KUPANG, HN – Rumah dinas atau rumah jabatan (Rujab) Bupati Kabupaten yang berlokasi di Jalan R.A. Kartini, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) diduga dijadikan tempat mesum.
Bupati Kabupaten Kupang yang juga merupakan kader Partai Gerindra, Yosef Lede diduga melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap seorang mahasiswi berinisial RWM (21). Peristiwa itu terjadi Rabu 11 November 2026 malam.
Peristiwa itu bermula ketika korban diajak oleh rekannya EK untuk bertemu Bupati Yosef Lede, dengan iming-iming pekerjaan.
Tiba di rujab, bupati kemudian meminta EK untuk keluar dari ruangan. Pelaku kemudian langsung melancarkan aksi bejatnya dengan menarik korban ke dalam kamar tidur.
RMW mengaku diperkosa oleh Bupati Kupang Yosef Lede sebanyak dua kali. Pemerkosaan pertama Rabu malam dan berlanjut Kamis subuh.
Pasca pemerkosaan pertama, korban sempat menghubungi rekannya yang lain berinisial STM (20) untuk menjemputnya.
Namun hingga tengah malam rekannya belum juga datang. Korban pun pasrah dengan aksi kekerasan seksual yang dilakukan Yosef Lede.
Usai melancarkan aksinya, Yosef Lede menyerahkan uang Rp3 juta yang dimasukkan dalam tas korban dan meminta korban keluar dari kamar. Setelah itu korban dijemput oleh EK.
Korban mengaku diancam EK jika menceritakan kejadian itu ke orang lain. EK mengancam akan memutuskan hubungan persahabatan dengan korban jika ia berani menceritakan kepada orang lain.
Menurut korban, EK juga mengambil uang Rp3 juta dari tas korban. Uang itu diduga sebagai bayaran dari terlapor usai berhubungan badan.
STM yang juga warga Kelurahan Kelapa Lima Kota Kupang kemudian menjemput korban untuk pulang ke rumah.
Aksi bejat Bupati Yosef Lede kemudian dilaporkan ke Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Polda NTT), Kamis 12 November 2026. Laporan itu tercatat dalam Laporan Polisi (LP) Nomor: LP / B / 404 / XI / 2026 / SPKT / POLDA NTT.
Direktur Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Polda NTT Komisaris Besar Nova Irone Surentu, membenarkan kejadian itu.
“Betul. Laporan sudah kami terima dan kini sedang dalam proses penyelidikan,” ujar Nova dilansir NTT Express, Jumat 13 November 2026.
Menurut Nova, laporan disampaikan langsung oleh korban bersama keluarganya dengan pendampingan petugas dari dinas yang membidangi perempuan dan perlindungan anak.
Dia menjelaskan, penyidik sudah melakukan sejumlah tindakan awal, antara lain menerima laporan polisi, melengkapi administrasi penyelidikan, dan mengajukan permintaan Visum et Repertum (VER).
Penyidik juga melakukan pemeriksaan awal terhadap korban dan sejumlah saksi yang mengetahui atau memiliki informasi terkait peristiwa itu.
“Selain melakukan langkah-langkah penyelidikan, kami juga memberikan perhatian terhadap kondisi fisik dan psikologis korban. Penyidik telah berkoordinasi dengan Rumah Sakit Bhayangkara terkait pemeriksaan medis dan hasil VER, serta menyiapkan rujukan pendampingan psikologis bagi korban,” jelasnya.
Ia menambahkan, pihaknya juga berkoordinasi dengan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi NTT guna memastikan korban memperoleh pendampingan, perlindungan, dan fasilitas rumah aman apabila diperlukan.
“Penanganan perkara ini tidak hanya fokus pada proses penegakan hukum, tetapi juga memastikan hak korban terpenuhi. Kami berupaya agar korban mendapat pendampingan psikologis dan perlindungan yang dibutuhkan selama proses hukum berlangsung,” terangnya.
Proses selanjutnya, kata dia, penyidik akan melengkapi administrasi penyelidikan, mencari dan mengumpulkan alat bukti dan meminta keterangan saksi-saksi lainnya.
Selain itu melakukan klarifikasi terhadap pihak terlapor, berkoordinasi dengan instansi terkait, dan melaksanakan gelar perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Dia memastikan akan menangani laporan dugaan tindak pidana kekerasan seksual secara profesional, objektif, transparan, dan akuntabel.
Hal itu untuk memastikan terpenuhinya hak-hak korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).
Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol. Henry Novika Chandra, S.I.K., M.H., menyebut laporan itu sudah ditindaklanjuti penyidik Ditres PPA dan PPO Polda NTT melalui serangkaian penyelidikan untuk mendalami dan mengungkap secara jelas peristiwa yang dilaporkan.
“Berdasarkan laporan dan keterangan awal yang diterima penyidik, dugaan peristiwa kekerasan seksual itu terjadi Rabu, 11 November 2026,” jelasnya.
Meski demikian, kata dia, seluruh informasi yang diperoleh masih terus didalami melalui proses penyelidikan.
Menurut dia, seluruh proses penanganan perkara, pihak kepolisian tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
Setiap tahapan penyelidikan, termasuk pengumpulan alat bukti, pemeriksaan saksi-saksi, dan klarifikasi terhadap pihak terlapor, dilakukan secara cermat dan objektif guna mengungkap fakta hukum berdasarkan bukti yang diperoleh.
“Kami mengimbau seluruh masyarakat menghormati proses hukum yang sedang berjalan,” ungkap Novika Chandra.
Dia turut meminta semua pihak untuk menjaga identitas dan privasi korban demi menghindari dampak psikologis maupun tekanan tambahan terhadap korban.***