KUPANG, HN – Sekretaris Komisi IV DPRD NTT, Ana Waha Kolin, mengapresiasi program One Village One Product atau OVOP yang digagas Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena dan Johni Asadoma.
Program yang diluncurkan sejak Selasa 27 Mei 2025 itu dinilai sangat terukur, dan menyentuh langsung ekonomi masyarakat yang ada di desa.
“Menurut saya, dalam 100 hari kerja ini sangat terukur. OVOP itu sudah sangat bagus,” ujar Ana Kolin kepada wartawan di Kupang, Selasa 11 Juni 2025.
Politisi PKB itu menyebut, program OVOP tak hanya soal ekonomi desa, tetapi juga menyangkut pemberdayaan kaum perempuan. Menurutnya, sektor UMKM seperti menenun, membuat kue, menjahit, dan kerajinan lainnya mayoritas digerakkan oleh perempuan.
“Ketika mereka berdaya secara ekonomi, maka kerentanan terhadap kekerasan pun bisa ditekan. Karena salah satu penyebab kekerasan seksual itu kaum perempuan tidak berdaulat secara ekonomi,” ungkapnya.
Ana Kolin berharap seluruh desa di NTT bisa meluncurkan produk unggulan lokal sebagai bagian dari gerakan OVOP Pemprov NTT yang digagas Melki Laka Leka dan Johni Asadoma.
“Kalau sudah jadi produk unggulan, semua pihak harus support. Ini gerakan ekonomi kerakyatan dari desa,” jelas Ana Kolin.
Ana Kolin juga mendukung rencana penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Rp1 triliun dari Kementerian UMKM lewat Bank NTT. Menurutnya, dana itu bisa memperkuat ekosistem OVOP dan UMKM desa.
“Selama kerja-kerja advokasi berpihak pada ekonomi rakyat, saya sangat dukung. Jangan ada yang melawan program yang baik dan cerdas dari pemerintah,” tegasnya.
Meski mendukung penuh program OVOP, Ana Kolin memeinta pemeirntah benahi program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang sudah digaungkan pemerintah pusat hingga ke tingkat daerah.
“Perlu dibenahi lebih jauh itu soal Kodes Merah Putih. Ini perlu diadvokasi lagi lebih jelas, lebih lanjut dan lebih giat lagi,” ungkapnya.
Sehingga, kata Ana Kolin, pemahaman masyarakat desa soal Kopdes Merah Putih ini benar adanya, serta akan memberikan dampak posif bagi ekonomi di desa.***