KUPANG, HN – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena mengancam menahan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang malas dan tidak disiplin.
Melki mengatakan itu setelah ribuan ASN tercatat tidak hadir dalam apel bersama lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Senin 23 Februari 2026.
“Baru pertama kali ini saya pimpin apel dan kurang lebih 2.000-an ASN yang tidak hadir. Ini harus kita tindak dan kita sanksi dengan tegas, apalagi yang tidak ada keterangan jelas. Ini tidak boleh dibiarkan,” ujar Melki.
Berdasarkan laporan, kata dia, total jumlah ASN Pemprov NTT tercatat sebanyak 5.885 orang. Dari jumlah itu, hanya 3.790 ASN yang hadir mengikuti apel, sementara 2.095 ASN tidak hadir.
ASN yang tidak hadir terdiri dari 24 orang tugas belajar, 32 cuti, 3 diperbantukan, 54 sakit, 64 izin, 4 masa persiapan pensiun (MPP), dan 1.914 orang tanpa keterangan.
Melki Laka Lena menyebut angka ketidakhadiran tanpa keterangan ini sebagai persoalan yang harus segera ditindaklanjuti.
“Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Inspektorat, harus lakukan pemeriksaan terhadap ASN yang tidak hadir tanpa keterangan,” tegasnya.
Menurutnya, ketidaktegasan terhadap ASN yang tidak disiplin dapat menjadi “virus” yang mempengaruhi ASN lainnya.
“Kalau kita tidak tegas, maka yang seperti ini akan terus berlanjut. Yang malas, datang hanya absen lalu pulang, akan jadi virus dan pengaruhi ASN lain,” ujarnya.
Ia menegaskan hasil pemeriksaan tersebut akan menjadi dasar untuk pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
“Tolong dicek teliti dan laporkan ke kami, agar bisa jadi pertimbangan bagi kami membayarkan TPP. Karena TPP itu dibayarkan bagi ASN yang berkinerja baik dan berdampak,” tegasnya.
Melki menegaskan, disiplin ASN tidak hanya soal kehadiran, tetapi juga integritas, tanggung jawab, dan komitmen sebagai pelayan masyarakat.
Menurutnya, peningkatan etos kerja dan profesionalisme menjadi kunci keberhasilan pelayanan publik dan pembangunan daerah.
“Dalam memberikan pelayanan, disiplin itu cerminan integritas, dedikasi dan tanggung jawab kita sebagai aparatur,” ujarnya.
Meski demikian, Melki tetap menyampaikan apresiasi kepada ASN yang telah bekerja dengan baik dan profesional.
“Saya berharap yang sudah baik kita pertahankan dan tingkatkan, dan yang kurang kita benahi agar program pemerintah berjalan optimal,” tambahnya.
Melki juga mengingatkan bahwa ekspektasi masyarakat terhadap pemerintah sangat tinggi, terlebih di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
Ia menyebut tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahannya bersama Wakil Gubernur Johni Asadoma masih berada di atas 80 persen, namun hal itu menjadi tantangan untuk terus meningkatkan kinerja.
“Satu tahun perjalanan Melki-Johni tentu ada pro dan kontra, apalagi di media sosial. Namun kami bersyukur dan optimistis masih dipercaya untuk menyelesaikan berbagai persoalan di NTT,” katanya.
Ancam Tindak Oknum yang Bermain Data Kemiskinan
Selain disiplin ASN, Melki juga menyoroti validitas data, khususnya data kemiskinan. Ia menegaskan akan menindak tegas oknum yang terbukti memanipulasi data masyarakat miskin.
“Yang bermain-main dengan data orang miskin akan kita beri tindakan tegas dan proses sesuai hukum. Karena yang kita urus itu orang miskin, bukan orang yang ‘bermental miskin’,” tegasnya.
Melki menambahkan, pemerintah akan melibatkan berbagai unsur, mulai dari RT/RW, aparat desa dan kelurahan, tenaga kesehatan, hingga TNI-Polri, untuk memastikan data yang digunakan benar dan akurat.***