KUPANG, HN – Baru 45,62 persen warga Nusa Tenggara Timur yang sudah melakukan perekaman KTP elektronik (e-KTP). Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena menargetkan angka tersebut bisa mencapai 99 persen di bulan Desember 2025 mendatang.
Melki mengatakan itu saat membuka Rapat Koordinasi Optimalisasi Data Kependudukan Berbasis Geospasial dengan tema “Strategi Pembangunan Inklusi di Wilayah Kepulauan Provinsi NTT” di Ballroom Hotel Aston Kupang, Rabu 17 September 2025.
“Data kependudukan akurat adalah kunci pembangunan inklusif. Di provinsi kepulauan seperti NTT, masih banyak masyarakat yang belum terdata sehingga kesulitan mengakses layanan dan bantuan pemerintah,” ujar Melki.
Dia menyebut, berdasarkan data terbaru, dari total wajib KTP sebanyak 4.142.148 jiwa, baru 3.184.764 jiwa atau 45,62 persen yang sudah merekam e-KTP. Sementara itu, dari 269.709 anak wajib akta kelahiran, baru 76,86 persen yang memiliki akta.
“Berdosalah kita sebagai pejabat publik apabila ada hak-hak orang susah tidak kita kerjakan. Membiarkan seorang anak NTT tidak mendapat fasilitas negara hanya karena tidak punya KTP adalah hal yang tidak boleh terjadi,” tegas Melki.
Melki menargetkan perekaman e-KTP di NTT mencapai 99 persen di bulan Desember 2025. Evaluasi akan dilakukan secara mingguan melalui dashboard data.
Ia juga meminta pelayanan Dukcapil lebih proaktif dengan pola jemput bola hingga ke desa-desa dan pulau-pulau kecil, terutama di daerah terluar seperti Rote dan Sabu Raijua.
“Forum ini menjadi momentum yang baik. Dengan kerja sama lintas lembaga, data kependudukan kita akan semakin lengkap dan akurat,” ungkapnya.
Asisten Deputi Koordinasi Administrasi Wilayah dan Kependudukan Kemenko Polhukam, Brigjen TNI Kartika Adi Putranta, menyebut penting sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam pengelolaan data kependudukan di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Menurut Kartika, integrasi data berbasis geospasial menjadi kunci dalam mengoptimalkan pembangunan daerah sekaligus menyelesaikan berbagai isu kependudukan.
“Integrasi data geospasial akan membantu pemerintah dalam pemetaan potensi wilayah, meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan, memperbaiki pelayanan publik, pendidikan, transportasi, serta mendukung program nasional agar lebih tepat sasaran dan merata,” jelasnya.***