SIKKA, HN – Pemerintah mempercepat pembangunan Hunian Tetap (Huntap) bagi masyarakat terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Kawasan relokasi terpadu itu disiapkan di tiga lokasi dengan total luas lahan mencapai 52,98 hektare.
Tiga lokasi tersebut berada di Kecamatan Titehena, yakni Kuhe di Desa Konga serta Todo dan Walang di Desa Lewolaga. Pemerintah menargetkan proses pertanahan segera dituntaskan agar pembangunan fisik Huntap dapat dimulai.
Percepatan itu menjadi salah satu agenda dalam rapat koordinasi Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena bersama Pemerintah Kabupaten Flores Timur di Kantor Bank NTT Cabang Sikka, Maumere, Senin 7 September 2026 malam.
Rapat digelar mengawali rangkaian kegiatan Gubernur NTT berkantor di Pulau Flores selama sepekan. Wakil Bupati Flores Timur Ignatius Boli Uran bersama jajaran pemerintah daerah turut hadir.
Sejumlah pejabat Pemprov juga mengikuti rapat, antara lain Kepala Dinas PUPR Benyamin Nahak, Kepala Dinas Pertanian Joaz Bily Oemboe Wanda, Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Selfi H. Nange, Plt. Kepala Bapperida Theresia Maria Florensia serta sejumlah pejabat lainnya.
Pembangunan Huntap direncanakan untuk menangani masyarakat terdampak erupsi yang melanda sejumlah desa di Kecamatan Ile Bura dan Wulanggitang sejak akhir Desember 2024.
Dari 2.310 kepala keluarga terdampak, sebanyak 238 kepala keluarga memilih relokasi mandiri. Sementara masyarakat lainnya diarahkan memperoleh penanganan melalui pembangunan kawasan Huntap terpadu.
Lokasi pertama adalah Kuhe di Desa Konga dengan luas sekitar 5 hektare. Proses pengadaan tanah di lokasi ini menjadi yang paling maju.
Pemerintah Kabupaten Flores Timur telah menyelesaikan pembayaran ganti rugi. Tahapan berikutnya berupa sertifikasi tanah dan penyelesaian administrasi pertanahan. Di lokasi Kuhe, pemerintah menargetkan pembangunan 244 unit rumah pada tahun ini.
Lokasi kedua berada di Todo, Desa Lewolaga, dengan luas 25,98 hektare. Proses identifikasi, inventarisasi dan pengumuman telah dilakukan. Pemerintah kini masuk ke tahapan penilaian serta penghitungan biaya ganti kerugian.
Adapun lokasi ketiga berada di Walang, Desa Lewolaga, dengan luas 22 hektare. Lokasi tersebut masih berada dalam tahap persiapan administrasi pertanahan. Jika digabungkan, ketiga lokasi Huntap tersebut mencapai 52,98 hektare.
Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Melki Laka Lena meminta seluruh proses pertanahan dipercepat agar pembangunan rumah dan fasilitas pendukung tidak tertahan oleh persoalan administrasi.
“Ini kita harus kerja cepat. Dari sisi pertanahan harus segera diselesaikan, karena pembangunan rumah dan fasilitas pendukungnya tidak boleh terus tertahan oleh persoalan administrasi,” ujar Melki.
Menurut huntap bukan sekadar proyek pembangunan rumah. Kawasan relokasi harus menjadi tempat masyarakat membangun kembali kehidupan setelah kehilangan atau meninggalkan permukiman akibat erupsi.
Karena itu, pembangunan harus disertai akses jalan, air bersih, sanitasi, fasilitas pendidikan dan kesehatan, rumah ibadah serta sarana penunjang mata pencaharian.
“Kita tidak boleh hanya fokus membangun rumah. Setelah masyarakat pindah, mereka harus bisa hidup dengan baik,” ungkap Melki.
Kebutuhan infrastruktur seperti jalan, jembatan, irigasi, embung kecil dan sumber air bersih diminta segera didata. Data tersebut akan menjadi dasar koordinasi dengan pemerintah pusat.
Pemulihan juga tidak berhenti pada perumahan. Pemerintah menyiapkan pendekatan terpadu untuk sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan.
Wakil Bupati Flores Timur Ignatius Boli Uran mengatakan pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat terdampak tetap berjalan di kawasan hunian sementara.
