KUPANG, HN – Gubernur Nusa Tenggara Timur yang juga Pemegang Saham Pengendali (PSP) Bank NTT Emanuel Melkiades Laka Lena melantik Flouri Rita Wuisan, sebagai Komisaris Independen Bank NTT, Senin 26 Oktober 2026.
Pelantikan berlangsung di Aula Fernandez, Lantai IV, Kantor Gubernur NTT dan dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi NTT, Fransiskus Sales Sodo, para bupati dan wali kota se-NTT.
Turut hadir Pimpinan Bank Indonesia Wilayah NTT, OJK Kupang, para pemegang saham, serta pimpinan perangkat daerah lingkup Pemprov NTT dan juga jajaran manajemen Bank NTT.
Pengangkatan didasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 386/KEP/HK/2026 tentang Pengangkatan dalam Jabatan untuk Masa Bakti 2026-2031.
Gubernur Melki menyampaikan selamat kepada Rita Wuisan atas kepercayaan dan tanggung jawab yang diberikan.
Dia berharap kehadiran Florita dapat memperkuat fungsi pengawasan dan melengkapi komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Bank NTT.
Melki menyebut Bank NTT harus terus memperkuat perannya sebagai penggerak perekonomian daerah, mendukung pelayanan publik, dan memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat serta pelaku usaha di seluruh wilayah NTT.
“Sebagaimana harapan kami dengan sudah lengkapnya komposisi di komisaris ini, Bank NTT terus menjadi instrumen penggerak perekonomian daerah, penggerak pelayanan publik, dan juga turut berkontribusi nyata bagi perkembangan KRD dan juga menggerakkan ekonomi di seluruh NTT dengan baik,” ujar Melki.
Dia menyebut sinergi antara menejemen Bank NTT dan para kepala daerah di seluh kabupaten/kota sangat penting dilakukan.
Koordinasi rutin setiap bulan dinilai sangat penting agar perbankan daerah dapat merespons kebutuhan riil perekonomian lokal, mendukung pembiayaan UMKM, serta mengoptimalkan penyerapan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) secara transparan dan tepat sasaran.
Selain mendorong pertumbuhan bisnis dan peningkatan profitabilitas, Melki mengingatkan bahwa penguatan tata kelola perusahaan atau Good Corporate Governance (GCG) harus menjadi prioritas.
Prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran perlu diterapkan secara konsisten dalam seluruh proses pengelolaan bank.
Melki turut memberikan perhatian khusus terhadap keamanan sistem digital perbankan, menyusul meningkatnya risiko kejahatan siber yang dapat mengancam keamanan dana dan kepercayaan masyarakat.
“Saya pesan betul, berkali-kali saya panggil Dirut dan berbagai direksi di Bank NTT, perkuat dan perketat security sistem untuk urusan digital kita. Jangan sampai kalau uang kita pernah begitu, kita juga membawa beban ke perusahaan, kasihan masyarakat,” jelasnya.
Mengingat tingginya ancaman kejahatan siber di era digitalisasi perbankan saat ini, Melki secara tegas mengingatkan pentingnya manajemen risiko yang ketat serta pengamanan sistem teknologi informasi secara berlapis untuk melindungi aset nasabah dari segala bentuk risiko maupun fraud.
Pemerintah Provinsi NTT bersama seluruh pemegang saham menaruh harapan besar agar kepemimpinan baru di jajaran dewan komisaris ini dapat memperkuat jembatan komunikasi antara bank, regulator, pemerintah daerah, dan para pelaku ekonomi, sehingga Bank NTT terus bertransformasi menjadi perbankan yang sehat, tangguh, serta berkelanjutan dalam melayani masyarakat.
Usai pelantikan, Flouri Rita Wuisan menyampaikan komitmennya untuk segera menjalankan fungsi pengawasan dan memberikan saran strategis kepada jajaran Direksi Bank NTT guna mendukung peningkatan kinerja perusahaan.
Dia mengatakan, langkah awal yang akan dilakukan adalah konsolidasi internal bersama manajemen untuk menyusun rencana kerja dan menetapkan target yang jelas serta terukur, meskipun tahun anggaran 2026 hanya menyisakan sekitar dua bulan.
“Tentunya kami akan duduk bersama lagi, karena saya baru bergabung, akan duduk bersama untuk menyusun rencana kerja. Walaupun sekarang tahun anggarannya tinggal dua bulan, tetapi tentunya kita punya target-target yang harus kita tetapkan untuk menjalankan tugas itu,’ jelas Rita.
Sebagai langkah awal kepengurusannya, agenda konsolidasi juga akan diarahkan pada penguatan koordinasi lintas pemangku kepentingan.
Hal ini mencakup sinergi erat dengan jajaran direksi, para pemegang saham utama termasuk pemerintah provinsi, para bupati dan wali kota se-NTT, serta kelompok pemegang saham syariah.
“Kemudian setelah kita konsolidasi, kita akan melakukan agenda-agenda kerja, baik dengan direksi maupun denganmenjalin koordinasi dengan pemegang saham Syariah, baik untuk Jawa Timur maupun pemerintah provinsi NTT, juga seluruh bupati dan wali kota sebagai pemegang saham, termasuk yang pemegang saham Syariah. Jadi tentunya satu-dua hari ke depan kita akan rapat untuk menyusun rencana kerja,” pungkasnya.***