KUPANG, HN – Fraksi Gerindra DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT) menilai pengelolaan dan penatausahaan aset daerah belum berjalan optimal.
Banyak aset milik pemerintah daerah yang hingga kini belum memiliki dokumen kepemilikan yang sah. Hal itu disebabkan karena keterbatasan Tim Apraisal.
Demikian pandangan umum fraksi terhadap nota pengantar laporan pertanggungjawaban anggaran dan belanja daerah NTT tahun anggaran 2024, yang dibacakan Juru Bicara Fraksi Gerindra, Soleman Mau, Kamis 5 Juni 2025.
“Banyak aset yang belum memiliki dokumen kepemilikan yang sah. Bahkan ditemukan aset yang status kepemilikan dan pengelolaannya tidak sesuai, seperti tanah milik Pemkab tapi bangunan di atasnya dibiayai dari APBD Provinsi,” ujar Soleman.
Fraksi Partai Gerindra juga menilai kebijakan Pemerintah Provinsi NTT dalam penanggulangan kemiskinan belum tepat sasaran. Hal ini tercermin dari penurunan angka kemiskinan yang dinilai masih sangat minim.
Berdasarkan data tahun 2024, angka kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) hanya menurun tipis dari 19,96 persen menjadi 19,48 persen.
“Koordinasi antar satuan kerja pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan penanggulangan kemiskinan belum optimal,” tegasnya.
Fraksi Gerindra juga menyoroti pertumbuhan ekonomi di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang pada tahun 2024 tercatat sebesar 3,73 persen.
Angka itu memang mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya (3,47 persen), namun masih berada di bawah laju pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,03 persen.
Meski begitu, Fraksi Gerindra mengapresiasi capaian positif terkait inflasi yang menurun dari 2,42 persen di tahun 2023 menjadi 1,19 persen di tahun 2024.
“Kami berharap pemerintah provinsi dapat terus menggenjot pertumbuhan ekonomi yang inklusif, agar dampaknya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” pungkasnya.***