KUPANG, HN – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena mengapresiasi Dinas Kesehatan (Dinkes) NTT yang memadukan pelayanan kesehatan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat di tingkat desa.
Hal itu disampaikan Melki saat menghadiri Program Intervensi Perangkat Daerah yang digelar Dinkes NTT di Pantai Oesina, Desa Lifuleo, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Selasa 11 Agustus 2026.
Program itu mengusung tema “Bersama Mewujudkan Masyarakat yang Sehat, Mandiri dan Berkualitas Melalui Kolaborasi Lintas Sektor.”
Melki menilai program itu menunjukkan pembangunan kesehatan dapat berjalan beriringan dengan penguatan ekonomi masyarakat.
Menurutnya, masyarakat yang sehat harus didorong menjadi masyarakat yang produktif dan mandiri. Potensi yang tersedia di desa juga perlu diolah menjadi produk bernilai ekonomi.
“Saya memberikan apresiasi kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT dan seluruh jajaran bersama masyarakat Desa Lifuleo karena kegiatan ini tidak hanya berbicara tentang kesehatan, tetapi juga bagaimana masyarakat diberdayakan,” ujar Melki.
Dalam program tersebut, masyarakat Desa Lifuleo didampingi untuk mengembangkan produk olahan pangan berbasis potensi lokal. Di antaranya selai kacang dan kukis.
Melki menilai produk itu menjadi contoh bahwa bahan baku yang tersedia di sekitar masyarakat dapat diolah menjadi produk yang memiliki nilai jual.
“Hari ini kita melihat ibu-ibu di desa bisa menghasilkan produk sendiri berupa selai kacang dan kukis, dari olahan bahan baku yang ada di sekitar mereka menjadi produk yang memiliki nilai jual,” ujarnya.
Menurut Melki, pengembangan produk lokal harus diikuti dengan penguatan pasar. Ia mendorong masyarakat NTT untuk memproduksi dan membeli produk lokal agar perputaran ekonomi lebih banyak terjadi di dalam daerah.
“Kita ingin produk kita ini diproduksi oleh kita dan dibeli kembali oleh masyarakat lokal sehingga perputaran uang tetap ada di NTT dan menekan defisit neraca perdagangan kita,” jelasnya.
Melki mengingatkan jangan sampai pasar NTT dipenuhi produk dari luar daerah sementara masyarakat lokal memiliki bahan baku dan kemampuan untuk memproduksi barang.
“Jangan sampai pasar kita penuh dengan produk dari luar, sementara masyarakat kita sendiri punya bahan baku, punya tenaga, punya kemampuan, tetapi tidak memiliki pasar. Karena itu, kita harus mulai dari pasar kita sendiri,” ungkapnya.
Melki berharap kolaborasi lintas sektor dapat diperkuat. Program One Village One Product (OVOP), kata dia, tidak boleh berhenti pada peluncuran produk.
“Kalau kita ingin bangun NTT, kita harus mulai dari apa yang kita punya. Kita produksi sendiri, kita beli sendiri, kita gunakan sendiri, kemudian kita dorong agar produk kita bisa keluar NTT,” jelasnya.
Dia menyebut pengembangan produk lokal merupakan salah satu cara menggerakkan ekonomi kerakyatan sekaligus mengurangi defisit perdagangan NTT.
Kepala Dinkes NTT Ruth Laiskodat mengatakan intervensi di Desa Lifuleo merupakan bentuk kolaborasi lintas sektor untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kemandirian masyarakat.
“Ini merupakan bentuk kolaborasi lintas sektor untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kemandirian masyarakat, sekaligus mendukung pengembangan potensi desa melalui One Village One Product,” kata Ruth.
Dinkes NTT tidak hanya mendampingi masyarakat dalam proses produksi. Pendampingan juga mencakup legalitas usaha, izin edar, keamanan pangan, kemasan, pelabelan, iklan produk pangan hingga strategi pemasaran digital.
Dalam program ini, Dinkes NTT berkolaborasi dengan Dinas Perindustrian, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM), Poltekkes Kemenkes Kupang, kelompok masyarakat serta pelaku UMKM Desa Lifuleo.
Dari pendampingan tersebut, masyarakat telah menghasilkan produk kukis dan selai kacang. Produksi awal mencapai ratusan kemasan.
Dengan dukungan modal yang diberikan, kelompok usaha tersebut masih memiliki bahan dan anggaran untuk melanjutkan produksi.
Program intervensi tidak hanya menyasar sektor ekonomi. Pelayanan kesehatan tetap menjadi bagian utama kegiatan di Desa Lifuleo.
Masyarakat mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis serta edukasi mengenai imunisasi, pemeriksaan kehamilan atau antenatal care (ANC), dan pemenuhan gizi.
Kegiatan tersebut melibatkan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah desa, kelompok UMKM, kader, tokoh masyarakat dan berbagai unsur lainnya.
Ruth mengatakan pendekatan tersebut diharapkan membuat masyarakat tidak hanya lebih sehat, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi ekonomi desa.
Pemerintah Provinsi NTT menegaskan intervensi perangkat daerah di desa tidak boleh berhenti setelah kegiatan selesai.
Pendampingan lanjutan diperlukan agar masyarakat dapat mengelola, mengembangkan dan mempertahankan manfaat program secara mandiri.
Pemprov NTT juga mendorong kementerian dan lembaga terkait mengidentifikasi program nasional yang dapat diselaraskan dengan desa-desa dampingan di NTT.
Program tersebut dapat diarahkan untuk memperkuat sektor pertanian, peternakan, perikanan, UMKM, pariwisata, kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat.***