KUPANG, HN – Gubernur Melki Laka Lena menyebut NTT menjadi provinsi pertama di Indonesia yang merampungkan pembentukan 100 persen Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP).
“NTT adalah salah satu provinsi pertama yang menyelesaikan pembentukan KDMP/KKMP 100 persen,” ujar Melki Laka Lena di Kupang, Jumat 1 Agustus 2025.
Menurut dia, dari total 3.137 desa dan 305 kelurahan di NTT, semua sudah membentuk KDMP/KKMP melalui Musyawarah Desa dan Kelurahan Khusus, serta telah memiliki Akta Notaris dan SK Pengesahan Badan Hukum.
“Kopdes Merah Putih ini untuk kemnadiran ekonomi rakyat desa dan NTT berada di garis depan untuk menyukseskan age da nasional ini,” ungkapnya.
Dia menyebut, Pemprov NTT sejak awal mengambil langkah percepatan melalui sosialisasi masif, pendampingan intensif, fasilitasi akta notaris gratis, hingga pelatihan manajemen koperasi.
“Semua ini bentuk komitmen kami mendukung pelaksanaan KDMP/KKMP sebagai pilar ekonomi desa dan kelurahan,” ungkap Melki.
NTT, kata Melki, hingga kini telah terbentuk 2 Kopede Merah Putih percontohan atau mock up, yaitu KDMP Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang dan KDMP Fatuketi, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu.
Namun demikian, Gubernur Melki tidak menampik adanya tantangan dalam mengoperasionalkan KDMP/KKMP secara efektif di NTT.
“Ada sejumlah hal krusial yang membutuhkan perhatian bersama, seperti peningkatan kapasitas SDM koperasi, pembangunan dan penguatan infrastruktur koperasi, serta penguatan dukungan pendanaan,” tandasnya.
Menko Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan mengatakan, NTT menjadi prioritas utama kunjungannya usai peluncuran kelembagaan KDMP/KKMP oleh Presiden Prabowo pada 22 Juli 2025 lalu.
“Jadi memang NTT menjadi prioritas utama, kunjungan pertama setelah seluruh koperasi terbentuk, saya ke NTT,” ujar Zulhas.
Dia menyebut, kekuatan pemberdayaan ekonomi harus dimulai dari tingkat desa. Kehadiran Kopdes Merah Putih harus menggeliatkan pembangunan dan perekonomian di tingkat desa dan kelurahan di seluruh Indonesia.
“Kita ingin agar di desa itu ada kegiatan ekonomi, sehingga anak-anak muda bisa kreatif dan produktif,” ujar Ketua Umum DPP PAN itu.
Zulhas menegaskan, pembangunan ekonomi Indonesia harus tumbuh dari desa dan kelurahan dengan memberdayakan ekonomi masyarakat.
Dia mendorong agar kehadiran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di NTT dapat mendongkrak roda perekonomian masyarakat.
Selain itu, kata dia, Kopdes Merah Putih bukan sekadar lembaga simpan pinjam, tapi badan usaha produktif yang disiapkan untuk menjadi solusi dari rantai distribusi pangan, pupuk hingga kebutuhan pokok.
Menko Pangan Zulhas mengatakan Pemerintah senantiasa berupaya melahirkan kebijakan politik yang mengedepankan pemberdayaan masyarakat.
“Presiden Prabowo itu pintar, patriot, tahu solusi dan mengerti sejarah kemerdekaan. Oleh karena itu, kebijakan-kebijakan yang dilahirkan adalah untuk pemberdayaan. Politik untuk kemajuan,” ucapnya.
Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Bima Arya Sugiarto menyebut kegiatan perkoperasian sebagai mitra atau agen penyaluran pupuk, elpiji dan lainnya tidak lagi memerlukan izin khusus sejauh Kopdes tersebut sudah berbadan hukum dan memiliki nomor Administrasi Hukum Umum (AHU) dari Kemenkum.
Namun demikian, ia berharap manajemen Kopdes Merah Putih harus dijalankan secara baik sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan negara.***