Hukrim  

RMW Layangkan Laporan Polisi, YL Siapkan Bukti dan Saksi

Dr. Semuel Haning (Foto: Koran NTT )

KUPANG, HN – Ketua tim kuasa hukum Bupati Kupang Yosef Lede, Dr. Semuel Haning, menyebut pihaknya siap menyerahkan bukti dan saksi kepada aparat penegak hukum (APH) untuk mengungkap dugaan tindak pidana pemerkosaan yang dilaporkan seorang perempuan berinisial RMW (21).

Haning menegaskan, pihaknya mendukung aparat penegak hukum segera melakukan penyelidikan agar persoalan yang menyeret nama Bupati Kupang itu menjadi terang.

Pernyataan itu disampaikan Haning setelah mencermati pemberitaan dan berbagai tanggapan yang berkembang di media sosial terkait laporan dugaan pemerkosaan yang dilakukan Yosef Lede.

Menurutnya, setelah berdiskusi dengan kliennya, mereka sepakat agar proses hukum berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan tanpa intervensi maupun tekanan dari pihak mana pun.

“Kami sepakat hukum tetap ditegakkan, langit runtuh, dunia terbelah, hukum tetap ditegakkan. Biar kasus ini terang benderang dan rakyat bisa menilai kebenaran kasus ini,” ujar Haning, Senin 16 November 2026.

BACA JUGA:  Kematian Brigadir J, Sore Ini Kapolri Umumkan Tersangka Baru

Dia mengatakan, pihaknya tidak keberatan apabila aparat penegak hukum segera menindaklanjuti laporan polisi yang dilayangkan RMW.

Bahkan, Haning mempersilakan semua elemen masyarakat, organisasi, komunitas hingga kalangan politisi menyampaikan kritik dan masukan agar kasus itu segera diusut.

Namun, ia mengingatkan agar setiap pendapat yang disampaikan tetap berpijak pada fakta dan tidak mendahului proses hukum.

Haning juga memastikan pihaknya memiliki bukti yang akan diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk membantu mengungkap peristiwa yang dilaporkan korban. Selain bukti, pihaknya juga menyiapkan saksi yang dinilai diperlukan dalam proses penyelidikan.

“Kami juga punya bukti yang cukup untuk dapat menyatakan bahwa ini peristiwa benar-benar terjadi atau tidak. Dari Pak Bupati Yosef Lede dan juga kami, akan menyerahkan bukti-bukti yang akurat, baik itu bukti maupun saksi yang dibutuhkan nanti dalam tahap penyelidikan,” jelasnya.

BACA JUGA:  UPG 1945 Tarik 447 Mahasiswa KKN, Sam Haning: I Love You All

Ia menegaskan, kepentingan utama pihaknya bukan untuk menghalangi proses hukum, tetapi memastikan seluruh tahapan berjalan berdasarkan fakta dan alat bukti.

Menurut Haning, baik pelapor maupun pihak yang dilaporkan memiliki hak hukum yang sama dan harus mendapatkan perlindungan sesuai ketentuan yang berlaku.

Lebih lanjut, Haning meminta masyarakat memberikan ruang kepada aparat penegak hukum untuk bekerja secara profesional.

Ia merujuk pada prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 27 UUD 1945.

Karena itu, menurutnya, proses penanganan perkara tidak boleh didasarkan pada tekanan opini publik, melainkan harus mengacu pada fakta dan bukti yang ditemukan penyidik.

BACA JUGA:  APH Diminta Tuntaskan Dugaan Pemerkosaan dan Pelecehan Siswi Magang di NTT

“Saya sangat mengharapkan bagi kita semua, mari kita berjalan di area hukum. Kerja aparat penegak hukum tidak berdasarkan tekanan-tekanan, tetapi berdasarkan fakta-fakta yang ada,” tegasnya.

Haning juga menyatakan pihaknya terbuka terhadap kritik, saran maupun tanggapan dari berbagai kalangan. Namun, ia meminta semua pihak tetap berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan agar tidak keluar dari koridor hukum.

Ia turut menyinggung Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru sebagai salah satu rujukan dalam memahami proses peradilan.

“Ini ranah hukum. Kita serahkan pada hukum. Saya minta mari kita sama-sama mendukung proses ini sehingga ada kebenaran yang sejati, ada atau tidaknya peristiwa ini,” pungkasnya.***