DPR RI Serahkan Rp1 Triliun untuk Pendidikan NTT, Melki Minta Data Dapodik Dibenahi

KUPANG, HN – Komisi X DPR RI menyerahkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Pendidikan Tahun Anggaran 2026 senilai Rp1,064 triliun untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur, saat kunjungan kerja atau kunker ke NTT, Rabu 22 April 2026.

Dana tersebut diterima langsung Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena. Penyerahan dilakukan anggota Komisi X DPR RI, Anita Gah.

Total anggaran pendidikan yang diberikan mencapai Rp1.064.792.206.000. Rinciannya, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp487.790.440.000 dan aneka tunjangan Rp577.001.766.000.

BACA JUGA:  Rakyat NTT Memilih; Melki-Johni Unggul Sementara 39 Persen Versi Quick Count

Selain menyerahkan dana pendidikan, Komisi X DPR RI juga memberikan bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) secara simbolis kepada tiga mahasiswa di NTT.

Mereka adalah Gisela Ayestin Rambu Ng Nawa dari Universitas Nusa Cendana, Diego Jitri Aleksandro Reinawah dari Politeknik Negeri Kupang, serta Melji Wele dari Politeknik Pertanian Negeri Kupang.

Gubernur Melki Laka Lena menyampaikan terima kasih atas dukungan anggaran dari pusat di tengah tantangan pendidikan di NTT.

“Di tengah ketimpangan pendidikan dan kualitas pendidikan NTT yang harus kita benahi, hari ini ada berkat dari Komisi X DPR RI,” ujar Melki.

BACA JUGA:  PGRI Minta Pemerintah Perhatikan Kesejahteraan Tenaga Pendidik di NTT

Menurutnya, kunjungan Komisi X DPR RI bukan sekadar agenda pengawasan, tetapi juga membawa dukungan bagi dunia pendidikan di daerah.

Melki juga memberi instruksi tegas kepada jajaran pendidikan di NTT agar segera membenahi data pokok pendidikan (dapodik).

Ia meminta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, dinas pendidikan kabupaten/kota, hingga kepala sekolah memperbarui data agar siswa layak menerima bantuan bisa terakomodasi.

BACA JUGA:  Seluruh Ketua SOKSI Kabupaten Kota se-NTT Dijabat Anggota DPRD Fraksi Partai Golkar

“Saya memberikan pesan tegas agar segera membenahi data dapodik. Ini penting agar anak-anak kita di NTT bisa mendapatkan beasiswa KIP,” tegasnya.

Menurut Melki, persoalan akurasi data masih menjadi kendala penyaluran bantuan pendidikan tepat sasaran. Karena itu, pembenahan sistem data menjadi prioritas pemerintah daerah.

Ia juga mengajak seluruh pihak memperkuat kolaborasi demi meningkatkan mutu pendidikan di NTT. “Mari kita sama-sama berkolaborasi untuk memperbaiki kualitas pendidikan kita di NTT,” tandasnya.***

error: Content is protected !!