KUPANG, HN – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan aparatur sipil negara (ASN) bekerja maksimal untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga Rp2,8 triliun di tahun 2026.
Jika target tersebut tidak tercapai, pemerintah provinsi mengancam akan memangkas hingga menghapus Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sebagai konsekuensi keterbatasan fiskal.
Menurut dia, hingga awal April, capaian PAD baru menyentuh 6,5 persen dari target, jauh di bawah proyeksi ideal 24 persen pada triwulan pertama.
“Kalau target tidak tercapai, TPP bisa hilang. Bukan karena tidak mau kasih, tapi karena kita tidak punya sumber anggaran,” ujar Melki saat memimpin apel pagi ASN lingkup Pemprov NTT, Selasa 7 April 2026.
Melki mengaitkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan keberlanjutan kebijakan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Dia mengatakan, pemerintah pusat melalui Wakil Presiden RI telah memberi sinyal tidak akan ada PPPK yang dirumahkan. Namun, daerah tetap harus menyesuaikan kemampuan fiskalnya.
“Kita bersyukur pemerintah pusat berkomitmen tidak merumahkan PPPK. Tapi syaratnya, daerah harus kuatkan PAD. Ini tanggung jawab kita bersama,” ujarnya.
Saat ini, jumlah ASN Pemprov NTT mencapai lebih dari 30 ribu orang, terdiri dari sekitar 17 ribu PPPK dan 13 ribu PNS yang harus tetap dibayarkan gaji dan hak-haknya.
Dia mengingatkan adanya tekanan eksternal, termasuk konflik geopolitik global dan ancaman El Nino yang diprediksi memperpanjang musim kemarau di NTT.
Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi menekan ekonomi masyarakat, meningkatkan risiko gagal panen, serta berdampak pada penerimaan daerah.
“NTT termasuk daerah yang paling terdampak El Nino. Kemarau akan lebih panjang, risiko gagal panen meningkat, dan mata pencaharian masyarakat bisa terganggu,” jelasnya.
Melki meminta seluruh OPD melakukan efisiensi belanja dan memastikan setiap program tepat sasaran serta berdampak langsung bagi masyarakat.
“Kita tidak bisa lagi berandai-andai. Semua belanja harus dikontrol dan dipastikan bermanfaat langsung bagi masyarakat,” katanya.
Melki turut menyoroti ada kebocoran PAD yang selama ini menguntungkan oknum tertentu. Untuk itu, pemerintah akan melibatkan aparat penegak hukum (APH) guna menertibkan praktik tersebut.
“Tidak boleh lagi ada kebocoran. Ini uang rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi,” tegasnya.
Dia mencontohkan potensi kebocoran dari aktivitas tambang galian C, seperti penambangan pasir yang tidak terpantau dan tidak memberikan kontribusi jelas bagi daerah.
Pemerintah, kata dia, akan mengambil langkah tegas termasuk pencabutan izin usaha bagi pelaku yang tidak patuh. “Kalau tidak berkontribusi ke daerah, izinnya kita cabut,” ujarnya.
Selain itu, ia juga menemukan adanya aset pemerintah bernilai miliaran rupiah yang tidak dimanfaatkan, bahkan tidak dilaporkan.
“Ada aset belasan miliar yang mangkrak. Ini kerugian besar bagi daerah. Semua aset harus diaktifkan untuk mendukung PAD,” tegasnya.
Untuk mempercepat peningkatan PAD, Pemprov NTT juga akan melakukan penataan sumber daya manusia, termasuk redistribusi ASN.
Pegawai yang dinilai berlebih di satu OPD akan dialihkan ke OPD yang memiliki potensi peningkatan pendapatan daerah.
“Kalau ada kelebihan ASN, kita geser untuk bantu sektor PAD. Semua harus berkontribusi,” katanya.
Di tengah tekanan fiskal, Melki memastikan pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan tetap menjadi prioritas, termasuk menjamin ketersediaan guru dan tenaga kesehatan.
Ia juga mengungkapkan langkah efisiensi yang telah dilakukan, yakni pemotongan anggaran internal hingga 10 persen di lingkup eksekutif dan legislatif.
Melki meminta seluruh ASN berperan aktif mengawasi potensi kebocoran serta mengoptimalkan setiap sumber pendapatan daerah.
“Waktu kita tinggal sembilan bulan. Saya minta semua fokus, jaga PAD, dan pastikan target ini tercapai demi keberlanjutan keuangan daerah dan kesejahteraan ASN,” pungkasnya.***