KUPANG, HN – Gubernur Nusa Tenggara Timur Emanuel Melkiades Laka Lena, meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) segera menuntaskan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah.
Menurut Melki, penyelesaian temuan BPK merupakan tanggung jawab bersama, termasuk jika berkaitan dengan pejabat yang sudah tidak lagi menjabat.
“Kita punya tanggung jawab bersama untuk selesaikan temuan yang ada. Walaupun pejabatnya sudah pindah, kalau masih bisa kita urus, kita bantu selesaikan bersama,” ujar Melki, Selasa 17 Maret 2026.
Melki menyebut penyelesaian temuan harus dilakukan secara bertahap dan konsisten agar tidak menjadi beban berulang dalam pengelolaan keuangan daerah.
Rotasi Eselon II
Gubernur Melki menyebut rotasi Pejabat Tinggi Pratama di lingkup Pemprov NTT tidak akan mengubah komposisi tim kerja strategis yang selama ini menangani program prioritas.
“Komposisi tim tetap sama, tidak ada perubahan. Dari awal kita sudah rumuskan bahwa tim ini tidak harus berkorelasi langsung dengan posisi jabatan di OPD,” jelasnya.
Ia menjelaskan lima tim strategis tetap menangani agenda prioritas seperti implementasi program pusat, penanganan kemiskinan terpadu, penguatan ekonomi kerakyatan, hingga komunikasi pemerintah.
Melki mengingatkan pejabat lama dan baru memastikan proses transisi berjalan baik, terutama terkait program yang sedang berjalan.
“Program yang sudah kita bahas bersama jangan sampai tidak dilanjutkan. Harus ada koordinasi agar pekerjaan tetap berjalan,” jelasnya.
Dia mencontohkan pemanfaatan dua kapal milik Pemda yang harus dioptimalkan untuk mendukung ekonomi kawasan perbatasan.
Melki Laka Lena menegaskan, menjaga stabilitas keuangan daerah sangat penting dilakukan ditengah ketidakpastian ekonomi.
“Saya selalu cek dulu posisi keuangan sebelum mengeksekusi program. Lebih baik bergerak agak lambat tapi aman daripada cepat tapi bermasalah,” ujarnya.
Prioritas utama saat ini memastikan belanja pegawai tetap aman hingga akhir tahun, dibanding memaksakan banyak program namun berisiko terhadap kemampuan keuangan daerah.
Melki juga meminta OPD mencermati dinamika ekonomi global dan kebijakan pemerintah pusat yang dapat berdampak pada daerah.
“Kita harus lihat situasi setelah Lebaran nanti, apakah keuangan negara masih longgar atau ada kebijakan baru yang perlu diantisipasi,” ujarnya.
Karena itu, ia meminta pelaksanaan program dilakukan secara bertahap sambil terus memantau perkembangan kebijakan pusat.
Melki Laka Lena meminta seluruh pejabat tetap menjaga soliditas birokrasi meski terjadi rotasi jabatan. Dia sadar dinamika itu bisa menimbulkan pro dan kontra, namun keputusan itu untuk memperkuat kinerja pemerintahan.
“Kita ini satu tim. Yang lama tetap bantu sampai semua pekerjaan yang belum selesai bisa dituntaskan bersama dengan pejabat yang baru,” pungkasnya.***