KUPANG, HN – Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena mendorong literasi digital dan sinergi antar lintas sektor untuk mencegah kejahatan siber di NTT.
Menurutnya, keamanan transaksi digital kunci membangun kepercayaan publik dan dunia usaha.
Gubernur Melki mengatakan itu saat menjadi Keynote Speaker Talk Show bertema “Penguatan Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Digital dalam Sistem Pembayaran” di Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) NTT, Kamis 14 Agustus 2025.
Melki mengatakan, digitalisasi sistem pembayaran memang memberi manfaat efisiensi, tetapi juga membuka peluang kejahatan siber seperti pencurian data pribadi hingga pencucian uang.
“Digitalisasi sistem pembayaran harus didukung keamanan dan tata kelola yang baik agar tercipta ekosistem pasar digital yang kuat dan terpercaya,” kata Melki.
Ia menilai, kolaborasi antara pemerintah, lembaga peradilan, aparat penegak hukum, dan perbankan diperlukan untuk melindungi masyarakat serta pelaku usaha, mulai dari UMKM hingga investor besar.
Melki memaparkan empat agenda membangun ekosistem keamanan siber di NTT, yaitu penguatan regulasi, penegakan hukum tegas tanpa kompromi, inovasi teknologi keamanan oleh sektor swasta, serta gerakan literasi digital masih dan berkelanjutan.
“Iklim usaha yang sehat bergantung pada kepastian dan keamanan. Investasi dan transaksi harus terlindungi dari ancaman siber,” jelasnya.
Kepala Perwakilan BI NTT, Agus Sistyo Widjajati, menyebut digitalisasi menjadi pendorong ekonomi daerah, namun keamanan transaksi digital harus menjadi perhatian utama.
Menurut dia, ada tiga langkah yang perlu dilakukan, yaitu edukasi masyarakat soal produk digital, pemahaman risiko transaksi digital dan peningkatan literasi keuangan.
Agus mencontohkan produk unggulan NTT seperti kain tenun yang mulai diminati pasar luas.
“Pengelolaan dan pemasaran produk harus memanfaatkan digitalisasi yang aman dan terpercaya,” tegasnya.***