SUMBA, HN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumba Tengah resmi meluncurkan Sistem Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online yang terintegrasi dengan Cash Management System (CMS) Bank NTT.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya modernisasi layanan keuangan daerah agar lebih cepat, transparan, dan akuntabel.
Peluncuran itu ditandai penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) layanan perbankan antara Pemkab Sumba Tengah dan Bank NTT.
Kegiatan berlangsung di Ruang Serbaguna BKPSDM Sumba Tengah dan dihadiri Bupati Paulus Sekayu Karugu Limu, Wakil Bupati Marthinus Umbu Djoka, Sekda Bernardus B. Gela, serta para kepala OPD, bendahara OPD, camat, dan kepala puskesmas se-Kabupaten Sumba Tengah.
PKS ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Bank NTT Waibakul Gilbert Daud dan Kepala Badan Keuangan Kabupaten Sumba Tengah Umbu Neka Jarawoli.
Bupati Paulus mengatakan peluncuran SP2D Online merupakan wujud komitmen pemerintah daerah untuk menghadirkan sistem keuangan yang lebih efisien dan modern.
“Ini adalah bukti komitmen bersama untuk menghadirkan sistem keuangan daerah yang lebih cepat, efisien, dan akuntabel,” ujar Paulus, Kamis 5 Maret 2025.
Ia menjelaskan, implementasi SP2D Online merupakan kelanjutan dari transformasi digital pengelolaan keuangan daerah yang sebelumnya dimulai dengan penerapan Siskeudes Online yang juga terintegrasi dengan CMS Bank NTT.
Dia menyebut, kini seluruh alur pengelolaan keuangan daerah kini dapat diproses secara elektronik, mulai dari pengajuan hingga pencairan dana.
Kepala Badan Keuangan Sumba Tengah, Umbu Neka Jarawoli, mengatakan digitalisasi ini akan mempercepat proses administrasi keuangan sekaligus meminimalkan kesalahan manual.
“Dengan sistem ini, setiap transaksi tercatat otomatis, meminimalkan risiko kesalahan manual, dan mempercepat proses pencairan dana,” jelasnya.
Selain peluncuran sistem, Pemkab Sumba Tengah juga menggelar sosialisasi bagi bendahara OPD mengenai penggunaan SP2D Online.
Kegiatan ini dipandu oleh Tenaga Ahli Pusdatin Kementerian Dalam Negeri, Irma Wibiyanti, yang menjelaskan alur kerja serta aspek teknis sistem tersebut.
Menurut Irma, pemahaman bendahara terhadap prosedur administrasi digital menjadi kunci keberhasilan implementasi sistem tersebut.
“Dengan pemahaman yang baik, proses pengelolaan keuangan akan lebih cepat, aman, dan transparan,” katanya.***