ENDE, HN – UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Daratan Flores diminta mengejar target penerimaan pajak minimal 75% pascagempa bumi yang mengguncang sejumlah wilayah di Flores. Untuk memudahkan wajib pajak, sejumlah Samsat mengembangkan layanan pembayaran lewat WhatsApp dan QRIS.
Hal itu terungkap dalam rapat yang dipimpin Gubernur Melki Laka Lena bersama para Kepala UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT/Kantor Samsat se-Daratan Flores di UPTD Pendapatan Daerah Provinsi NTT Wilayah Kabupaten Ende, Selasa 22 September 2026.
Rapat itu membahas kondisi penerimaan daerah dan strategi mengejar target pendapatan setelah gempa yang berdampak pada aktivitas masyarakat dan pelayanan pemerintahan di sejumlah wilayah Flores.
Melki meminta seluruh UPTD tidak menjadikan kondisi pascagempa sebagai alasan untuk berhenti mengejar penerimaan. Berdasarkan laporan dalam rapat, sebagian besar realisasi penerimaan masih berada di kisaran 20 persen dari target.
“Saya paham situasi pascagempa ini berat, tetapi kita tidak boleh menyerah dengan keadaan. Kalau targetnya cuma 50 persen, itu tidak usah usaha karena dari tahun ke tahun rata-rata segitu. Kita harus patok target 75 persen,” ujar Melki.
Menurutnya, target 75 persen harus menjadi acuan kerja seluruh UPTD agar energi dan sumber daya diarahkan untuk meningkatkan penerimaan daerah. “Daerah ini berkepentingan dan butuh anggaran untuk recovery serta pembangunan,” jelasnya.
Melki juga meminta seluruh UPTD menerapkan evaluasi kerja harian. Setiap petugas diminta mengikuti briefing sebelum turun ke lapangan dan evaluasi setelah pekerjaan selesai.
“Dikasih briefing setiap hari sebelum dia kerja, sore pulang evaluasi. Jadi tiap hari itu briefing pagi, evaluasi sore. Biar kita tahu titik lemahnya ada di mana untuk setiap UPTD kita masing-masing,” ungkapnya.
Ia meminta kepala UPTD mampu mengatur personel dan menyesuaikan strategi dengan kondisi wilayah masing-masing. “Kerja model begini butuh inovasi. Atur pasukan dengan baik agar distribusi berjalan dengan baik,” pungkasnya.
Kepala UPTD Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nagekeo Yosef Elvi Yegho melaporkan gempa menyebabkan kerusakan berat pada gedung Samsat Nagekeo. Meski begitu, pelayanan tetap dilakukan dengan memanfaatkan area darurat.
Dari target penerimaan Rp22,8 miliar, realisasi saat ini mencapai Rp4,5 miliar atau 19,77 persen. Samsat Keliling juga telah menjangkau enam dari tujuh kecamatan di Nagekeo.
Pelayanan di Kecamatan Keo Tengah sementara dihentikan karena kantor camat masih digunakan sebagai posko bencana.
Kondisi serupa terjadi di Manggarai Timur. Kerusakan infrastruktur dan kondisi psikologis masyarakat membuat petugas harus menyesuaikan pola penagihan di lapangan.
Kepala UPTD Samsat Manggarai Timur Stanis Jawan mengatakan pihaknya tetap melakukan sosialisasi secara terbatas dengan memanfaatkan agen pajak di desa-desa yang aman.
“Selain kerusakan fisik pada sarana pendukung, kami harus sangat berhati-hati dan melihat kondisi psikologis warga dalam melakukan penagihan door-to-door,” ujarnya.
Untuk memperluas pelayanan, UPTD Samsat di Flores juga mengembangkan layanan yang memungkinkan wajib pajak mengurus pembayaran tanpa harus datang langsung ke kantor Samsat.
Melalui layanan jemput antar tersebut, wajib pajak cukup mengirimkan foto STNK melalui WhatsApp. Petugas kemudian mengecek besaran pajak yang harus dibayar.
Pembayaran selanjutnya dapat dilakukan menggunakan QRIS. Setelah transaksi selesai, notice pajak diantarkan kembali kepada wajib pajak.
Inovasi itu dinilai penting di tengah kondisi pascagempa karena dapat mendekatkan pelayanan sekaligus mengurangi kebutuhan masyarakat untuk mendatangi kantor Samsat.
Optimalisasi penerimaan pajak juga diminta melibatkan pemerintah kabupaten, aparat penegak hukum, hingga pemerintah desa dan kelurahan.
Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT Yohanes Abrianto Kore mengatakan kolaborasi penting karena terdapat komponen opsen pajak yang menjadi hak pemerintah kabupaten.
“Dalam realisasi pajak terdapat opsen yang menjadi hak kabupaten, sehingga perlu kolaborasi dan sharing anggaran operasional penertiban,” ujarnya.
Wakil Bupati Ende Dominikus Minggu Mere menyebut Pemkab Ende siap membantu penguatan koordinasi hingga tingkat desa dan kelurahan.
“Kami memiliki 255 desa dan 23 kelurahan di Ende. Kami mengundang Kepala Samsat hadir dalam rakor rutin camat dan kepala desa untuk memaparkan peta kendaraan wajib pajak by name by address,” jelasnya.***