.00 WIB, tercatat sebanyak 12.438 kali gempa susulan.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 174 gempa susulan dirasakan masyarakat. Gempa susulan terbesar tercatat bermagnitudo 6,2. Sementara gempa susulan dengan magnitudo di atas 5 tercatat sebanyak 36 kali.
Kondisi tersebut membuat penanganan bencana tidak hanya berfokus pada distribusi bantuan kebutuhan dasar, tetapi juga mencakup pemulihan fasilitas publik dan persiapan rehabilitasi serta rekonstruksi.
Melki menegaskan percepatan penanganan Gempa Flores harus berjalan beriringan dengan pengawasan. Menurutnya, besarnya dukungan anggaran yang diberikan pemerintah pusat harus menjadi kekuatan untuk mempercepat pemulihan, bukan justru membuka ruang bagi penyalahgunaan.
Karena itu, seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana dan bantuan bencana diminta menjalankan tugas secara transparan dan bertanggung jawab.
Pemprov NTT memastikan setiap dukungan yang dipercayakan untuk penanganan Gempa Flores diarahkan bagi kepentingan masyarakat terdampak, mulai dari kebutuhan masa tanggap darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi.***