KUPANG, HN – Pengamat Politik Universitas Muhammadiyah Kupang, Ahmad Atang bicara mengenai peluang koalisi antara Golkar dan PDIP di Pemilihan Gubernur (Pilgub) NTT tahun 2024.
Menurut Atang, Golkar dan PDIP bisa berkoalisi di Pemilihan Gubernur, karena dinamika politik lokal tidak selalu mengikuti format koalisi di tingkat nasional.
“Semua kemungkinan itu pasti ada dan sangat terbuka. Karena format koalisi Pilpres tidak selalu berlaku di daerah. Kan tergantung kepentingan daerah juga,” ujar Ahmad Atang, Selasa 16 April 2024.
Meski demikian, Atang menyebut belum bisa memetakan apakah format Pilpres bisa menjadi format di Pemilihan Gubernur (Pilgub) nanti.
“Kita belum tahu persis, tetapi yang pasti bahwa tidak ada partai politik yang murni mengajukan pasangan calon kecuali harus koalisi,” ungkapnya.
Partai Golkar belum lama ini sudah merilis sejumlah nama yang bakal diusung maju di Pilkada serentak bulan November 2024 mendatang.
Ketua DPD I Golkar NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena merupakan kader tunggal yang bakal diusung Golkar maju di Pilgub nanti.
“Kalau di Golkar pasti dia (Melki). Tetapi untuk ke arena pertarungan Pilgub itu kan kita belum tahu konfigurasi pasangan seperti apa,” jelas Ahmad Atang.
Atang menjelaskan, Melki Laka Lena memang memiliki basis politik di Daerah Pemilihan (Dapil) NTT II. Tetapi secara basis kultural, Melki adalah orang Flores.
“Sehingga soal figur dan koalisi yang akan dibangun nanti harus memperhatikan itu,” jelasnya.
Meski demikian, Atang menyebut Golkar sudah memberikan garansi kepada Melki Laka Lena untuk maju di Pilgub NTT, sehingga tidak ada pilihan lain bagi Melki.
“Partai Golkar kan sudah memberikan garansi kepada Melki Laka Lena, maka tidak ada pilihan lain lagi bagi dia,” jelas Atang.
Sementara PDIP juga sudah mengumumkan 4 nama calon yang akan diusung partai berlambang banteng itu di Pilgub NTT.
Empat nama itu diantaranya Herman Hery, Hugo Parera, Emilia Julia Nomleni dan Ansy Lema.
Meski demikian, Atang menyebut Melki Laka Lena dan Ansy Lema merupakan dua figur muda yang masih diperlukan untuk mewakili kepentingan NTT di DPR RI.***