KUPANG, HN – Pemerintah pusat bersama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan pemerintah kabupaten se-daratan Flores memperkuat sinergi penanganan dampak gempa bumi berkekuatan Magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Flores Sabtu 15 Agustus 2026.
Penguatan koordinasi dilakukan melalui rapat koordinasi penanganan gempa Flores yang digelar Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat, Minggu 16 Agustus 2026.
Gubernur NTT Melki Laka Lena mengatakan penanganan bencana masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya, warga yang masih diliputi ketakutan akibat gempa susulan.
“Pasca kejadian gempa dengan Magnitude 7,7 kemarin, hari ini masih banyak warga yang ketakutan dan memilih untuk tidur di luar rumah, antisipasi gempa susulan yang terus terjadi. Dan wilayah Flores bagian utara itu yang terdampak serius,” ujar Melki.
Rapat koordinasi itu untuk memastikan penanganan bencana berlangsung cepat, terpadu, dan tepat sasaran, terutama di wilayah Flores yang mengalami dampak paling serius.
Turut hadir Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, Kepala BNPB, Kepala Basarnas, serta jajaran Forkopimda NTT.
Dalam rapat tersebut, Melki meminta pemerintah pusat memberikan perhatian khusus terhadap pemulihan sejumlah layanan vital di wilayah terdampak.
Tiga sektor yang menjadi perhatian utama yakni pasokan listrik, jaringan telekomunikasi, dan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM).
Selain itu, Melki meminta distribusi bantuan logistik dan kebutuhan dasar masyarakat dipastikan berjalan hingga ke wilayah terdampak.
Menurutnya, pemulihan sektor-sektor tersebut menjadi penting karena berkaitan langsung dengan kelancaran proses evakuasi, koordinasi pemerintahan, mobilitas petugas, hingga distribusi bantuan kepada masyarakat.
“Ketiga sektor tersebut sangat penting untuk memastikan proses penanganan bencana dapat berjalan dengan baik,” ujarnya.
Kondisi serupa disampaikan Wakil Bupati Nagekeo Gonzalo Gratianus Muga Sada. Menurut Gonzalo, pemerintah daerah mengalami kendala dalam berkomunikasi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat setelah gempa terjadi.
Pasokan listrik di wilayah tersebut sempat lumpuh total. Kondisi itu berdampak terhadap komunikasi dan koordinasi penanganan bencana. Jaringan telekomunikasi baru kembali dapat diakses sekitar pukul 18.00 WITA pada hari yang sama.
Selain listrik dan komunikasi, keterbatasan BBM juga menjadi kendala dalam mobilitas pemerintah, aparat, maupun masyarakat untuk melakukan penanganan di lapangan.
Berdasarkan laporan sementara yang disampaikan dalam rapat koordinasi, jumlah masyarakat terdampak gempa bumi di Flores tercatat sebanyak 3.839 jiwa.
Seluruh masyarakat terdampak tersebut juga tercatat sebagai pengungsi. Sementara itu, korban meninggal dunia tercatat 53 orang, sedangkan korban luka-luka mencapai 110 orang.
Data tersebut masih bersifat sementara dan dalam proses verifikasi. Pemerintah akan terus memperbarui data berdasarkan hasil pendataan di lapangan.
Kerusakan juga dilaporkan terjadi di berbagai bangunan dan fasilitas publik. Rinciannya 159 rumah rusak berat, 47 rumah rusak sedang, 167 rumah rusak ringan, 36 fasilitas pendidikan terdampak, 211 fasilitas kesehatan terdampak, 11 fasilitas umum terdampak, 5 rumah ibadah terdampak, dan 6 gedung perkantoran terdampak.
Pemerintah terus melakukan verifikasi terhadap data korban, pengungsi, serta kerusakan bangunan untuk memastikan bantuan dan penanganan diberikan sesuai kebutuhan masing-masing wilayah.
Dalam rapat koordinasi tersebut disepakati sejumlah langkah strategis penanganan gempa Flores. Seluruh kabupaten yang terdampak diminta segera menetapkan status darurat kebencanaan serta mengaktifkan posko penanggulangan bencana tingkat kabupaten.
Posko tersebut akan dipimpin langsung oleh bupati bersama Forkopimda masing-masing daerah. Langkah tersebut dinilai penting untuk mempercepat pengambilan keputusan dan memastikan koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, TNI-Polri, Basarnas, BNPB, serta unsur terkait berjalan efektif.
Pemerintah juga membentuk Posko Pendampingan Nasional (Pospenas) di Labuan Bajo dan Maumere. Pejabat serta personel dari kementerian dan lembaga akan bergabung dalam posko tersebut sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
Pospenas akan memperkuat koordinasi penanganan bencana sekaligus memastikan dukungan pemerintah pusat dapat segera diteruskan ke wilayah terdampak.
Kepala Basarnas juga diminta mengoordinasikan satuan tugas pencarian dan pertolongan. Hal ini dilakukan karena masih terdapat warga terdampak yang belum ditemukan.
Pemerintah menetapkan tujuh hari pertama masa tanggap darurat sebagai fase penting dalam penanganan gempa Flores.
Fokus utama pada periode tersebut adalah mempercepat pencarian dan pertolongan korban serta memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak terpenuhi.
Penanganan selanjutnya diarahkan secara bertahap pada pemulihan infrastruktur, jaringan komunikasi, layanan sosial, dan fasilitas publik yang mengalami kerusakan.
Pemerintah juga menargetkan warga yang kehilangan tempat tinggal tidak terlalu lama berada di lokasi pengungsian yang tidak layak.
Karena itu, pendataan kerusakan rumah dan kebutuhan masyarakat diminta segera dilakukan secara berjenjang oleh pemerintah daerah.
Untuk memperlancar distribusi bantuan, pemerintah menyiapkan Posko Logistik Nasional di Halim. Selain itu, posko distribusi juga disiapkan di Bandara Labuan Bajo dan Bandara Maumere.
Ketiga titik tersebut akan menjadi jalur utama penyaluran bantuan dari pemerintah, kementerian/lembaga, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, maupun pihak lain yang memberikan dukungan kepada masyarakat terdampak.
Skema tersebut diharapkan membuat distribusi bantuan lebih terkoordinasi dan dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Menko PMK Pratikno menegaskan pentingnya seluruh unsur bekerja secara terpadu dalam menangani bencana gempa Flores.
Menurut Pratikno, besarnya kekuatan pemerintah yang dikerahkan hanya akan efektif apabila seluruh unsur bekerja secara sinkron. Karena itu, seluruh posko penanganan diminta segera diaktifkan dan koordinasi antarpihak terus diperkuat.
Sementara itu, Kepala BNPB memastikan penanganan bencana gempa bumi Flores dilakukan secara maksimal dengan mengerahkan seluruh kekuatan dan sumber daya yang tersedia.
Pemerintah Provinsi NTT bersama pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, TNI-Polri, Basarnas, BNPB, dan seluruh unsur terkait terus bergerak memastikan masyarakat terdampak memperoleh pertolongan, perlindungan, serta kebutuhan dasar selama masa tanggap darurat.***