KUPANG, HN – Kuasa hukum tiga tersangka anggota DPRD Timor Tengah Utara (TTU), Rian Van Frits Kapitan, menyebut enam alat bukti yang dimiliki penyidik tidak otomatis membuat penetapan tersangka jadi sah. Menurutnya, alat bukti itu harus relevan dengan tindak pidana yang disangkakan.
Pernyataan itu disampaikan Rian menanggapi klaim kuasa hukum keluarga korban dr Eliza Princila Utami Pakaenoni atau dr Icha, Fransisco Bernando Bessi, yang menyebut penyidik telah mengantongi enam alat bukti dalam perkara tersebut.
“Dalam perspektif KUHAP yang baru sebenarnya bukan berapa alat bukti yang dikantongi penyidik. Kalau alat buktinya ada enam seperti yang disampaikan advokat keluarga korban tapi tidak relevan dengan tindak pidana yang disangkakan, maka sama dengan penetapan tersangka tidak didasarkan kepada bukti yang cukup,” ujar Rian, Senin 21 September 2026.
Rian Kapitan merujuk Pasal 1 angka 31 KUHAP baru yang mengatakan ketentuan itu mensyaratkan bukti yang dimiliki penyidik dalam penetapan tersangka harus menunjukkan adanya kejelasan tindak pidana.
“Jadi kalau enam alat bukti tapi sebenarnya tidak menunjukkan kejelasan tindak pidana yang disyaratkan dalam Pasal 1 angka 31 KUHAP, maka penetapan tersangka menjadi tidak sah,” jelasnya.
Rian juga menyinggung penggunaan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2016 dalam memaknai bukti permulaan.
Menurut dia, ketentuan itu tidak lagi relevan digunakan dalam perkara tiga kliennya, karena Perma itu aturan turunan dari KUHAP lama.
“Pemaknaan alat bukti secara formil dalam artian hanya jumlah alat bukti seperti yang disampaikan oleh Advokat keluarga korban itu didasari pada Pasal 2 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 yang sudah tidak berlaku lagi,” ungkapnya.
Dia menilai KUHAP lama yang menjadi dasar aturan itu sudah tidak berlaku untuk proses penyidikan perkara pidana yang menjerat ketiga kliennya.
“Kalau aturan induknya saja sudah tidak berlaku, maka aturan-aturan turunannya juga menjadi tidak mengikat lagi,” ungkap Rian.
Rian juga mengatakan ketentuan dalam Perma tersebut tidak hanya berkaitan dengan jumlah alat bukti. Menurut dia, KUHAP baru juga menekankan korelasi atau relevansi alat bukti dengan tindak pidana yang disangkakan.
“Pasal 2 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung yang hanya memaknai bukti permulaan dari sisi jumlah itu selain sudah tidak berlaku, juga isinya bertentangan dengan Pasal 1 angka 31 KUHAP baru yang memaknai bukti permulaan itu dalam perspektif jumlah dan korelasi atau relevansi dengan tindak pidana yang disangkakan,” jelasnya.
Dia kemudian merujuk Pasal 2 ayat (1) KUHAP baru yang menyatakan hukum acara pidana hanya dilaksanakan menurut undang-undang.
“Oleh karena itu Peraturan Mahkamah Agung itu sudah tidak relevan untuk digunakan karena bukan undang-undang,” ujarnya.
Rian menilai permohonan praperadilan yang diajukan sangat krusial dalam perkara yang sedang ditangani. Dia membantah anggapan bahwa praperadilan tidak akan menghentikan atau memengaruhi proses perkara pidana di kepolisian.
Menurut Rian, salah satu alasan yang diajukan dalam praperadilan adalah mengenai bukti permulaan yang digunakan penyidik untuk menetapkan tiga kliennya sebagai tersangka.
“Ketika kami mengajukan salah satu alasan praperadilan bahwa bukti permulaan yang digunakan penyidik untuk menetapkan tiga orang klien kami sebagai tersangka tidak relevan dengan tindak pidana yang disangkakan dan alasan ini dikabulkan oleh hakim nantinya, maka perkara ini harus diterbitkan SP3,” kata Rian.
Dia mengatakan putusan tersebut akan membuat perkara terhadap tiga tersangka menjadi tidak cukup bukti untuk dilanjutkan.
“Jadi permohonan praperadilan kami ini sangat krusial dalam penanganan perkara ini ke depannya,” pungkasnya.***