Pemprov NTT juga telah memberikan perhatian terhadap pendidikan anak-anak penyintas erupsi. Salah satunya melalui pembebasan iuran pendidikan bagi siswa SMA dan SMK negeri yang terdampak erupsi.
Kebijakan itu berkaitan dengan Peraturan Gubernur NTT Nomor 53 Tahun 2025 tentang Pendanaan Pendidikan SMA, SMK dan SLB yang mengatur prinsip subsidi silang serta pembebasan biaya bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu dan kelompok dengan kondisi khusus, termasuk korban bencana.
Sejumlah fasilitas pendidikan di kawasan terdampak masih membutuhkan rehabilitasi. Pemerintah juga memperhatikan kondisi sekolah swasta yang menghadapi persoalan pembiayaan operasional dan tenaga pendidik.
Percepatan Huntap juga berkaitan dengan kesiapan menghadapi musim hujan. Pemerintah Flores Timur mengingatkan adanya potensi banjir dan lahar dingin yang dapat mengancam warga yang masih tinggal di hunian sementara.
Mitigasi perlu dilakukan sejak awal melalui penyediaan akses jalan, sumber air bersih dan infrastruktur perlindungan masyarakat.
Langkah tersebut menjadi penting karena proses relokasi tidak dapat menunggu seluruh pembangunan selesai sementara sebagian warga masih berada di kawasan hunian sementara.
Pembangunan Huntap juga diarahkan untuk mengembalikan sumber penghidupan masyarakat. Sebagian besar warga terdampak bergantung pada sektor pertanian.
Karena itu, pemerintah menyiapkan dukungan berupa bantuan pertanian, pengembangan mata pencaharian hingga kemungkinan bantuan sewa lahan bagi masyarakat yang membutuhkan.
Sektor kelautan dan perikanan juga akan dikembangkan, terutama bagi warga yang berada di kawasan dekat pesisir.
UMKM terdampak turut menjadi perhatian. Pemerintah membuka ruang dukungan, termasuk relaksasi kredit sesuai ketentuan yang berlaku.
Perempuan kepala keluarga dan kelompok rentan juga menjadi perhatian dalam proses pemulihan. Beban mereka dinilai lebih besar karena harus memenuhi kebutuhan keluarga sekaligus menjalankan tanggung jawab domestik.
Selain relokasi terpadu, pembangunan Huntap melalui skema relokasi mandiri juga terus berjalan. Pada tahap pertama, tercatat delapan unit rumah dibangun di sejumlah desa. Tiga unit telah selesai 100 persen, sedangkan lima unit lainnya masih berada dalam berbagai tahapan pembangunan.
Wakil Bupati Flores Timur Ignatius Boli Uran mengapresiasi dukungan Pemprov NTT dalam percepatan penanganan masyarakat terdampak.
Menurut dia, penanganan tidak boleh hanya berhenti pada pembangunan rumah, tetapi harus memastikan masyarakat dapat menjalani kehidupan secara layak setelah direlokasi.
“Pertemuan ini juga mengingatkan kami bahwa penanganan tidak boleh hanya berfokus pada Huntap, tetapi juga harus mempersiapkan fasilitas dan kehidupan masyarakat setelah mereka direlokasi,” ujar Ignatius.
Percepatan Huntap merupakan bagian dari proses yang lebih besar: memindahkan masyarakat dari ketidakpastian menuju kehidupan yang lebih aman dan berkelanjutan.
Pemerintah provinsi dan kabupaten diminta bekerja bersama menyelesaikan persoalan yang menjadi kewenangan masing-masing, terutama pertanahan, infrastruktur dasar dan pemulihan ekonomi.
“Kita harus pastikan masyarakat tidak terlalu lama hidup dalam ketidakpastian. Kita percepat Huntapnya, kita siapkan fasilitasnya, dan yang paling penting, kita bantu masyarakat untuk kembali membangun kehidupannya,” tegas Melki.
Ia menegaskan Huntap harus menjadi pintu masuk bagi pemulihan masyarakat terdampak erupsi Lewotobi secara menyeluruh.
Masyarakat tidak saja dipindahkan dari satu lokasi ke lokasi lain. Mereka harus memperoleh rumah yang aman sekaligus akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan sumber penghidupan.
“Kita ingin masyarakat yang terdampak bukan hanya pindah dari satu tempat ke tempat lain. Mereka harus benar-benar memiliki kesempatan untuk memulai kehidupan yang baru dan lebih baik,” pungkasnya.***