KUPANG, HN – Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mendapat pembekalan komunikasi kebijakan dan jurnalistik. Pelatihan ini ditujukan agar ASN mampu menyampaikan program pemerintah kepada masyarakat secara jelas, akurat, dan mudah dipahami.
Workshop bertajuk Fasilitasi Teknis Kepemimpinan Provinsi dan Komunikasi Kebijakan untuk Program-Program Prioritas serta Layanan Dasar di Provinsi Nusa Tenggara Timur itu digelar Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT bersama SKALA dan Kompas Institute.
Kegiatan berlangsung selama tiga hari, 23-25 September 2026, di Aula Fernandez, Kantor Gubernur NTT. Sebanyak 40 ASN mengikuti kegiatan tersebut. Mereka terdiri dari 35 ASN Biro Administrasi Pimpinan dan lima ASN dari sejumlah perangkat daerah.
Kelima perangkat daerah itu yakni Dinas PUPR, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Peternakan, serta Dinas Kelautan dan Perikanan.
Workshop itu membahas penguatan kapasitas aparatur dalam komunikasi pemerintahan, keterampilan jurnalistik, pengelolaan informasi publik, hingga pemanfaatan media digital.
Sekretaris Daerah Provinsi NTT, Frans Sales Sodo, mengatakan ASN tidak cukup hanya mampu merumuskan dan menjalankan kebijakan. Aparatur juga harus mampu menjelaskan program pemerintah kepada masyarakat.
Menurut Frans, komunikasi yang baik diperlukan agar masyarakat memahami program prioritas dan layanan dasar yang dijalankan pemerintah daerah.
“Kita ingin agar program dan kegiatan pemerintah provinsi bisa dikomunikasikan secara efektif kepada masyarakat serta juga bisa mendapatkan feedback dari masyarakat secara efektif,” ujar Frans.
Ia mengatakan pengelolaan komunikasi kebijakan membutuhkan kemampuan teknis, terutama dalam mengolah data menjadi informasi yang dapat dipahami masyarakat.
“Keterampilan ini krusial untuk mencegah disinformasi sekaligus membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” jelasnya.
Frans menyebut Pemprov NTT saat ini menggandeng SKALA dalam pengembangan aplikasi dashboard monitoring tata kelola pemerintahan.
Aplikasi tersebut terhubung secara real time dengan perangkat daerah sehingga dapat digunakan untuk memantau kinerja pemerintahan.
“Melalui aplikasi ini, Gubernur dapat melaksanakan pemantauan secara real-time terhadap kinerja perangkat daerah, terutama terkait dengan kinerja manajemennya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, kemudian sampai kepada evaluasi dan monitoring,” papar Frans.
Sekretaris Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas, Riya Farwati, menekankan pentingnya pendekatan audience first dalam komunikasi pemerintah.
Menurutnya, informasi yang disampaikan pemerintah harus disesuaikan dengan karakter masyarakat yang menjadi sasaran.
“Pilihan media, gaya bahasa, dan sudut pandang narasi ataupun video/foto harus disesuaikan dengan karakteristik masyarakat sasaran. Penggunaan istilah birokrasi yang rumit perlu disederhanakan agar mudah dipahami publik,” kata Riya.
Riya mengingatkan ASN agar tetap menggunakan daya kritis di tengah perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
ASN, kata dia, harus memahami substansi kebijakan, menjaga etika komunikasi, serta memastikan data yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan.
“Harus menggunakan daya kritis serta rasa kemanusiaan di tengah perkembangan serta pemanfaatan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI). ASN harus bisa tetap memahami substansi kebijakan secara mendalam, serta menjaga etika komunikasi dan kepastian data,” jelasnya.
Ia juga mendorong ASN terus mengasah keterampilan praktis seperti penulisan siaran pers, fotografi, videografi, desain grafis, hingga strategi distribusi konten melalui media sosial.
Director of Knowledge Management and Partnership SKALA, Vipul Khosla, mengatakan komunikasi pemerintah tidak seharusnya berhenti pada penyampaian informasi satu arah.
Menurutnya, pemerintah perlu membangun komunikasi dua arah dengan masyarakat agar informasi yang disampaikan sekaligus membuka ruang bagi umpan balik publik.
“Komunikasi yang efektif harus jujur, tepat waktu, transparan, dan berpusat pada audiens, memastikan masyarakat ditempatkan di pusat distribusi informasi publik,” kata Vipul.
Ia menegaskan workshop tersebut merupakan bentuk dukungan SKALA kepada Pemprov NTT untuk memperkuat kemampuan ASN dalam membangun dan mengelola narasi pembangunan.
Masyarakat, lanjutnya, perlu terus dilibatkan dalam proses pembangunan melalui komunikasi publik yang terbuka dan responsif.
Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT, Yohanes Abrianto Kore, mengatakan workshop digelar karena perkembangan teknologi informasi dan media sosial telah mengubah cara pemerintah berkomunikasi dengan masyarakat.
Birokrasi dituntut mampu membangun komunikasi yang aktif, transparan, dan terpercaya. “Ini juga maksudnya sejalan dengan arahan Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur, berkaitan dengan setiap perangkat daerah dalam setiap minggu diwajibkan untuk mempublikasi kegiatan rutin dan kegiatan yang berhubungan dengan program prioritas, baik itu dalam bentuk siaran pers maupun menampilkan foto dan video kegiatan,” ujar Abrianto.
Ia menjelaskan, keterlibatan ASN dari sejumlah perangkat daerah diharapkan dapat membangun pemahaman bersama mengenai komunikasi pemerintahan, pelayanan keprotokolan, dan pengelolaan informasi publik.
Pada hari pertama workshop, peserta mendapat materi jurnalistik dari dua wartawan Kompas, yakni Budi Suwarna dan Frans Pati Herin.
Peserta mempelajari hubungan pemerintah, jurnalis atau media, dan publik. Mereka juga mendapat panduan praktis dalam menulis berita dan siaran pers.
Budi Suwarna menekankan pentingnya penggunaan data dalam setiap informasi yang disampaikan pemerintah.
“Siaran pers yang memuat pernyataan kebijakan akan menjadi lebih kuat apabila dilengkapi data terkini, angka yang dapat diverifikasi, serta informasi pendukung yang relevan,” ujar Budi.
Sementara Frans Pati Herin mendorong aparatur mengubah pola penulisan rilis pemerintahan yang selama ini cenderung formal dan birokratis.
Menurut Frans, rilis pemerintah perlu dikembangkan menjadi tulisan yang memiliki substansi, tajam, dan menarik bagi publik maupun media massa. Para peserta juga mengikuti simulasi penulisan siaran pers untuk mempraktikkan materi yang telah diberikan.
Workshop ini turut didukung SKALA atau Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar, program kemitraan Australia-Indonesia yang berfokus pada penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan akses masyarakat terhadap layanan dasar.
Dukungan tersebut mencakup penguatan komunikasi publik terkait kebijakan, program, dan capaian pembangunan di NTT.
Peserta juga diarahkan memahami konteks pembangunan, termasuk penguatan data dan analisis serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), untuk kemudian mengolahnya menjadi materi komunikasi publik.***