PUPR NTT Beberkan Capaian Kinerja Sepanjang Tahun 2025

KUPANG, HN – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) memaparkan capaian dan progres pembangunan infrastruktur sepanjang Tahun Anggaran (TA) 2025.

Pembangunan difokuskan pada pemerataan layanan dasar, penguatan konektivitas antar wilayah, serta dukungan terhadap ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan.

Kepala Dinas PUPR NTT, Ir. Benyamin Nahak, MT menyebut ada tiga sektor utama yang jadi prioritas pembangunan infrastruktur di tahun 2025.

“Tiga sektor itu yakni Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Sumber Daya Air (SDA) dan irigasi, serta infrastruktur jalan provinsi,” ujar Beny Nahak, Selasa 13 Januari 2026.

Menurut dia, di sektor air bersih, UPTD SPAM Provinsi NTT berhasil mengembangkan jaringan distribusi air minum di Kota Kupang dengan total investasi mencapai Rp1,719 miliar.

Proyek ini, kata Beny, mendukung layanan publik strategis, termasuk perkantoran OPD di lingkungan Kantor Gubernur, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya.

BACA JUGA:  Danone Perkuat Dukungan untuk Tangani Stunting dan Air Bersih di NTT

“Realisasi keuangan dan fisik proyek SPAM menunjukkan progres signifikan dan berdampak langsung pada peningkatan pendapatan layanan air bersih hingga 124 persen sepanjang 2025,” jelasnya.

Di sektor Sumber Daya Air, Dinas PUPR NTT melaksanakan kegiatan survei, investigasi, dan desain (SID) daerah irigasi dan embung di sejumlah wilayah, seperti Manggarai Barat dan Timor Tengah Utara.

Program ini diarahkan untuk mendukung agenda ketahanan pangan nasional, terutama menjamin ketersediaan air pertanian di tengah ancaman kekeringan.

Selain perencanaan, pembangunan dan rehabilitasi embung serta sumur bor juga dilakukan di berbagai kabupaten.

Upaya ini tidak hanya meningkatkan produktivitas pertanian, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal berbasis sumber daya air.

Di bidang infrastruktur jalan, Bidang Bina Marga mencatat penanganan ruas jalan provinsi sepanjang 46,92 kilometer sepanjang 2025. Penanganan meliputi pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, hingga rekonstruksi jalan.

Saat ini, total panjang jalan provinsi di NTT mencapai 2.687,31 kilometer dengan persentase jalan mantap yang terus meningkat.

BACA JUGA:  YNS Gandeng Pemprov NTT Tuntaskan Jalan Penghubung 8 Kecamatan di TTS

Sebanyak 33 paket pekerjaan jalan dikerjakan dengan total anggaran sekitar Rp96,5 miliar, tersebar di hampir seluruh kabupaten/kota, mulai dari Kota Kupang, wilayah Sumba dan Flores, hingga Alor, Rote Ndao, Sabu Raijua, dan Timor.

Dinas PUPR NTT juga menampilkan Data Kontrak Bidang Cipta Karya Tahun 2025 yang mencakup 11 paket pekerjaan dengan nilai anggaran lebih dari Rp2,006 miliar.

Kegiatan tersebut didominasi pengembangan dan pengawasan jaringan perpipaan air bersih, penyusunan Detail Engineering Design (DED), serta studi kelayakan SPAM di Kota Kupang dan sejumlah kabupaten seperti Sikka, Malaka, Timor Tengah Selatan, Ende, dan Nagekeo.

Program ini secara khusus menyasar wilayah prioritas penanganan stunting dan kemiskinan, menegaskan peran infrastruktur dasar dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Di bidang penataan ruang, Dinas PUPR NTT melaksanakan sosialisasi regulasi dan pedoman teknis penataan ruang yang dibagi dalam klaster Timor, Sumba, dan Flores.

BACA JUGA:  IM3 dan Tri Hadirkan Paket Spesial Ramadan, Internetan Hemat hingga 150GB

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas aparatur daerah dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), termasuk fasilitasi pembahasan RTRW di Kabupaten Sumba Timur dan Rote Ndao.

Sementara itu, Bidang Bina Konstruksi mencatat pengawasan tertib jasa konstruksi lintas kabupaten/kota dengan target 22 paket pekerjaan dan capaian progres 12,73 persen.

Kegiatan ini diperkuat melalui Focus Group Discussion (FGD) serta program sertifikasi tenaga ahli jenjang 7 untuk meningkatkan kualitas SDM konstruksi lokal.

Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menegaskan komitmen pembangunan permukiman layak huni melalui program peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU).

Penyaluran bantuan PSU telah terealisasi 100 persen di sejumlah lokasi, bersamaan dengan penyusunan Naskah Akademik RP3KP.

“Pembangunan infrastruktur 2025 kami arahkan untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat secara merata dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat konektivitas dan daya saing wilayah,” pungkas Beny. (KM/HN).***

error: Content is protected !!