KUPANG, HN – Polemik Musyawarah Provinsi (Musprov) Taekwondo Indonesia (TI) Nusa Tenggara Timur (NTT) periode 2026-2030 kian panas. Ketua Umum Pengurus Provinsi TI NTT, Fransisco Bernando Bessi, menanggapi laporan polisi yang dilakukan sejumlah pengurus terhadap Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP) ke Polda NTT.
Fransisco menilai dinamika organisasi merupakan hal biasa, termasuk adanya perbedaan pilihan dalam kontestasi pemilihan ketua baru. Namun, ia menegaskan konflik internal seharusnya tidak dipertontonkan ke ruang publik.
“Dalam berorganisasi itu ada aturan mainnya. Saya masih menjabat resmi sebagai ketua, dan beda pilihan itu biasa. Tapi jangan pertontonkan ke publik lalu sebar berita ke mana-mana,” tegas Fransisco, Senin 20 April 2026.
Menurut Fransisco, pihak-pihak yang melaporkan TPP ke Polda NTT memang tercatat sebagai pengurus sah periode 2022-2026. Namun ia mempertanyakan sikap mereka yang dinilai justru menyerang organisasi dari dalam.
“Bagaimana saya mau rapat dengan orang yang setiap saat tikam saya dari belakang. Mudahnya, main dua kaki saja sepanjang itu tidak ketahuan,” jelasnya.
Dia menyebut laporan polisi yang diajukan beberapa pengurus sangat bagus, sehingga bisa membuka ruang pembuktian secara terang-benderang.
“Kalau dari PB TI katakan kami yang benar, maka selesai. Mereka tidak punya dasar hukum pijakan lagi,” ujarnya.
Pernyataan paling keras disampaikan Fransisco saat menanggapi laporan polisi tersebut. Ia menegaskan akan menempuh langkah hukum lanjutan terhadap para pelapor.
“Laporan mereka ini bagus. Saya akan kejar mereka sampai di manapun. Catat itu. Karena mereka tidak ada hak imunitas,” katanya.
Menurutnya, hak imunitas hanya berlaku bila seseorang bertindak untuk dan atas nama klien atau pihak lain, bukan atas nama pribadi sebagai pengurus organisasi.
Fransisco juga mengungkapkan tengah menyiapkan laporan baru agar seluruh persoalan di tubuh TI NTT terbuka jelas. “Kami juga akan bikin laporan baru biar ini semua jadi terang,” tegasnya.
Selain itu, Fransisco menuding langkah pelaporan ke polisi dilakukan karena pihak lawan sudah mengetahui kalah dukungan dalam Musprov.
Ia mengklaim telah mengantongi dukungan mayoritas dari cabang-cabang TI di kabupaten/kota.
“Sudah tahu kalah, lapor polisi. Mereka ini pengurus tapi empat tahun tidak pernah ikut rapat. Pas ada masalah baru muncul. Memalukan,” pungkasnya.***