KUPANG, HN – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI Ribka Haluk mengapresiasi pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang mencapai 5,01 persen secara tahunan atau year on year (yoy).
Menurut Ribka, capaian itu patut diapresiasi mengingat NTT memiliki tantangan geografis dan topografi. Namun, pertumbuhan ekonomi harus diikuti dengan upaya menekan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.
Hal itu disampaikan Ribka saat menjadi Pembina Apel Kesadaran ASN lingkup Pemerintah Provinsi NTT di halaman Gedung Sasando, Kantor Gubernur NTT, Senin 21 September 2026.
“Dalam kemajuan daerah ada dua hal yang penting, yaitu mesin pemerintah dan sektor swasta sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi,” ujar Ribka.
Ia menyebut pertumbuhan ekonomi NTT sebesar 5,01 persen menunjukkan perkembangan positif di tengah berbagai tantangan daerah.
“Kita patut berbangga bahwa dengan tantangan topografi NTT ada pembangunan yang luar biasa dengan pertumbuhan ekonomi yang sangat baik,” jelasnya.
Meski demikian, Ribka mengingatkan pemerintah daerah agar tidak hanya mengejar angka pertumbuhan. Dampak pertumbuhan ekonomi, kata dia, harus dirasakan langsung oleh masyarakat.
“ASN harus memastikan pertumbuhan ekonomi memberikan manfaat bagi masyarakat. Di samping itu masih terdapat kemiskinan dan kemiskinan ekstrem,” tegasnya.
Ribka mendorong Pemprov NTT membuka lebih banyak ruang investasi dengan memperkuat inovasi dan mempermudah pelayanan, termasuk perizinan.
Menurutnya, keterlibatan sektor swasta menjadi salah satu kunci untuk memperkuat perekonomian daerah, terutama di tengah keterbatasan kapasitas fiskal.
“Jika kapasitas fiskal rendah maka perlu menjemput bola, berinovasi, dan mempermudah perizinan daerah sehingga sektor swasta juga bisa masuk ke daerah,” katanya.
Ia meminta ASN NTT terus mengembangkan inovasi berdasarkan potensi lokal, khususnya sektor pertanian dan kelautan.
“Kita tidak boleh pasrah dengan kondisi yang ada. Inovasi perlu terus dilakukan. Kemudian potensi kelautan yang terus memberi kontribusi,” ujar Ribka.
Ribka juga menyampaikan kebijakan mengenai PPPK paruh waktu di daerah yang direncanakan beralih menjadi PPPK penuh waktu. Pembiayaan PPPK, kata dia, akan ditanggung oleh pemerintah pusat.
“Permasalahan besar adalah PPPK paruh waktu yang akan dibiayai penuh oleh pemerintah pusat. Ini adalah diskresi besar dari Presiden RI,” ungkapnya.
Ribka juga memberikan apresiasi kepada Pemprov NTT, Forkopimda, sektor swasta dan seluruh pihak yang telah menjalankan berbagai program pemerintah pusat di daerah. Ia turut mengapresiasi upaya pengendalian inflasi dan penanganan bencana gempa di Pulau Flores.
Usai apel, kegiatan dilanjutkan dengan penanaman pohon di kawasan taman Kantor Gubernur NTT. Aksi tersebut menjadi bagian dari gerakan penghijauan untuk mewujudkan Indonesia Asri. Ribka mengajak masyarakat NTT memulai gerakan penghijauan dari lingkungan rumah masing-masing.
“Penghijauan ini dilakukan untuk mewujudkan Indonesia Asri. Diharapkan segenap masyarakat NTT secara masif melakukan penanaman pohon, dimulai dari pekarangan rumah masing-masing,” ujarnya.
Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma menyambut baik kunjungan dan arahan Wamendagri. Ia meminta gerakan penghijauan tersebut dilanjutkan secara masif di seluruh wilayah NTT.
“Sebagai wilayah yang cukup gersang, kegiatan hari ini harus ditindaklanjuti oleh seluruh masyarakat dimulai dari rumah masing-masing. Mari kita hijaukan bumi NTT,” kata Johni.
Apel dan penanaman pohon tersebut turut dihadiri Sekda NTT Fransiskus Sales Sodo, para Staf Ahli Gubernur, Asisten Sekda, pimpinan perangkat daerah dan jajaran ASN Pemprov NTT.***